Yang Patah Tumbuh, Yang Meninggal KPK

sumber: jurnas.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Nasib KPK berada di ujung tanduk ketika beberapa kebijakan dinilai dapat melemahkan komisi ini.

Banyak pihak yang menduga ada langkah sistematis sebagai bentuk upaya untuk melemahkan KPK. Dimulai dari Revisi Undang-Undang KPK yang disetujui pada 2019 lalu dan disusul keharusan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sudah banyak dibahas, betapa buruk dampak revisi undang-undang itu terhadap independensi KPK.

Selain itu, RUU tesebut juga seperti memberi karpet merah kepada mereka para tikus pemakan uang rakyat, sehingga mereka dapat leluasa melenggang dengan saku yang penuh rupiah. Sementara itu, rakyat hanya menerima malapetaka atas kebobrokan regulasi ini.
Telah banyak orang yang berteriak tentang buruknya Revisi Undang-undang tersebut.

Pada tahun 2019, lima nyawa telah jadi korban sebagai bayaran atas penolakan tersebut. Selain itu, ratusan aktivis dan mahasiswa menjadi korban kekerasan dan jumlah yang ditangkap pun mencapai ribuan. Hal ini menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga berbagai macam perjuangan harus dilakukan.

Tanggapan yang sering kita dengar dari kalangan penyusun undang-undang itu adalah membawa naskah ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diujikan secara formil. Memang sebenarnya tidak ada yang salah dengan saran ini. Namun, hal tersebut hanya seperti memperlakukan Mahkamah Konstitusi seperti tong sampah belaka yang berfungsi untuk memperbaiki undang-undang yang compang-camping dan penuh kecacatan.

Terlebih daripada itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantera, ditemukan bahwa sejak tahun 2003 hingga 2019, Mahkamah Konstitusi tidak pernah menerima permohonan pembatalan undang-undang. Dan benar saja, Mahkamah Konstitusi seolah tampil gagah sebagai lembaga yang menjadi satu-satu tumpuan keberlangsungan KPK. Pada tanggal 4 Mei 2021 institusi tersebut malah menolak uji formil dari RUU KPK ini.

Sulit untuk tidak berprasangka bahwa presiden sebenarnya telah mengetahui tentang potensi pelemahan KPK melalui RUU ini, tapi beliau malah lebih memilih membiarkan langkah yang terstruktur berjalan dengan mulus. Padahal sedari dulu, beliau selalu mempunyai niat agar KPK dikuatkan.

Selain itu, peralihan pegawai KPK menjadi ASN juga mengundang perhatian publik. Pasalnya, transisi status tersebut haruslah melewati tes kebangsaan, yang mana dari tes tersebut sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak lulus. Padahal dari 75 orang tadi banyak penyidik yang telah menangani kasus-kasus kelas kakap.

Kini nasib mereka berada pada ambang pemecatan. Pertanyaan dari tes wawasan kebangsan itu juga cenderung tidak ada korelasi terhadap tugas pemberantasan korupsi. Seperti pertanyaan tentang doa qunut, apakah semua cina sama aja, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya.

Secara sekilas, terlihat seperti proses screening ideologi. Mereka yang menjawab tidak sesuai dengan yang diharapkan atau secara gamblang berbeda ideologi, maka sudah dipastikan tidak bakal diluluskan.

Banyak protes yang dilayangkan bahwa mereka yang tidak lulus sebenarnya sudah banyak berjasa dalam pemberantasan korupsi. Mereka hanya tidak menjawab sesuai ekspektasi mereka, bukan berarti itu ukuran dari kinerja atau sebuah reputasi.

Tes ini semacam memvalidasi bahwa memang benar ada langkah sistematis yang sengaja dirancang dengan alur yang terstruktur untuk melemahkan KPK. Padahal yang sebenarnya tidak memiliki wawasan kebangsaan adalah koruptor, yang mana mereka telah menggunakan hak-hak rakyat untuk kepentingan pribadi.

Sejumlah dari kaum yang mengafirmasi tes wawasan kebangsaan ini, menganggap bahwa ada kaum radikal yang ingin menegakkan negara khilafah di dalam tubuh KPK. Ini pernyataan yang sungguh sembrono, sebab tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang nyata.

Selain itu, pegawai KPK juga tidak pernah tercatat sebagai pelaku perusakan atau bahkan sutradara dari gerakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.
Isu agama merupakan fokus utama yang gunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa ada tes wawasan kebangsaan.

Padahal mereka yang saat ini menjadi pegawai KPK memiliki agama yang beragam. Tentu saja, ini merupakan jawaban ngawur sekaligus dengan bangga mempertunjukkan kebodohan di depan publik. Sejatinya peralihan status menjadi ASN bisa langsung diganti dengan mudah tanpa perlu melalui syarat yang dipersulit.

Pelemahan KPK pada dasarnya sudah bisa dikatakan berhasil. Dilansir dari detik.com, bahwa sejak tahun 2017, angka operasi tangkap tangan mencapai angka 19 dan meningkat di tahun berikutnya menjadi 30. Kemudian turun namun tidak signifikan menjadi 21. Tetapi di tahun 2020 grafik operasi tangkap tangan ini seperti terjun bebas dan hanya tercatat 7 kasus. Hal itu terjadi setelah RUU KPK di sahkan oleh DPR.

Sulit untuk mengesampingkan anggapan bahwa tes wawasan kebangsaan merupakan bagian akhir dari pelemahan KPK. Kini, nasib 75 orang tadi berada di tangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan pimpinan KPK yang saat ini saling melempar bola panas. Masih belum jelas siapa yang akan disandarkan sebagai pengambil keputusan. Terlihat dua-duanya seperti mencuci tangan sebersih-bersihnya.

Sebagai rakyat, pasti kita mengharapkan upaya penguatan yang dilakukan pemerintah terhadap KPK, bukan malah sebaliknya.

Jika KPK sudah lemah dan tidak mampu lagi menyelamatkan hak-hak rakyat, ke mana lagi rakyat bisa menaruh harapan? Tentu akan terjadi eksploitasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh koruptor-koruptor itu.

Muhammad Rizki Yusrial, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

You may also like

Hikayat Kota yang Terkepung

Judul: