Aliansi Mahasiswa UIN Tuntut Transparansi BKT

sumber: doc/rhetor/elly

lpmrhetor.com Senin (16/08/2021) Aliansi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga menggelar aksi teatrikal berupa aksi diam, puisi dan orasi di depan Gerbang Masuk UIN. Salah satu tuntutan massa aksi yaitu untuk memberikan transparansi dan rumusan dalam menentukan BKT (Biaya Kuliah Tunggal) kepada mahasiswa.

Seperti yang tercantum dalam press release aksi, disebutkan bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT berdasarkan penggolongan yang sudah ditentukan.  Selain itu, kampus juga dinilai abai terhadap pemenuhan kuota minimal 5% pada golongan UKT I, yang mana hal tersebut sudah tertuang pada PMA No. 07 tahun 2018 pasal 8 ayat 5. Terbukti dari data semester lalu, ada total 4350 mahasiswa dan hanya 1,52% yang masuk dalam UKT golongan I.

“Mahasiswa yang mendapat UKT I tidak sampai 5%, jadi UIN sekarang otomatis melanggar secara regulasi,” tutur Aris, salah satu massa aksi  dan mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam.

Selain itu, Muhammad Lutfi, Koordinator Umum (Kordum) juga mempertanyakan kebijakan kampus yang enggan memberikan transparansi dan konsep BKT kepada mahasiswa.

“Biaya kuliah tunggal itu perumusannya di pihak fakultas (unit), bukan dari pemerintah atau kemenag, tentu membuat mahasiswa ini curiga, karena di dalam peraturan MA tidak ada maksimal nominal angka pada UKT golongan I-VII,” jelas Lutfi.

Lutfi juga mengungkapkan tujuan dari aksi tersebut adalah untuk menyadarkan semua mahasiswa, bahwa sistem UKT di UIN Sunan Kalijaga sudah jauh dari aturan yang ada. Aksi kali ini merupakan lanjutan dari aksi yang sudah dilakukan sebelumnya.

“Ini bukan aksi pertama dan terakhir, ini awal aksi kami untuk aksi-aksi selanjutnya sampai pihak rektorat mendengarkan aspirasi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga,” imbuh Lutfi.

Adapun beberapa tuntutan lain dari mahasiswa adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan transparansi BKT kepada mahasiswa.
  2. Melibatkan mahasiswa dalam penyusunan BKT.
  3. Menuntut keringanan UKT 10%, 20%, 30% serta mahasiswa akhir 50%.
  4. Penuhi UU No. 12 Tahun 2012 Bab IV tentang pemenuhan hak mahasiswa yang kesulitan membayar UKT.
  5. Penuhi PMA No. 07 tahun 2018 pasal 8 ayat 5 tentang pemenuhan golongan UKT minimal 5%.

Reporter: M. Hasbi Kamil

Editor: Lutfiana Rizqi S

You may also like

Photo Story: #GejayanMemanggil ‘Selamatkan Warga Yogya’

lpmrhetor.com – Sabtu (09/10) masa aksi yang terdiri