Krisis Keadilan Terhadap Pekerja Seks

sumber: @SexWorkHive (twitter)
K hofifah Indar Parawansa, ketika masih menjabat sebagai Menteri Sosial, sempat geram terkait penindasan yang dialami oleh perempuan terutama bagi pekerja seks.

Dilansir dari tribunpekanbaru.com, wanita yang juga gigih dalam memperjuangkan kesetaraan rakyat, terutama bagi perempuan itu pernah berucap begini, “Mereka saya temui, semalam katanya mereka dipaksa melayani 19 sampai 20 pelanggan. 19 sampai 20 pelanggan semalam, bukankah ini bentuk eksploitasi yang memperdagangkan manusia terutama perempuan diluar batas-batas kemampuan seseorang untuk bisa melakukan hal-hal yang semestinya memang tidak seyogyanya dilakukan?” ungkap Khofifah di Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, empat tahun lalu (2015).

Di tahun berikutnya, pada 2016, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan laporan Jaap E Doek, Unicef, dan End Child Prostitution Child Pornography and The Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) mencatat, perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual di Asia telah mengorbankan 30 juta orang, termasuk untuk prostitusi.

Adapun bentuk-bentuk prostitusi tersebut dimulai dari pelecehan dan kekerasan seksual, seperti: dicolek, diraba-raba, hingga diperkosa. Anak jalanan perempuan lebih rentan lagi mengalami kekerasan, seperti: pelecehan, perkosaan, penganiayaan, hingga akhirnya terjerumus ke dunia prostitusi.

Selama tiga tahun terakhir, kasus kekerasan seksual bukannya tidak ada. Namun, terlalu banyak kasus membuat saya ingin segera menuju 2019. Memasuki bulan Desember ini saja, kasus kekerasan seksual terhadap pekerja seks sudah melambaikan tangan.

02 Desember 2019, seorang pekerja seks berinisial AK dianiaya oleh kawan dekatnya, sebut saja Semmy. Tak segan-segan Sammy menyayat leher korban. Tak hanya itu, alis, jari tengah, dan paha korban disayat dengan membabi buta menggunakan sebilah pisau yang sudah disiapkannya dari rumah.

Korban menjerit dengan badan bersimbah darah. Mendengar jeritan itu, pelaku yang ketakutan dan bingung, kemudian kabur meninggalkan korban yang tengah kesakitan. Ia bahkan pergi dengan telanjang badan, karena takut dipergoki warga.

Dalih tak mampu membayar membuat jiwa kemanusiaannya hilang begitu saja. Pelaku tidak terima korban meminta uang setelah berhubungan badan, sebab ia menganggap hal itu di luar kesepakatan ketika berkomunikasi melalui media sosial, dan pada akhirnya ia nekat melakukan penganiayaan.

Kisah ini, saya baca di salah satu portal berita online, merdeka.com. Kurang lebih seperti ini statemen pelaku, “Saya tidak punya uang, tapi dia minta bayaran, padahal tidak begitu perjanjiannya,” tuturnya, setelah ditangkap, Kamis (12/12/19).

Sayangnya, merdeka.com hanya memaparkan statement pelaku dan mengabaikan sudut pandang korban, seolah-olah apa yang dilakukan Semmy tidak ada salahnya. Seperti itulah media ini membingkai tragedi yang terjadi di indekos korban, Jalan Rimba Kemuning, Palembang.

Tidak hanya satu kisah itu, berbagai kisah lain pun turut mewarnai pencarian saya di dunia maya. Diberitakan, lima PSK Kabupaten Pasuruan ditangkap dan dikenakan denda ratusan ribu, apabila tak membayar maka dikenakan hukuman kurungan selama seminggu. Saya heran, hal apa yang menyebabkan mereka harus dihukum pidana. Sayang, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait pelanggaran yang mereka lakukan.

Tentu, diantara mereka ada yang menangis, bahkan terisak-isak minta dibebaskan dan rela membayar denda asal tidak dikurung penjara karena takut anak mencarinya. Namun, pihak kepolisian tidak mempertimbangkannya. Bahkan mungkin mayoritas masyarakat yang menganggap diri mereka yang paling “bermoral” membenarkan itu semua, bahwa seharusnya para PSK itu ditangkap dan ditindak pindana.

Lalu apakah sebetulnya bisa memidanakan seseorang atas landasan moral? Seharusnya tidak bisa, begitulah ungkapan Clianta de Santo dalam tulisannya berjudul “Prostitusi dan Hak Seksual” yang terbit di majalah web Magdalene.co, Januari lalu.

Menurut Clianta, pidana sebagai hukum publik tidak bisa mengalaskan perbuatan pidana dari suatu hal yang subjektif. Setiap orang memiliki kadar moral yang berbeda satu sama lain. Tidaklah bijak bagi negara untuk mengatur masyarakatnya atas dasar sesuatu yang tidak pasti.

Clianta dalam argumennya didukung oleh pernyataan Catherine MacKinnon, seorang akademis dan feminis asal AS. Catherine mengecam pembuatan undang-undang yang dilandaskan atas dasar moral. Menurutnya, moral hanya berkutat pada permasalahan dosa, bukan perlindungan terhadap yang lain (the other), sehingga mendasari hukum pidana dengan moral hanya akan menimbulkan kerugian terhadap korban.

Dunia ini memang tidak ramah. Ketidakadilan demi ketidakadilan terus saja terjadi bagi para perempuan, terutama bagi pekerja seks komersial. Pendiskriminasian hingga beragai macam tindak kekerasan tak luput menjadi sasaran.

“Selamat hari internasional penghapusan kekerasan terhadap pekerja seks”.

Siti Halida Fitriati, Jurnalis LPM Rhetor dan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

You may also like

The Lobster: Tentang Kebebasan dan Ruang Privat

Sebelum fiksi ilmiah yang bercerita tentang tema distopia