Syarat Masuk Grup Whatsapp, Maba Harus Menyerahkan Foto KTP

merdeka.com

Sejumlah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) membuat grup whatsapp yang ditujukan untuk mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun, dalam pelaksanannya, ada beberapa syarat masuk dalam grup WA tersebut. Salah satunya harus mengumpulkan foto kartu identitas pribadi seperti KTP dengan alasan verifikasi bagi mahasiswa baru.

Rekha Aira Nurrizka, ketua HMPS Bahasa dan Sastra Arab beranggapan bahwa tujuan dari syarat foto KTP tersebut untuk memastikan data mahasiswa baru yang masuk grup memang sesuai dengan SK Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang dikeluarkan oleh pihak kampus.

“Karena kami ingin mencocokan data dari SK PMB rektor dengan mahasiswa yang bersangkutan, siapa tau mahasiswa yang ingin masuk grup itu namanya tidak sesuai dengan yang ada di SK,” jelas Rekha kepada lpmrhetor.com saat diwawancarai via whatsapp (02/08).

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa syarat terkait pengiriman foto KTP tersebut merupakan bentuk pencegahan apabila ada penyusup yang ingin masuk ke dalam grup WA.

Namun, ketika diwawancarai lebih lanjut oleh lpmrhetor.com Rekha enggan menjelaskan indikator penyusup seperti apa yang ia takutkan.

Bukan hanya program studi Bahasa dan Sastra Arab, prodi Manajemen Pendidikan Islam  juga menerapkan syarat serupa. Karena menurut Thifal, selaku ketua HMPS MPI, bukti screenshoot diterima sebagai mahasiswa baru tidaklah cukup autentik untuk memastikan orang tersebut benar-benar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Bahkan menurutnya, bukti tersebut bisa jadi merupakan hasil dari editan.

“Jika hanya bukti screenshot SK saja, bisa jadi hasil editan atau sebagainya. Jadi kartu identitas sebagai pendukung nama mahasiswa baru yang tertera benar mahasiswa MPI 2021,” ucap Thifal (02/08).

Thifal juga menambahkan, selain KTP mahasiswa baru juga diperbolehkan mengumpulkan foto kartu identitas selain KTP.

Sama halnya dengan Rekha, Thifal juga mengaku memiliki kekhawatiran terhadap penyusup yang mencoba masuk ke dalam grup, seperti pada pengalaman sebelum-sebelumnya, sehingga menyebabkan kebingungan pada mahasiswa baru.

“Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya di prodi lain ada yang menyusup kemudian ngaku-ngaku kating padahal bukan. Lebih baik untuk hal seperti itu dari satu pintu saja informasi yg diberikan agar mahasiswa baru juga tidak bingung,” tutur Thifal.

Terkait keamanan kartu identitas tersebut, Rekha dan Thifal beranggapan bisa memberi jaminan data identitas yang diberikan akan dijaga dengan aman.

Ketakutan Maba untuk Bertanya

Beberapa mahasiswa baru mengaku tidak mengetahui tentang pentingnya menjaga identitas pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau foto KTP untuk tidak mudah memberikan kepada orang lain. Apalagi HMPS BSA dan MPI tidak mensosialisasikan dengan jelas alasan menggunakan foto KTP atau kartu identitas pribadi lainnya sebagai syarat masuk grup whatsapp.

Seperti yang diungkapakan RG, mahasiswa baru prodi Manajemen Pendidikan Islam. Ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan dari pihak HMPS terkait mengapa harus mengumpulkan foto identitas diri (KTP) tersebut.

Sebelumnya, Thifal menjelaskan kepada RG bahwa syarat masuk grup WA harus menyertakan bukti diterima dan kartu identitas. Karena Thifal memberikan contoh kartu identitas adalah KTP maka RG tanpa banyak bertanya langsung memberikan foto KTP nya.

Padahal menurut RG, bukti screenshoot diterima saja sudah cukup meyakinkan. Namun dirinya mengaku hanya mengikuti perintah dan tidak berani banyak bertanya, seperti untuk apa foto KTP tersebut dikumpulkan.

“Ketua HMPS nya langsung yang nyuruh, jadi ya kami ni masih baru, jadi polos-polos bae lah. Entah dak tau digunain untuk apa tapi katanya sebelum masuk grup harus melampirkan itu,” jelas RG kepada lpmrhetor.com (02/08).

Selain itu RG juga menambahkan, ia mengaku terpaksa memberikan foto KTP, mengingat grup tersebut memuat beragam informasi perihal perkuliahan yang harus ia dapatkan.

Senada dengan RG, MB selaku maba program studi BSA mengaku bahwa ia tidak mendapatkan penjelasan terkait alasan harus mengumpulkan data pribadi atau foto KTP. Bahkan, dirinya hanya menerka-nerka bahwa syarat tersebut memang sudah menjadi ketetapan dari rektorat.

Karena kurangnya informasi yang diterima MB, ia kemudian memberikan foto KTP nya, tanpa tahu fungsi dan urgensi data pribadi yang harus dijaga dan tidak disebar begitu saja. MB pun mengaku baru tahu dan dan tersadar ketika diwawancarai lpmrhetor.com (02/08).

Meskipun ketua HMPS prodi BSA dan MPI mengatakan akan menjamin kemananan data dari setiap mahasiswa baru yang menyerahkan, RG dan MB mengaku tidak mendapatkan kejelasan terkait hal tersebut. Sehingga, mereka memiliki ketakutan ada kebocoran data atau penyalahgunaan data yang mereka berikan.

Data Berpotensi Bocor

Menanggapi hal tersebut, Ir. Muhammad Taufiq Nuruzzaman, selaku Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Sunan Kalijaga mengatakan sebaiknya tidak dilakukan syarat yang mengambil foto KTP mahasiswa baru. Menurutnya resiko terhadap syarat tersebut jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan autentikasinya.

“Saya tidak setuju dengan penggunaan foto KTP sebagai syarat masuk grup WA. Antara kebutuhan autentikasi masuk grup WA  dengan risiko penyalahgunaan foto jelas lebih besar risikonya. Jadi sebaiknya gunakan mekanisme yg lain utk autentikasi masuk ke grup WA,” jelas Taufiq pada lpmrhetor.com (08/08).

Selain itu, menurut Taufiq, meskipun pihak HMPS mengatakan akan menjaga data tersebut, tetapi masih ada kemungkinan terjadinya keebocoran.

“Walaupun mahasiswa tidak berniat jahat dengan data tersebut, bukan tidak mungkin ketika HP atau laptop di mana data tersebut tersimpan dicuri orang, maka kejahatan dengan data yang ada di laptop sangat mungkin terjadi,” imbuhnya.

Terkait keamanan data, ada beberapa hal yang bisa terjadi apabila data pribadi atau KTP yang dikumpulkan mahasiswa baru terjadi kebocoran. Menurut Taufiq, data tersebut bisa dijadikan jaminan pinjaman online atau jual beli yang bukan dilakukan oleh pemilik KTP dan pada akhirnya tagihan akan dibebankan kepada korban.

Praktisi keamanan siber, Alfons Tanujaya juga menuturkan bahwa syarat mengumpulkan foto KTP merupakan tindakan yang salah. Menurutnya alangkah lebih baik HMPS meminta data dari pihak kampus atau rektorat sebagai bahan verifikasi.

“Sebaiknya itu dapat datanya dari rektorat atau dari universitas, yakan, karena jika memberikan data itu kan, data sudah ada buat apa diberikan ulang, dan berpotensi untuk disalahgunakan,” jelas Alfons saat diwawancarai via telepon whatsapp (08/08).

Untuk itu, sebagai kepala PTIPD, Taufiq menyayangkan penggunaan syarat tersebut. Menurutnya, sebaiknya hal itu tidak dilakukan karena ia khawatir otoritas terkait tidak mampu melakukan penjagaan.

“Lebih baik tidak mengambil risiko dengan memegang data pribadi (KTP) mahasiswa baru, jika tidak punya kemampuan untuk menjaganya,” pungkas Taufiq pada chat whatsapp.

Reporter: M. Rizki Yusrial dan M. Hasbi Kamil.

Editor: Lutfiana Rizqi S.

You may also like

Photo Story: #GejayanMemanggil ‘Selamatkan Warga Yogya’

lpmrhetor.com – Sabtu (09/10) masa aksi yang terdiri