Kecaman Jurnalis dan Tanggapan ‘Santai’ Pemerintah Soal Pemberian Remisi Pembunuh Jurnalis

Jurnalis Prabangsa dibunuh karena berita. Pelaku berhasil ditangkap, namun diberi remisi oleh penguasa. Seriuskah penegakkan kebebasan pers di Indonesia?

lpmrhetor.com- Presiden Joko Widodo memberikan remisi kepada terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap jurnalis, I Nyoman Susrama. Remisi tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2018. Dalam dokumen sebanyak 40 halaman tersebut, nama I Nyoman Susrama terdaftar dalam narapidana nomor 94 yang mendapatkan grasi ataupun pengampunan dari hukuman penjara seumur hidup menjadi hukuman penjara sementara.

Keputusan ini sontak membuat beberapa kalangan terutama jurnalis menyesalkan hal tersebut. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar pada 22 Januari lalu membuat rilis sebagai tanggapan atas Keppres yang dikeluarkan tersebut.

Dalam tanggapannya, AJI Denpasar menyatakan bahwa pemberian grasi dari hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun ini merupakan salah satu indikasi melemahnya penegakkan kemerdekaan pers. Dikhawatirkan setelah 20 tahun menerima remisi, bukan tidak mungkin nantinya akan menerima pembebasan bersyarat.

“AJI Denpasar bersama sejumlah advokat, dan aktivis yang dari awal ikut mengawal Polda Bali tahu benar bagaimana susahnya mengungkap kasus pembunuhan jurnalis yang terjadi pada 2009 silam. Perlu waktu berbulan-bulan dan energi yang berlebih hingga kasusnya dapat diungkap oleh Polda Bali,” sesal AJI Denpasar pada rilis yang diterima lpmrhetor.com melalui pesan WhatsApp, Selasa, (22/1).

Sementara itu, AJI Yogyakarta melakukan konsolidasi bersama Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Yogyakarta, LBH Pers, dan Indonesia Court Monitoring melakukan aksi guna menanggapi keputusan Presiden tersebut. Dalam aksi ini, aliansi mendesak dicabutnya pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama. Aksi yang dilakukan di Titik Nol Kilometer (24/1), juga mengecam tindakan Presiden Joko Widodo atas pemberian grasi hukuman sementara kepada Susrama.

Dalam wawancara yang dilakukan lpmrhetor.com, Tomy Apriyando menegaskan bahwa AJI Yogyakarta turut menyesalkan dan mendesak presiden Joko Widodo untuk mencabut keputusan memberikan remisi kepada Susrama sebagai otak pembunuh jurnalis Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Pemberian remisi tersebut, menurut AJI Yogya, merupakan preseden buruk bagi perjuangan kemerdekaan pers dan demokrasi.

Tomy menilai, Presiden Joko Widodo tidak cermat dan gegabah dalam memberikan keputusan tersebut. Pasalnya, alasan pemberian Keppres tersebut tidak jelas. Hanya sebatas kelakuan baik dan telah melaksanakan penjara minimal 5 tahun.

“Ini tidak adil, karena kasus pembunuhan jurnalis seperti kasus Udin di Jogja juga belum tuntas,” sesal Tomy, selaku Koordinator Advokasi AJI Yogyakarta (24/01).

AJI Yogyakarta melihat adanya indikasi politis pada Keppres tersebut. Namun mereka belum mempunyai data yang valid dan masih ingin melakukan pengecekkan.

Terakhir, dalam pernyataannya pada aksi tersebut, AJI Yogyakarta juga akan menganggap Joko Widodo sebagai musuh terhadap kebebasan pers dan pemberantasan korupsi, jika desakan mereka tidak dipenuhi dalam tenggat waktu 7×24 jam.

Klarifikasi Pemerintah
Di lain pihak, Keppres Nomor 29 Tahun 2018 ini, juga turut diklarifikasi oleh pemerintah. Dilansir Antaranews, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan bahwa pemberian perubahan ini dengan pertimbangan bahwa I Nyoman Susrama hampir sepuluh tahun dipenjara dan berkelakuan baik, juga mempertimbangkan umurnya yang sudah tua.

“Itu bukan grasi, remisi perubahan. Remisi. Dia sudah 10 tahun (dipenjara) tambah 20 tahun, 30 tahun. Umurnya sekarang sudah hampir 60 tahun. Dan dia selama melaksanakan masa hukumannya, tidak pernah ada cacat, mengikuti program dengan baik, berkelakuan baik,” ungkap Yasonna seperti dilansir Antaranews dalam wawancaranya, Rabu (23/1).

Terkait alasan pemberian remisi, Yasonna kembali mengatakan bahwa pemberian perubahan hukuman dari seumur hidup ke 20 tahun penjara ini karena terpidana sudah berubah baik.

“Jadi jangan melihat sesuatu sangat politis, orang dihukum itu tidak dikasih remisi. Nggak muat itu lapas kalau semua yang dihukum nggak pernah dikasih remisi,” katanya, dilansir Antaranews.

Selain Yasonna, wakil presiden Jusuf Kalla juga menanggapi persoalan ini. Menurutnya, kritikan tersebut merupakan hal wajar yang selalu diterima pemerintah, termasuk pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo kepada pembunuh wartawan Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.

“Ya biasalah, saya katakan tadi pemerintah tanpa kritik, bukan pemerintah. Apa saja dikritik, mau sabun dikritik, ini dikritik, keputusan (grasi) dikritik. Itu biasa saja, namanya demokrasi,” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (22/1).

Terkait kritik dari AJI Denpasar, Wapres JK mengatakan pemberian grasi tersebut maknanya tidak terlalu jauh dengan vonis hukuman seumur hidup.

“Memang umumnya, yang namanya hukuman seumur hidup itu hampir sama 20 tahun, itu juga umurnya sekarang berapa? Ya kita tidak mendahului Tuhan, tapi ya memang tidak jauh-jauh itu 20 tahun (dengan) seumur hidup,” katanya.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers yang turut dalam aksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, juga buka suara menanggapai alasan pemerintah memberikan Remisi. Pito, salah satu anggota LBH Pers mengungkapkan kasus pembunuhan Jurnalis Prabangsa dari Radar Bali adalah satu-satunya kasus yang berhasil dibawa ke meja hijau dan selesai dengan I Nyoman Susrama sebagai terpidana dan mendapat hukuman setimpal berupa penjara seumur hidup.

“Namun apa dikata, Presiden Jokowi justru memberikan grasi kepada si pembunuh. Sementara masih ada sekitar 8 kasus pembunuhan jurnalis yang belum selesai bahkan tidak sampai dibawa ke meja hijau,” sesalnya dalam wawancara kepada lpmrhetor.com pada Kamis, (24/1).

Wartawan Prabangsa dibunuh karena berita
Kasus pembunuhan Jurnalis Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa terjadi pada 2009 silam. Prabangsa adalah jurnalis yang berhasil mengungkap kasus pemberitaan penyimpangan tender proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli.

Berhasil diungkapnya kasus tersebut akhirnya membuat I Nyoman Susraman kesal dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Prabangsa. Susrama menjadi otak pembunuhan Jurnalis Radar Bali tersebut.

Dari laporan yang diterbitkan Antaranews, Prabangsa sempat menghilang selama 11 Februari 2009. Pada 6 Februari 2009, Prabangsa ditemukan mengambang menjadi mayat di perairan dekat Pantai Padangbai, Kabupaten Karangasem, Bali bagian timur. Prabangsa ditemukan mengambang di permukaan laut dan telah tak bernyawa.

Hasil otopsi atas jenazah korban, diketahui bahwa Prabangsa mengalami luka pecah bagian batok kepala. Diketahui, penyebabnya akibat pukulan benda tumpul.
Koordinator Pelayanan Instalasi Forensik RSUP Sanglah Denpasar, Dr Dudut Rustyadi SpF mengatakan, selain bagian kepala diketahui pecah akibat pukulan benda tumpul, juga di beberapa bagian tubuh korban lainnya mendapat pelakuan yang sama.

Bagian wajah dan leher lebam, lengan kanan patah dan luka menganga juga diduga akibat adanya hantaman benda keras.

Hingga kini, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa telah diangkat sebagai pahlawan Jurnalis.[]

Reporter : Ikhlas Alfarisi
Editor : Fiqih Rahmawati

You may also like

Hari Buruh 2019, Pekerja Informal Masih Belum Terakui Keberadaannya

lpmrhetor.com – Yayasan Anisa Swasti (Yasanti ) pukul