Mahasiswa Kritik Kebijakan Pembinaan Mahasiswi Bercadar

Pengguna cadar. Foto: Fakta Kampus.

lpmrhetor.com, UIN – Sejak dikeluarkannya surat edaran rektor untuk pendataan dan pembinaan terhadap mahasiswi bercadar pada 20 Februari lalu, mahasiswa memang sempat dibuat ramai oleh isu tersebut. Berbagai tanggapan dari banyak kalangan mahasiswa pun bermunculan.

Beberapa mahasiswa ada yang tetap memilih untuk berbaik sangka terhadap penguasanya, beberapa yang lain mengkritisi dan menganggap instruksi tersebut cenderung diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

Salah satunya Imel, mahasiswi pengguna cadar asal prodi Bimbingan Konseling Islam. Imel memilih untuk tetap berbaik sangka terhadap rektor. Lagipula Imel mengaku tidak mengetahui bentuk pembinaan yang dimaksud seperti apa. Ia tetap merasa tenang-tenang saja.

“Itu himbaun untuk Dekan bukan ya? Jadi selama Dekan Fakultas Dakwah [dan Komunikasi] gak ada reaksi membimbing kami, ya santai aja,” ujar Imel kepada lpmrhetor.com (23/2).

Berbeda dengan Imel, Dika, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN, mengaku sangat menyayangkan kebijakan yang diambil oleh pihak kampus. Menurut Dika, tindakan rektorat terlalu paranoid.

Dika merasa pihaknya tidak perlu terlalu reaksioner menanggapi hal ini. KAMMI, tambah Dika, akan lebih mendalami lagi terkait kebijakan ini sebelum melakukan tindakan selanjutnya.

Selain itu, Dika juga enggan gegabah bersikap menentang terhadap kebijakan terbaru dari rektorat ini.

“Kami masih mendalami kasus tersebut. Jadi, untuk sampai ke kesimpulan “menentang” belum. Baru sebatas menyayangkan saja,” ujar Dika mengklarifikasi pernyataannya pada Jumat (23/2).

Tanggapan juga datang dari banyak organisasi kemahasiswaan lainnya. Salah satunya Nanda Finandi, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) DIPO UIN. Nanda justru mengaku tergelitik melihat adanya surat edaran tersebut. Ia melihat pihak kampus telah melakukan pen-diskredit-an terhadap mahasiswa.

“Titik pembinaannnya yang tidak tepat,” tegasnya.

Selain itu, Nanda juga menyampaikan adanya kemungkinan HMI DIPO untuk menggugat kebijakan tersebut. Namun, langkah tersebut masih menjadi pembacaan internal organisasi.

“Masih digodog,” ungkapnya.

Tanggapan serupa juga muncul dari ketua Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Nazar. Ia menilai bahwa kebijakan yang yang dilakukan pihak rektorat sangat gegabah dan tidak bijaksana. Bahkan, Nazar berasumsi tindakan tersebut bukanlah tindakan yang Islami dan Pancasilais.

“Saya hanya ketawa saja melihat itu (surat edaran-red). Rektor harus audiensi di hadapan mahasiswa UIN secara terbuka dan menyeluruh. Sebab mahasiswa UIN bukan orang-orang yang bodoh menyoal Islam. Jadi, mem-politisir tradisi islam tertentu dengan menyingkirkannya pada kelas terbuang adalah fenomena hilangnya kebijaksanaan UIN,” terang Nazar.

Tanggapan berbeda justru muncul dari Presiden mahasiswa, Romli Mualim. Presiden mahasiswa UIN yang baru dilantik untuk periode 2 tahun kedepan ini, menyampaikan mendukung sepenuhnya kebijakan Rektor.

Romli menilai, bahwa kebijakan dari pihak kampus merupakan langkah ‘pro-aktif’ dalam mengupayakan pemahaman Islam secara komperehensif oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

Romli juga menambahkan bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga harus mematuhi aturan negaranya. Tidak tahu persis apa yang dimaksud oleh Romli soal cadar dan patuh dengan aturan negara.

”Mahasiswa sebagai penerus bangsa harus paham betul sejarah bangsanya dan sejarah Islam Nusantara serta wajib mengikuti aturan yang sudah diterapkan di universitas, sebagaimana warga negara indonesia, wajib hukumnya untuk mematuhi aturan negaranya,” papar Romli.

Dilain pihak, Afit, Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) UIN, menyampaikan tanggapan yang tak jauh berbeda dengan Romli. Namun Afit enggan dibilang mendukung kebijakan Rektor.

“Jika mahasiswa bercadar terbukti ikut aliran anti Pancasila, kita siap [sepakat] untuk dilakukan pembinaan. [Lagipula] di tata tertib pada bagian lampiran tidak menjelaskan bahwa cadar termasuk salah satu model pakaian yang diperbolehkan atau tidak,” jelas Afit.

Sementara itu, Affan ketua Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN menolak menanggapi lebih jauh terkait surat edaran tersebut. Affan menyampaikan, LDK sampai saat ini masih mengamati dan enggan untuk berkomentar apapun.

“Kita masih mengamati, mas. Doakan saja yang terbaik,” singkat Affan.

Tanggapan sama juga besaral dari Syauqi, Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN. Ia Menyampaikan pihaknya belum ada tanggapan serius.

“Secara institusi, PMII Komsat UIN sejauh ini belum menyikapi hal ini dengan serius,” katanya.

Syauqi juga mengakui, pihaknya belum ada pembacaan serius di dalam internal organisasi.

“Di internal belum. Hanya sebatas obrolan warung kopi saja,” tambahnya singkat.[]

Reporter : Ikhlas Alfarisi

Editor : Dyah Retno Utami

 

You may also like

Sulitnya Warga Tamansari Bertahan di Rumahnya Sendiri

Program Rumah Deret membawa beragam petaka. Warga RW