Mengingat Hari Buruh, Mengingat 58 Tahun Aneksasi Papua Barat

dok/rhetor

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia sekaligus 58 tahun Aneksasi Papua Barat, Front Rakyat Indonesia untuk Papua (FRI-West Papua) menuntut pemerintah untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua Barat. Aksi dimulai dari Asrama Papua Kamasan hingga titik kumpul di Nol KM, Yogyakarta, Sabtu (01/05).

Koordinator lapangan aksi, Zulia Okki, menyampaikan bahwa semua bermula pada 1 Desember 1961. Pada saat itu, Papua sudah mendeklarasikan kemerdekaanya. Namun, Indonesia yang masih terbilang sebagai negara baru, tiba-tiba ingin mengambil alih Papua.

Ia juga menambahkan, bahwa penyelesaian politik pemerintah Indonesia yang dilakukan tanpa melibatkan orang-orang Papua Barat sendiri [secara sepihak], hal itu maka sangat tidak demokratis. Sehingga, mereka tidak memiliki kebebasan untuk membicarakan masa depan tanah sendiri.

“Penyelesaian politik, di tanah Papua itu diselesaikan secara sepihak antara pemerintah Indonesia, Belanda juga PBB dan sama sekali tidak ada keterwakilan orang asli Papua untuk membicarakan masa depan tanah Papua itu sendiri. Sehingga saya pikir itu menjadi sangat tidak demokratis,” jelas Zulia.

Dalam proses PEPERA (Penetuan Pendapat Rakyat) 1969, masyarakat Papua yang terpilih sebagai perwakilan mendapat intimidasi oleh militer. Hal tersebut tentu merupakan pelanggaran HAM. Jadi, menurut Zulia hasil tersebut seharusnya tidak sah.

“Penyelesaian politik pada waktu itu, yang mana hanya mengambil perwakilan dari rakyat Papua, itu pun mereka mendapat intimidasi yang brutal dari militer Indonesia sebelum menentukan pilihan,” imbuh Zulia.

Salah satu massa aksi, Yance Yobe menambahkan bahwa sistem perwakilan tidak mampu mewakili masyarakat di seluruh tanah Papua. Sehingga ia berharap akan ada referendum ulang yang diikuti oleh seluruh masyarakat Papua.

“Seharusnya, rakyat Papua dilibatkan 800 ribu orang. Namun, yang dipilih 1025 orang, dari 1025 orang [terpilih] masih dalam todongan senjata, masih diseleksi dan dipilih 175 orang. Bayangkan [hanya] 175 orang mewakili tanah papua, mewakili Freeport, mewakili LNG Tangguh, mewakili kelapa sawit, belasaan juta lahan sawit yang sudah di hektar,” jelas Yance.

Selain faktor sejarah, fokus pembangunan insfrakstruktur saat ini bukanlah solusi bagi Papua, tetapi pada penyelesaian tindakan represif yang dilakukan oleh militer. Pasalnya, pengiriman militer ke Papua masih terjadi begitu masif. Seperti pada kasus penembakan warga sipil di Intan Jaya dan Puncak Jaya, adanya hal tersebut menyebabkan banyaknya korban.

“Jadi ditengah gencarnya pembangunan insfrakstruktur di Papua [anggapan] suksesnya Jokowi membangun Papua, di sisi lain dia juga mengirim militer yang sangat masif ke Papua, dan itu menjadi suatu penyebab utama pembunuhan terhadap orang asli Papua,” jelas Zulia.

Yance Yoba menambahkan, bahwa adanya pengiriman aparat dapat membungkam ruang demokrasi. Sehingga, masyarakat Papua hanya mendapatkan penindasan. Baginya, satu-satunya jalan keluar dari penindasan itu adalah mengakui kemerdaan Papua.

“Jalan keluarnya adalah Indonesia mengakui 1 desember sebagai kemerdekaan rakyat Papua dan berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis.“ pungkasnya. []

Reporter: Muhammad Rizki Yusrial (Magang)

Editor: Lutfiana Rizqi S

 

You may also like

Aliansi Mahasiswa UIN Tuntut Transparansi BKT

lpmrhetor.com – Senin (16/08/2021) Aliansi Mahasiswa UIN Sunan