Mempertanyakan Indonesia Pasca 21 Tahun Reformasi

lpmrhetor.com –  Setelah 21 tahun Soeharto digulingkan, keberhasilan reformasi masih dipertanyakan. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Haedar, koordinator umum Komite Bersama Reformasi dalam Pameran, Diskusi, dan Musik “Museum Temporer Benda dan Kisah Perjuangan Rakyat” di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Selasa (21/05).

Menurutnya, masih banyak kasus yang menindas rakyat pasca reformasi sebagai bukti ketidakberhasilan reformasi itu sendiri.

“Faktanya di lapangan, kasus misalkan seperti konflik tanah, perampasan ruang hidup, kemudian kekerasan, kriminalisasi petani, termasuk bahkan penggusuran gitu ya, itu masih sangat jelas kita lihat,” tegasnya.

Korban penggusuran di Parangkusumo, Kawit menuturkan bahwa reformasi yang digaungkan selama ini telah mengalami kegagalan. Kemajuan yang terjadi di Indonesia tidak serta merta mensejahterakan rakyatnya. Hal ini pun dipertanyakan oleh Kawit.

“Kenapa yang negara sekarang sudah canggih, rakyatnya sudah pinter-pinter, mahasiswanya pinter-pinter, aktivisnya juga aduhai semua, kenapa sekarang semakin banyak orang yang tertindas, semakin banyak tanah-tanah yang dirampas oleh investor, dan penguasa-penguasa yang tidak bertanggung jawab?”

Kawit juga menyayangkan banyaknya peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah justru tidak dijalankan dengan semestinya.

“Sebenarnya kalau peraturan-peraturan yang tertulis dan dijalankan dengan benar, mestinya Indonesia tidak sampai ada yang dibilang rakyat yang miskin,” ungkapnya.

Arti penting reformasi.

Menurut Lijan Poltak Sinambela dalam bukunya Reformasi Pelayanan Publik (2008) menjelaskan bahwa reformasi mengandung pengertian adanya penataan kembali bangunan masyarakat, termasuk cita-cita, lembaga-lembaga, dan saluran yang ditempuh dalam mencapai cita-cita.

Mantan aktivis 1998, Eko Prasetya memaknai reformasi sebagai upaya perbaikan sistem politik menuju kehidupan yang demokratis dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Menurutnya, tujuan utama reformasi adalah menjatuhkan sistem kekuasaan yang otoriter di mana saja sistem itu berada.

Eko juga menambahkan bahwa indikator tercapai atau tidaknya sebuah reformasi dapat dilihat dari sejauh mana sistem politik di Indonesia dapat terlepas dari tradisi otoriter dan korupsi.

“Indikatornya sederhana saja apa sistem politik bisa lepas dari tradisi otoriter dan korupsi, di samping adakah upaya untuk menghukum pelanggaran HAM masa lalu?” ungkapnya saat dimintai keterangan via WhatsApp, Jumat (24/05).

Dilansir dari Kompas.com, Reformasi 1998 merupakan contoh perbaikan sistem politik menuju kehidupan yang demokratis dan tidak ada lagi sikap otoriter kekuasaan dari Soeharto. Tuntutan rakyat saat itu adalah untuk mengadakan reformasi di segala bidang, terutama permintaan pergantian kepemimpinan nasional.

Perjuangan Mahasiswa Gerakan Reformasi menjatuhkan Soeharto dari kekuasaannya dimulai sejak Soeharto menyatakan bersedia untuk dipilih kembali sebagai presiden, setelah Golkar memenangkan Pemilu 1997. Situasi politik saat itu penuh dinamika, pasalnya banyak peristiwa yang terjadi.

Awalnya mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi, namun setelah Soeharto terpilih tuntutan pun berubah menjadi pergantian kepemimpinan nasional. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam mengatasi aksi mahasiswa juga mengubah aksi damai menjadi tragedi, yang kemudian tuntutan reformasi itu semakin menguat. Pada 21 Mei 1998, Soeharto pun mundur dari kursi jabatan yang telah ia pertahankan selama 32 tahun.

Sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi.

Dalam Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 telah diuraikan bahwasanya tujuan dari reformasi dalam tubuh birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Namun, temuan dari Indonesia Corruption Watch menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010-2016. Setidaknya sekitar 3.417 ASN ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah.

Sementara itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa indeks integritasnya hanya berkisar 52,91 hingga 77,39.

Permasalahan integritas internal yang sering ditemui adalah nepotisme dalam penerimaan pegawai (20,11%) dan keberadaan calo (17, 61%).

Permasalahan integritas eksternal yang sering ditemui adalah pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan (6,77%). Selain itu, masih ada responden yang memberikan sesuatu kepada petugas untuk mempermudah pelayanan (5,60%).

Perwakilan dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Restu juga merasa bahwa pemerintah turut melanggengkan penyalahgunaan kewenangan, bukan mengatasinya. Menurutnya, pemerintah saat ini  juga hanya berorientasi pada kepentingan investor saja tanpa mempertimbangkan kepentingan petani atau rakyat kecil.

“Tapi, sampai sekarang ngga ada, justru sekarang sawah-sawah digusur, diganti bandara yang sebetulnya tidak menjadi kebutuhan masyarakat disitu. Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang mementingkan kepentingan investor, bukan kepentingan petani yang seharusnya petani diberdayakan, dibantu oleh negara,” jelasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat adanya penurunan Nilai Tukar Petani (NTP). Secara month to month (mtom) NTP pada bulan Maret 2019 turun senilai 0,21 persen dan secara umum, NTP gabungan untuk berbagai sektor senilai 102,73.

NTP merupakan perbandingan harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. NTP menjadi indikator daya beli lantaran dapat melihat seberapa mampu seorang petani menukar produk pertaniannya menjadi barang dan jasa yang dikonsumsi maupun digunakan kembali dalam biaya produksi.

Dilansir dari tirto.id, Kepala BPS, Suhariyanto menyebutkan bahwa perubahan paling tajam adalah NTP tanaman pangan yang turun 1,33 persen dari bulan sebelumnya. Musim panen justru membuat harga gabah menjadi turun dan memengaruhi pendapatan petani. Ia menegaskan perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait hal ini.

Selain itu, Restu juga menilai bahwa reformasi sebenarnya telah gagal dan hanya menggulingkan orang-orang lama. Pasalnya, Indonesia saat ini masih dengan sistem yang sama, bahkan belum menemukan gerakan yang bisa menggantikan sistem tersebut.

“Reformasi gagal karena tidak berubah. Berbicara soal sistem, gimana mau berubah? Skemanya masih sama, belum menemukan suatu gerakan yang bisa mengganti sistem itu sampai sekarang. Reformasi hanya menggulingkan orang-orang lama tetapi perspektif, ideologi masih sama seperti orde baru, sehingga hanya orang-orangnya saja yang ganti,” paparnya.

Restu menambahkan bahwa tugas manusia yang sesungguhnya adalah mencari dan menegakan kebenaran yang tidak menindas siapapun agar maksud dari reformasi itu bisa tercapai.

“Sebagai manusia itu tugasnya di dunia ini mencari kebenaran, dan kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak menindas siapapun dan apapun. Jika masih ada penindasan kita belum menemukan kebenaran, maka dari itu carilah kebenaran itu, dan tegakan kebenaran itu,” pungkasnya.

Gerakan mahasiswa pasca reformasi.

Dikutip dari laman Kompas.com, mantan aktivis mahasiswa Universitas Indonesia, Robertus Robert mengatakan resistensi terhadap semangat zaman yang busuk tidak muncul di kalangan mahasiswa saat ini. Tidak heran kalau reaksi mahasiswa atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini juga tidak muncul.

Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa kini justru lebih senang aktif dalam gerakan yang terkait dengan politik dan tidak ada lagi gerakan meski tetap ada kelompok diskusi kecil.

Sementara itu, Korban Sumur Kering Miliran, Dodo juga mempertanyakan makna reformasi yang sesungguhnya. Menurutnya, jika reformasi yang dimaksud saat itu adalah menumbangkan Soeharto, maka reformasi yang terjadi tidaklah gagal.

Dodo menambahkan bahwa kegagalan yang saat ini dipermasalahkan justru berasal dari aktivis Indonesia yang tidak memiliki pandangan pasca reformasi 1998.

“Reformasi nggak ada yang gagal, mereka dulu juga nggak ada yang gagal, yang gagal itu aktivisnya,” jelasnya.

Dodo merasa pasca penggulingan Soeharto, aktivis Indonesia seolah kehilangan arah dan mengalami kebingungan. Mereka tidak menyusun agenda atau kegiatan secara konkrit setelahnya.

“Pertanyaannya adalah kawan-kawan aktivis apakah setelah Soeharto tumbang sudah menyiapkan apa agendanya? Nggak ada kegiatan,” ungkap Dodo.

Eko pun sepakat dengan hal ini. Menurutnya, gerakan mahasiswa pasca reformasi semakin melemah dan terjadi pergeseran pemikiran. Saat ini gerakan mahasiswa justru tersendera oleh isu-isu elit perpolitikan.

“Banyak perubahan terutama dalam mengembangkan hubungan dengan kekuasaan dimana posisi mahasiswa makin tidak independen berhadapan dengan kekuatan politik maupun modal, di samping mahasiswa kian sulit menemukan momentum untuk menyatukan aspirasi politiknya,” ujar Eko.

Sejalan dengan pernyataan Eko, Dodo pun mengungkapkan bahwa sulitnya menyatukan aspirasi bisa dilatarbelakangi oleh perubahan sistem pendidikan. Menurutnya proses belajar yang dipadatkan menjadi 4 tahun justru mempersempit ruang diskusi dalam mengawal isu-isu yang terjadi. Ketika mahasiswa tidak mampu menghilangkan tuntutan perkuliahan itu, pengawalan reformasi pun menjadi mustahil terjadi.

Arep ngomong [mau bicara-red] gerakan rakyat nggak mungkin. Saat kenceng-kencengnya pada ujian, nggak mungkin [bisa mengawal-red] menurut saya. Disamping agenda-agenda lain, ia, mahasiswa juga harus fokus mengamandemen aturan kampus-kampus yang kuliah harus 4 tahun lulus,” pungkasnya.[]

Reporter: Lutfiana Rizqi S dan Khusnul Khotimah

Editor: Isti Yuliana

You may also like

UMS: Upaya Meningkatkan Taraf Hidup Pekerja

Upah buruh rendah, serikat pekerja diminta untuk terus