lpmrhetor.com – Selasa (23/09/2019), massa aksi yang menamai dirinya Aliansi Rakyat Bergerak melakukan longmarch dari tiga titik pemberangkatan: pertigaan revolusi UIN Sunan Kalijaga, bundaran Universitas Gajah Mada, dan gerbang utama Universitas Sanata Dharma. Aksi damai bertajuk #GejayanMemanggil ini kemudian menyatu di pertigaan Colombo. Aksi #GejayanMemanggil merupakan bentuk gugatan terhadap pemerintah.
“Hari ini semua kebijakan negara itu datang dari atas tanpa melibatkan atau bertanya rakyat, tau-tau diputuskan, disahkan. Ini yang membuat kami sebagai mahasiswa, bagian dari masyarakat terdorong hatinya untuk membawa hari ini, kita menggugat rezim,” ungkap Rico Todai Kordinator Umum Aliansi Rakyat Bergerak.
Tak hanya persoalan undang-undang yang ngawur, isu lingkungan juga menjadi salah satu tuntutan massa aksi agar negara segera mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah Indonesia.
Salah satu penyampai orasi mengungkapkan bahwa tahun 2013 hingga saat ini, di Indonesia memiliki daratan lebih dari 109 juta hektare yang kemudian sekitar 80% jumlah daratan tersebut dikuasi dan didominasi oleh investasi.
“Contoh di Pulau Pari yang ada di Pulau seribu, 90% lebih tanah yang ada disana dikuasai oleh perusahaan yang bernama PT Bumi Pariasi, bayangkan saja, Papua yang begitu kaya dikuasai oleh segelintir orang, siapa yang tidak tahu PT Freeport! siapa yang tidak tahu Hary Tanoesoedibjo! siapa yang tidak tahu Luhut Binsar Panjaitan! siapa yang tidak tahu Aburizal Bakrie!” ungkapnya dalam orasi tersebut.
Salah seorang massa aksi dari Universitas Janabadra (UJB), Yance Amp, juga menyesalkan hal yang sama.
“Lahan dibakar hanya untuk kepentingan modal, hanya untuk kepentingan elit-elit Jakarta, yang mana investasi di Papua hanya untuk Jakarta,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, aksi damai tersebut bukan hanya memperingati bagaimana DPR menyesatkan undang-undang dan meresahkan masyarakat kecil, melainkan melihat keadaan Papua, kebakaran di Kalimantan dan Riau, serta daerah lain yang sedang terjadi penggusuran lahan besar-besaran oleh elit politik untuk menindas rakyat.
“Kita bisa lihat bahwa investasi itu benar-benar dipakai oleh elit politik untuk menindas rakyat rakyat Indonesia hari ini, bahkan hasil pembacaan bersama kelompok kami akan ada penggusuran Kalicode,” pungkas Yance.[]
Reporter: M. Jia Ulhaq dan Lutfiana Rizqi S
Editor: Isti Yuliana