Menuntut UGM Tuntaskan Kasus Kekerasan Seksual

Seorang pria melihat poster berisikan tuntutan pemecatan HS, mahasiswa FT UGM, pelaku pemerkosaan, Kamis (8/11). Dok. Rhetor/Bachri.

UGM dituntut menangani kasus Agni secara serius dan memecat pelaku.

lpmrhetor.com – Taman San Siro, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dipenuhi sesak oleh massa aksi solidaritas pembela korban pelecehan seksual, Kamis (08/11).

Aksi ini menuntut tanggungjawab UGM dalam menuntaskan berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di UGM.

Salah satunya adalah kasus yang menimpa Agni (bukan nama sebenarnya), mahasiswi Fisipol UGM yang mengalami kejadian tersebut pada saat melakukan Kuliah Kerja Nyata di Pulau Seram, Maluku.

#KitaAgni begitulah mereka menamakan diri sebagai bentuk pembelaan terhadap korban pelecehan yang tidak mendapatkan keadilan. Pita ungu dibagikan, tanda tangan dibubuhkan yang kemudian dibentangkan sebagai bukti pembelaan dan pernyataan sikap bersama terhadap korban pelecehan seksual.

Humas Aksi Solidaritas #KitaAgni, Cornelia Natasya mengatakan bahwa massa aksi ini ada karena UGM tidak tegas mengawal kasus ini.

“Kasusnya simpang siur. Penindakannya tidak tegas, Agni tidak di update, Agni tidak ditanyakan kesediaannya bagaimana, tidak ada transparansi apapun sampai kami bersama sama ikut mengawal ini, sesuai izin Agni.”

Selain itu Natasya beranggapan bahwa UGM sedang berusaha untuk mencuci tangan dengan mengatakan sudah menawarkan jalur hukum kepada penyintas. Menururnya, UGM punya wewenang untuk kemudian mengeluarkan pelaku.

“Kenapa keputusan yang dibuat adalah abai, membiarkan pelaku sampai masuk ke daftar wisudawan dan hukumannya tidak pernah diupdate kepada penyintas sama sekali. Ini kan masalah gitu” imbuhnya.

Dalam aksi massa ini setidaknya juga ada lima seruan yang digaungkan bersama, yaitu pecat dosen dan mahasiswa pelaku kekerasan seksual, membangun solidaritas dan aksi massa untuk melawan kekerasan seksual dan memberikan dukungan yang nyata bagi penyintas.

Melancarkan aksi solidaritas di fakultas-fakultas, di saat wisuda, hari anti kekerasan terhadap perempuan serta berbagai kesempatan lainnya.

Kemudian mendorong kampus untuk memberikan penyelesaian dan solusi yang lebih transparan dan berpihak kepada penyintas dan mendorong kampus untuk memberikan sanksi yang tegas dan terbuka kepada pelaku, baik dosen, mahasiswa, maupun siapa saja yang berada di wilayah kampus.

Tidak ketinggalan foto pelaku ditempel di mana-mana dengan caption “Pecat HS”, dan tepat pukul 12.00 WIB, kentungan berbunyi dengan cepat. Berpadu dengan suara kentungan lainnya hingga menohok para pendengarnya. Sebagai tanda bahaya dan peringatan tentang pelecehan seksual yang begitu dekat bahkan di lingkungan akademik sekalipun.

“Tujuannya ingin memberitahukan sesuatu yang darurat dan genting di sekitar kita, dan ingin menyadarkan pada teman-teman, mari kita bersolidaritas, bahwa di tempat kita menimba ilmu saat ini terdapat situasi yang berbahaya” tutur Pijar, salah seorang pemukul kentungan.

Berita Balairung

Berita Pelecehan seksual yang dialami Agni (Bukan Nama Sebenarnya) oleh BPPM Balairung telah menjadi perbincangan sejak awal pekan ini.

Investigasi mendalam yang dilakukan oleh Balairung bermula dari sebuah foto tangkap layar percakapan beberapa orang pada salah satu media sosial di pertengahan bulan Desember 2017.

Meski desas desus sudah beredar, Investigasi baru dapat dimulai pada Februari 2018, karena terhalang jadwal kuliah yang belum aktif.

Citra, selaku penulis bersama tim balairung akhirnya memiliki kesempatan untuk mewawancarai salah seorang pejabat Departemen Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) yang kemudian ditemukan fakta bahwa kejadian pelecehan seksual tersebut benar adanya. Pelecehan ini terjadi di Maluku, lokasi KKN Mahasiswa UGM.

Satu bulan berlalu, akhirnya Balairung berhasil menemukan identitas korban pelecehan seksual. Pada awalnya, Agni menolak untuk diwawancara, hingga akhirnya pada Agustus 2018 Agni menyatakan kesediaannya.

Setelah berita tersebut terbit, barulah kasus ini menjadi perhatian publik dan berhasil menekan elit UGM untuk mengambil tindakan yang lebih serius.

Berjuang sendiri

Dilansir dari Balairung, pada hari Jumat (30/06/2017), Agni berkeinginan untuk membahas program KKN dengan salah seorang teman perempuannya. Hari yang sudah malam, listrik yang mati dan banyak babi hutan berkeliaran membuat Agni mampir ke pondokan Laki-laki yang berada di antara rumah inap Agni dan pondokan temannya yang ia tuju.

Pikirnya sekalian mencari teman untuk menemaninya pergi. Tak lama setelah kedatangannya, sekitar pukul tujuh, hujan turun. Menunggu hujan reda, ia berbincang dengan HS dan pemuda desa lainnya.

Waktu semakin larut, membuat Agni mengurungkan niatnya. Ia juga merasa tidak enak hati pulang larut malam dan membangunkan pemilik rumah, sebab pintu rumah pasti sudah dikunci dan ia tidak membawa kunci cadangan. Agni pun memutuskan menginap.

Tanggal 1 Juli 2017, kejadian Pemerkosaan itu berlangsung. Agni melawan dan pada hari itu pula Agni memutuskan untuk menghubungi temannya di Yogyakarta untuk bercerita karena merasa gelisah.

Teman Agni lantas menyuruhnya untuk melaporkan pelaku kepada Koordinator Mahasiswa Subunit (Kormasit), Koordinator Mahasiswa Unit (Kormanit), dan Dosen Pendamping Lapangan (DPL).

Agni ragu, takut teman-temannya tidak percaya dan justru menyalahkannya. Namun akhirnya, teman Agni segera menghubungi beberapa anggota subunit Agni dan menceritakan kejadian tersebut.

Kuliah HS masih efektif

Pada 7 Juli 2017, Adam mengusulkan penarikan HS kepada Korwil Maluku, Heru Sasongko. 10 Juli 2017. HS ditarik dari lokasi KKN dan kembali ke Yogyakarta. 16 Juli 2017, beberapa pejabat DPkM (Adam, Heru, Djaka) mengunjungi lokasi kejadian.
Pada saat bertemu dengan Agni itu pula Djaka menyatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan sanksi DO kepada HS.

Alasannya sanksi DO harus melalui prosedur pengajuan aduan ke komite etik UGM. Sementara kasus kekerasan seksual yang dialami Agni dianggap bukan termasuk pelanggaran berat sehingga tidak perlu penanganan yang serius.

Bahkan Penyintas pun mendapati fakta bahwa HS telah menjalani KKN tepat di periode selanjutnya setelah ia dijatuhi sanksi.

Tak hanya sampai disitu, HS masih berlenggang bebas dengan menyelesaikan segala macam urusan kampus. Pada bulan Agustus 2018, ia telah dinyatakan bebas atas segala kewajiban akademik, meski belum resmi diwisuda.

Pengungkapan tidak tepat?

Dekan Fakultas Teknik, Nizam mengungkakan bahwa meski telah mendapat persetujuan dari penyintas, tindakan yang dilakukan oleh media itu dianggapnya sebagai aib dan kurang pas untuk diekspos. Tak ingin disebut membela pelaku, Nizam berdalih melindungi keduanya.

“Nah kemudian diblow-up kan kasihan semuanya, justru kita juga melindungi korban karena ini dieksposkan. Seperti kita mengungkap aib ya, rasa rasanya kok kurang pas ya. Saya sebagai orang tua kok rasanya gak seneng ya kalau anak saya diceritakan ada aib ini ada cerita itu,” katanya.

Nizam sebut HS juga alami kekerasan melalui bullying dan stereotyping. Menurut logika Nizam, sebagai institusi pendidikan, harusnya mampu melindungi hak-haknya, dan sebisa mungkin juga menjaga masa depan korban maupun pelaku.

“Itu kan si HS juga akhirnya jadi korban bullying juga, ini kan kasian. Sebagai satu orang yang menyiapkan masa depannya belajar di sini, kemudian sekarang dibully. Ini kan juga kekerasan juga pada pelaku,” katanya lagi.

Nizam juga berkelit saat ditanya mengapa kasus ini harus ditutup-tutupi dari publik. Lagi-Lagi ia membawa-bawa motif pendidikan untuk tidak membawa HS ke jalur hukum dan memberikan sanksi yang lebih serius.

“Sebetulnya bukan menutup-nutupi, tapi menjaga. Kita kan institusi pendidikan bukan lembaga hukum yang harus mengekspos dan memberitakan,” katanya.

Sementara itu, Erwan Agus Purwanto, Dekan Fisipol memberi pernyataan yang sedikit berbeda dengan Nizam, walau bunyinya dinilai masih sangat diplomatis.

Erwan yang juga turut hadir dalam aksi #KitaAgni ini mengatakan bahwa sejak 2017 pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pihak universitas untuk penuntasan kasus pelecehan seksual tersebut.

Sejak dua hari sebelum massa aksi #KitaAgni, Erwan juga mengungkapkan bahwa pihaknya secara intens telah berkomunikasi dengan pimpinan universitas untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Dua hari terakhir kami terus berkomunikasi dengan Pimpinan Universitas. Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan LPM, dan Tim Investigasi, termasuk Dekan Fakultas Teknik. Dan kemarin sore sudah dirumuskan draf langkah-langkah untuk menuntaskan kasus tersebut,” ungkapnya.

Ia juga berterimakasih kepada Balairung karena melalui liputan investigasinya kasus ini menjadi diketahui publik luas. Tak hanya sampai situ, Erwan juga meminta kepada mahasiswa untuk terus mengawal dan menuntut agar segera dituntasan kasus tersebut.

“Mari bersama kita tuntut kasus ini di Universitas seadil-adilnya. Keberpihakan kepada penyintas,” pungkasnya.

Komitmen UGM

Melalui pesan WhatsApp, Iva Ariani, Kepala Bagian Humas UGM, menyebutkan bahwa beberapa rekomendasi dari tim investigasi, yang dibentuk untuk menyelidiki kasus Agni, sudah dilaksanakan dan masih dalam proses penyelesaian.

Iva juga mengungkapkan jika memang ada pihak-pihak yang terbukti melakukan victim blaming maka pasti akan ada tindakan tegas, namun ia tidak menyebutkan tindakan seperti apa.

“Beberapa rekomendasi sudah dilaksanakan kok, mas. Meski belum semua karena masih berproses. Kita juga akan kaji semua secara mendalam dan pasti akan ada tindakan tegas jika terbukti (melakukan victim blaming),” kata Iva.

Namun, saat diminta draf rekomendasi yang diberikan oleh tim investigasi, Iva menolak. Ia berdalih bahwa rekomendasi tersebut bersifat rahasia.

Saat ditanya mengapa harus dirahasiakan, Iva menghilang dan tidak kunjung menjawab.[]

Reporter: Halida dan Isti

Editor: Fahri Hilmi

Berita ini merupakan hasil reportase bersama dengan lembaga pers mahasiswa Ekspresi UNY, Himmah UII, Poros UAD, dan Arena UIN.

You may also like

Sulitnya Warga Tamansari Bertahan di Rumahnya Sendiri

Program Rumah Deret membawa beragam petaka. Warga RW