lpmrhetor.com-Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) mendesak Pemda DIY untuk memberikan solusi terhadap kondisi pendidikan mahal dan upah rendah. FPPI menilai, buruh di Yogyakarta dengan upah rendah akan kesulitan menyekolahkan anaknya bila biaya pendidikan semakin mahal. Audiensi diselenggarakan di Gedung DPRD DIY, Selasa (21/05/2024).
“Kami mendesak pemerintah untuk memberikan beasiswa kepada anak buruh. Karena, biaya pendidikan mahal, sementara upah buruh murah, akan menghambat dan merugikan banyak pihak,” tegas Hidayatullah, perwakilan dari FPPI.
Mengacu pada UU NO. 12 tahun 2012, terdapat asas tentang perguruan tinggi. Di dalamnya disebutkan bahwa pemerintah menyediakan akses yang sama pada seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang sosial-ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah belum dapat memenuhi hak tersebut.
“Banyak mahasiswa yang keberatan dengan UKT. Ini bukan tanpa bukti. Kita sudah banyak melakukan survei, riset, data, bahkan arsip. Bisa dicek di google,” terang Hidayatullah.
FPPI melihat adanya ketidaksesuaian antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan ekonomi terhitung minim dibanding rata-rata biaya pembangunan sumberdaya manusia.
“Rata-rata memang mahasiswa mengeluhkan soal biaya kuliahnya. Ironisnya di Jogja, merupakan provinsi dengan rata-rata biaya kuliah tertinggi di Indonesia sebesar 21,10 juta per tahun. Sementara bila dibandingkan dengan UMP DIY, yang hari ini masih relatif kecil yakni hanya sekitar 2,4 juta”
Dalam forum ini, buruh Yogyakarta juga turut mendesak pemerintah. Tuntutan di antaranya adalah tentang perlindungan buruh, kesejahteraan pendapatan di luar upah, perumahan, dan transportasi.
Terkait transportasi umum, buruh mengharapkan adanya subsidi untuk mengakses transportasi publik dan rute yang melewati kawasan industri. Tuntutan ini disampaikan oleh Irsyad Ade Irawan selaku Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY. Irsyad menyampaikan, buruh akan terbantu bila mendapatkan subsidi dan transportasi publik yang melewati rute tempat mereka bekerja.
Sedangkan pada tuntutan rumah, Irsyad berharap pemerintah menyediakan rumah dengan harga yang murah untuk buruh.
“Ngarso Dalem sudah ngendiko bahwa boleh menggunakan Sultan Ground,” ungkap Irsad.
Irsyad kemudian memberi gambaran tentang harga dan sistematika pembayaran cicilan, “Harapannya pembayaran rumah itu juga disubsidi pemerintah agar cicilan buruh menjadi lebih ringan,” pungkas Irsyad. []
Reporter: Naufal Zabidi
Editor: Hifzha Aulia Azka