ORMAWA dan Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai

ilustrasi aksi mahasiswa

‘Kalian’ mewakili siapa

Dan siapa yang merasa di wakili oleh ‘kalian’?

Sejak pesta demokrasi kampus—yang menurut penulis tak pernah demoktratis itu—telah dilaksanakan. Lalu terpilihlah perwakilan mahasiswa sebagai representasi yang juga sebenarnya tak pernah mewakili mahasiswa. Proses demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan tak pernah terbuka bagi seluruh mahasiswa dan hanya didominasi oleh partai atau golongan tertentu.

Kata-kata ini, bukan sesuatu hujatan penulis terhadap pemegang kekuasaan di lembaga perwakilan mahasiswa. Setidaknya ini menjadi gambaran fenomena keseharian mahasiswa saat menghadapi masalah kampus dengan bersikap antipati terhadap perwakilannya. Mereka absen terhadap isu biaya kuliah, bahkan hilangnya ruang publik dalam dunia kampus.

Dengan kondisi kampus yang semakin terhimpit oleh peraturan, doktrin dosen yang mengajarkan kita tentang keindahan dunia ketika kita lulus nanti, iming-iming pekerjaan, masa depan cerah dan harta yang berlimpah. Penulis protes dengan hal-hal yang terdengar seperti sebuah imajinasi. Doktrin itu menjadi bentuk lain dari ketidakadilan dalam berpikir sekaligus kenaifan ketika seorang dosen menceritakan keindahan dari kehidupan di luar kampus dengan meniadakan kondisi nyata bangsa kita saat ini. Mari sampaikan pula berita tentang kemiskinan di tanah air dan sebab-sebanya, serta watak penguasa dan cara kerja dunia saat ini.

Kondisi yang membutakan tak lantas membuat orang-orang yang menyebut dirinya sebagai lembaga perwakilan bergerak aktif. Mereka bungkam dengan keadaan dan gagap bersikap. Ada pekerjaan yang tak terselesaikan, bahkan tak pernah selesai ketika semua yang bernama “aktivis” menjadi cengeng. Persoalan kampus dan dirinya hanya menjadi curhatan, bahkan menjadi sekadar keluh kesah yang harus diluapkan.

Masih ingatkah kita, ada persoalan yang menurut penulis tak terselesaikan yaitu biaya kampus melambung tinggi. Ya, banyak obrolan dengan nada nyinyir ketika penulis menyebut kalimat Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan tanggapan ‘itu-itu aja dan itu-itu lagi’. UKT seakan menjadi persoalan yang membosankan bagi mereka, atau bahkan menurut penulis sebagai sebuah jawaban ketidaksanggupan atau bahkan ketidakberanian mereka atas masalah itu.

Padahal sesuatu yang tak terselesaikan akan menjadi masalah lagi di kemudian hari, bisa jadi apa yang kita sebut UKT menjadi hal yang meresahkan lagi bagi kita semua. Perlu kita perhatikan baik-baik, bahwa UKT merupakan sitem biaya kuliah yang mulai diterapkan sejak hadirnya Permendikbud Nomor 55 tahun 2013. Melalui dalih mengurangi pungli (red-p ungutan liar) pada mahasiwa di universitas, sistem biaya tunggal dirasa menjadi solusi tepat-guna bagi universitas.

Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sempat mencuat protes atas sistem baru ini. Dasar sikap protes mayoritas demonstran adalah dengan pemberlakuan UKT, biaya kuliah semakin mahal. Pembayaran yang awalnya 600 ribu kini mencapai jutaan rupiah, di luar argumen itu bagi sebagian demonstran tidaklah penting. Argumen lemah itulah yang kemudian berdampak pada matinya aksi protes lanjutan. Sayang, sebagaian besar demonstran tidak banyak tahu mendetail soal sistem biaya baru itu.

Dari tahun ke tahun sistem biaya kuliah semakin melambung tinggi, meskipun ada ‘tangan baik pemerintah’—Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), bukan berarti itu adalah jalan keluar. Kata “bantuan” bukankah seharusnya dapat meringankan beban yang di tanggung oleh penerima bantuan? Namun nyatanya berjalan terbalik, biaya kuliah menjadi mahal tak tertolong.

Biaya kuliah yang semakin mahal, bukan tidak mungkin berpeluang naiknya UKT lagi. Tentu, hal ini dapat terjadi selama kampus berpotensi menambah item kebutuhan lain, semisal dengan belanja jurnal internasional, sebagai item baru di hitungan kebutuhan kampus melalui Biaya Kuliah Tunggal atau disebut BKT. Dengan penambahan kebutuhan, bukankah juga menambah beban biaya kuliah bagi mahasiswa? Masih kita diam dan menganggap bahwa perwakilan mahasiswa akan tetap turun menangani persoalan? Bisa jadi melalui hal-hal formalitas belaka seperti mengadakan pertemuan dengan pihak rektorat melalui audensi –yang tak ada efek dan tak akan membantu.

Belum lagi perwakilan mahasiswa yang lalai membaca bahwa ruang mahasiswa semakin terhimpit. Pindahnya lahan luas panggung demokrasi sebagai contoh bahwa ruang-ruang ekspresi semakin terpinggirkan. Tidak salah penulis merasa bahwa kampus kita saat ini benar-benar kampus yang semakin tidak peduli dengan ruang ekspresi bagi mahasiswa. Kampus yang dulu ramai didatangi oleh mahasiswa yang beragam itu, dari mahasiswa yang hanya numpang internet, membentuk forum diskusi, ada pula latihan musik oleh UKM, latihan silat pun menghiasi area panggung demokrasi—kini sepi.

Termasuk juga, saat kita bersama menganggap ada kebaikan pada lembaga perwakilan yang sejak awal sudah tidak demokratis dalam bentuk maupun pelaksanaannya.

Monopoli sistem partai dalam pelaksanaan Pemilwa mencederai kebebasan individu yang memiliki kesempatan yang sama dengan kader partai lainnya.

Musyawarah untuk mufakat menjadi tidak penting lagi bagi proses pelaksanaan demokrasi. Jika demokrasi dianggap sebagai sebuah kekuatan penuh rakyat, maka rakyat harus menentukan sendiri siapa “pemimpin’’ yang akan dipilihnya tanpa ada monopoli dari partai.

 

Hilful Fudhul – Mahasiswa Manajemen Dakwah yang tak kunjung wisuda

 

You may also like

Santri dan Perjuangan Menolak Mahalnya Biaya Pendidikan

Oleh : Ahmad Hedar Berperang menolak dan melawan