Santri dan Perjuangan Menolak Mahalnya Biaya Pendidikan

Oleh : Ahmad Hedar

Berperang menolak dan melawan kolonialisme itoe Fardloe ‘ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak).

Kiai Hasyim Asy’ari

Seruan fatwa di atas menjadi kalimat pembuka sikap politik seorang Kiai terhadap Kolonialisme.

Dari fatwa itu pula tanggal 22 Oktober menjadi momentum revolusioner bagi kaum santri.

Tujuh puluhan tahun yang lalu, kaum santri yang dipelopori oleh Hadratus Syech Kiai Hasyim Asy’ari mendeklarasikan sebuah Resolusi Jihad untuk melawan kolonialisme Belanda kali kedua di Indonesia.

Tepat pada tanggal 21 hingga 22 Oktober 1945, melalui konsorsium atau rapat akbar para perwakilan pengurus Nahdatul Ulama se-Jawa dan Madura, Resolusi berisikan Fatwa Jihad itu diputuskan.

Munculnya Resolusi Jihad merupakan sikap politik kaum santri dan Kiai terhadap lembeknya respon pemerintah nasional dalam menyikapi agresi Sekutu yang ditumpangi NICA.

Tak berhenti di Fatwa dan sikap politik, resolusi tersebut juga menjadi pelecut gerakan perlawanan rakyat Indonesia di Jawa dan Madura lewat jalur perang pada 10 November 1945 di Kota Surabaya.

Perang yang dimobilisir oleh Bung Sotemo, para Kiai, serta Santri itulah kemudian yang mampu memukul mundur pendudukan Belanda di Surabaya.

Kemarahan Rakyat Surabaya seakan menemukan ruangnya, tumpah ke jalan-jalan, berperang dalam kesadaran melawan kolonialisme.

Perlawanan kaum Santri dan Kiai atas kolonialisme sebenarnya sudah jauh-jauh dilakukan sebelum proklamasi dibacakan Bung Karno.

Sebagai contoh, kita bisa melihat perjuangan Kiai Hasyim Asy’ari saat turut serta membangun kesadaran nasional lewat sarekat-sarekat atau organisasi di zaman kolonialisme Belanda.

Bersama para santri dan segenap ulama, Kiai Hasyim Asy’ari membentuk Nahdhatul Ulama.

Di Zaman Hindia Belanda, membangun dan terlibat dalam organisasi merupakan sebuah resistensi atas dikekangnya kesadaran persatuan di tengah-tengah rakyat yang dijajah.

Pada tahun 1943an atau di era Kolonialisasi Jepang, Kaum Santri dan Kiai juga melanjutkan misi perlawanan lewat laskar-laskar perang seperti Sabilillah dan Hizbullah.

Jejak Historis tersebut menjadi bukti komitmen kaum santri dan para Kiai dalam melawan segala bentuk kolonialisme dan imperealisme terhadap Rakyat Indonesia.

Jejak perlawanan tersebut tentu tak hanya cukup kita jadikan euforia belaka. Tak cukup kita jadikan heroisme seremonial macam penetapan Hari Santri Nasional.

Subtansi Resolusi Jihad adalah sikap politik untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam segala wujudnnya.

Di zaman kolonial Belanda, Jepang maupun Inggris, misi resolusi jihad adalah dengan berperang dan mengusir penjajah hingga mencapai revolusi nasional lewat kemerdekaan.

Namun, kita sadari betul bahwa proklamasi bukan langkah akhir dari cita-cita revolusi nasional.

Penjajah dan alat perangnya memang telah pergi dari rakyat Indonesia, namun bukan berarti secara otomatis memusnahkan misi imperialisme mereka.

Kaum santri dan seluruh rakyat Indonesia masih memiliki tugas besar, tugas yang kata Bung Karno ialah melawan Imperialisme tak kasat mata dan fisik.

Imperialisme adalah penguasaan ekonomi politik suatu wilayah lewat penjajahan. Imperialisme dapat berbentuk apa pun yang ia kehendaki.

Berbentuk fisik sebab ia kasat mata, seperti invasi militer atau perang. Berbentuk undang-undang seperti penanaman modal asing atau investasi multinasional koorporasi. Berbentuk eksploitasi lewat penambangan hingga pembabatan hutan.

Berbentuk penggusuran dengan dalih pembangunan. Serta yang kadang luput kita perhatikan ialah, imperialisme lewat sektor pendidikan.

Dalam menjalankan misi imperialisme, sektor pendidikan biasanya dijadikan alat untuk menancapkan hegemoni kapitalistik.

Hegemoni kapitalistik adalah upaya menggeser kesadaran kritis peserta didik menjadi kesadaran pragmatis.

Kesadaran pragmatis dibutuhkan kaum pemodal untuk membungkam perlawanan atas adanya kesenjangan sosial di masyarakat.

Dalam dunia pendidikan yang kapilatistik, dengan dalih pekerjaaan, peserta didik biasanya diproyeksikan menjadi tenaga buruh murah.

Tak hanya soal hegemoni, dalam negara yang kapitalistik, sektor pendidikan hanyalah menjadi komoditas untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari peserta didik.

Hal itu sudah terjadi sejak adanya diferensiasi kelas era politik etis Hindia Belanda hingga di zaman Reformasi sekarang ini.

Louis Althusser menyebut fenomena pendidikan tersebut dengan teorinya, Ideological State Apparatus. Bagi Althusser, imperialisme sektor pendidikan memang sengaja diciptakan bukan untuk membebaskan belenggu penjajahan, namun diciptakan untuk membuat penerimaan atas kolonialisasi dan kapitalisasi.

Sadar bahwa imperialisme sebenarnya belum beranjak dari rakyat Indonesia, sepatutnya membuat semangat resolusi jihad bagi kaum santri kembali menggelora.

Teks perlawanan dalam resolusi jihad harus kita kontekskan dengan bentuk imperialisme hari ini. Imperialisme di sektor pendidikan, salah satunya yang berbentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT), nyata adanya.

Fakta bahwa biaya pendidikan semakin jauh dari jangkauan rakyat merupakan bukti masih adanya watak-watak imperialis dalam pendidikan kita.

Diferensiasi kualitas pendidikan nasional juga menjadi bukti bahwa watak kolonial belum berhasil kita lenyapkan.

Rakyat miskin tak dapat pendidikan bermutu, bahkan tak sedikit yang terpisah dari jangkauan pendidikan.

Mari kita jadikan resolusi jihad sebagai momentum perlawanan di sektor kita masing-masing.

Mahasiswa yang mengaku santri harus mampu memaknai semangat resolusi jihad di sektor pendidikan.

Kita harus percaya bahwa perjuangan melawan mahalnya biaya pendidikan adalah bagian dari jihad melawan kemungkaran rezim pemodal.

Bahwa perjuangan melawan segala bentuk komersialisasi pendidikan (baca: UKT) adalah perjuangan mulia untuk mewujudkan pendidikan yang menjangkau lapisan rakyat kecil.[]

Ahmad Hedar. Mantan Pemimpin Umum LPM Rhetor periode 2013-2015 yang saat ini aktif memperjuangkan keterbukaan informasi publik.

You may also like

Bhayangkara, Militer Idaman Rakyat

Pasukan ini juga merupakan ‘Paspampres’ nya kerajaan. Dibentuk