Simpang Siur Sampah di Indonesia, Peran Pemerintah Dipertanyakan

214
dok/lpmrhetor/tamam

lpmrhetor.com- Sampah di Indonesia merupakan salah satu masalah serius, tetapi pemerintah belum juga memprioritaskan isu sampah ini dalam kebijakan-kebijakannya. Hal ini disampaikan oleh Eksekutif Nasional Walhi, Abdul Ghofar dalam diskusi yang bertajuk “Lingkungan dan Sampah di D.I. Yogyakarta”. Diskusi ini dilaksanakan di Pendopo Yayasan LKiS Sorowajan, Banguntapan, Bantul pada (23/11/2022).

Ghofar menyampaikan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan sarana prasarana ramah lingkungan. Hal ini perlu dilakukan karena sampah merupakan hal yang memengaruhi perubahan iklim di Indonesia. Sampah memberikan kontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca dalam bentuk gas metana yang sebagian besar dikeluarkan oleh sampah plastik.

Pemerintah pada dasarnya tahu betul bahwa masyarakat berperan penting dalam penanganan ini. Namun, pada kebijakannya pemerintah seolah-olah memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat. Padahal, peran pemerintah sebagai pengarah sangat dibutuhkan.

“Kampanye gerakan pilah sampah yang digencarkan oleh KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan] pada akhirnya hanya akan menjadi jargon belaka jika pembebanan tanggung jawab hanya diberikan kepada masyarakat,”  ujar Ghofar.

Senada dengan Ghofar, perwakilan Indonesian Center For Environmental Law, Bella Nathania juga mengatakan bahwa peraturan merupakan salah satu faktor penting untuk perubahan iklim. Selain untuk ketentuan yang mengikat, peraturan juga memiliki tujuan untuk mengubah tindakan sosial.

Namun, pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Menurut bella, pemerintah hanya fokus pada perilaku masyarakat. Sementara tidak menyadari bahwa minimnya sumber daya dan implementasi. Elemen dasar peraturan juga yang tidak lengkap dan rumusan kalimat di peraturan yang kurang tegas.

“Yang menjadi pertanyaan adalah, peraturan yang mana yang harus digunakan untuk penegakan hukum dan implementasi?” tegas Bella.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya, masih menggunakan paradigma lama seperti perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Bukan membuat regulasi yang dapat mengurangi timbulan sampah. Seperti kabupaten/kota di DIY yang belum punya peraturan terkait penggunaan plastik sekali pakai.

Karena itu, pada diskusi ini bela mempunyai harapan agar Pemerintah DIY dapat mengeluarkan kebijakan penggunaan sampah. Terlebih sampah plastik sekali pakai. Selain untuk masyarakat, ini berlaku untuk usaha-usaha yang kerap menghasilkan sampah dalam jumlah besar.

“Coba keluarkan juga surat edaran dari gubernur memerintahkan kabupaten/kota juga membuat peraturan plastik sekali pakai. Terlebih di sini provinsi cukup kuat pengaruhnya dibanding daerah-daerah lain,” pungkas Bella. []

Reporter: Tamam Mujahidi & Muhammad Riziq Maulana (Magang)

Editor: Muhammad Rizki Yusrial

You may also like

Dugaan Kecurangan Sistematis pada Pemilwa FDK 2022

Saat Pemilwa berlangsung, informan kami mengirimkan sebuah screenshot