Gaji di Bawah KHL, Buruh DIY Rangkap Pekerjaan demi Penuhi Kebutuhan Sehari-hari

130
dok/lpmrhetor/olivia

lpmrhetor.com- Sampai saat ini, upah minimun yang ditentukan oleh pemerintah terkhusus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianggap jauh dari standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Karena hal tersebut, Jemi, salah seorang buruh mengaku harus menambah pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal itu ia sampaikan kepada lpmrhetor saat demontrasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Selasa, (22/11/2022). 

Upah bulanan yang diterima Jemi dari pekerjaannya sebagai buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena alasan ini, ia terpaksa mengambil kerja sampingan sebagai pengemudi ojek online. Kendari demikian, Jemi mengaku bahwa pendapatannya masih tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut berkaitan dengan pengupahan buruh yang tidak memenuhi standar KHL.

“Kalau terpenuhi sih belum ya mbak. Ceritanya saya itu setelah bekerja terus menjadi ojol [ojek online] untuk sorenya itu untuk menutupi, jadi untuk mengejar. Ya, ibarat mungkin kalau [dapat uang] lebih itu cuman untuk menutupi hari berikutnya,” ujar Jemi.

Selanjutnya ia membeberkan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga memaksanya untuk rangkap pekerjaan. Dalam paparannya ia mengatakan bahwa selain makan, rumah juga menjadi masalah bagi finansialnya. Mengingat harga tanah di Jogja yang tinggi membuat Jemi memilih untuk mengontrak.

“Saya juga belum punya rumah, jadi saya juga mikir untuk bayar kontrakan. Untuk gaji yang sekarang mungkin dikatakan minus soalnya masuk sore itu langsung jadi ojol. Mau tidak mau dan itu jalan satu-satunya yang paling ringan,” jelas Jemi. 

Melihat fenomena tersebut,  Irsyad Ade Irawan selaku Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY mengatakan bahwa memang ada yang tidak beres dalam sistem pengupahan. Bekerja di luar delapan jam yang ada di ketentuan, merupakan masalah yang harus ditangani. terlebih kehidupan yang layak sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Sementara untuk hidup layak itu sudah dijamin oleh konstitusi, UUD mengatakan bahwasanya setiap warga negara itu berhak untuk hidup yang layak,” ujar Irsyad.

Irsyad melanjutkan bahwa mendapatkan hunian juga bagian dari kehidupan yang layak. Pasalnya, banyak buruh yang tidak bisa mencapai itu karena harga tanah yang tinggi dan tidak sejalan dengan gaji yang di angka dua jutaan saja. Untuk itu demo ini juga menuntut bagaimana pemerintah DIY mampu memberikan solusi terkait hal tersebut.

“Meminta kepada gubernur [DIY] agar menyedekahkan atau membagikan tanah untuk dijadikan perumahan buruh dengan asumsi kalau tanah itu gratis. Buruh tinggal mencicil harga bangunan dan itu kami proyeksikan buruh bisa mencicil di angka Rp.300.000/bulan,” pungkas Irsyad. []

Reporter: Olivia Subandi (Magang)

Editor: Muhammad Rizki Yusrial

You may also like

Menggapai Keindahan Melalui Pernikahan yang Berkeadilan

lpmrhetor.com- “Keputusan apapun itu di dalam hidup harus