76 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Orde Baru Hidup Lagi

pinterpolitik.com

Seorang teman pernah bilang, saat kita berulang tahun, daripada mengadakan perayaan besar-besaran, lebih baik menyendiri dan merenung. Sebab, perayaan hanya akan memberikan kita euphoria sesaat saja, sedangkan menyendiri dan merenung bisa kita jadikan refleksi.

Apa yang telah kita lakukan selama setahun terakhir?

Apakah kita sudah cukup banyak melakukan hal-hal baik?

Hal semacam itu juga cocok dilakukan saat ulang tahun Negara, bukan?

Pada tanggal 17 Agustus, setiap tahunnya kita mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun, semua itu akan berlalu dalam waktu sekejap. Perayaan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan seharusnya bukan hanya dijadikan kegiatan seremonial saja. Karena sejatinya, perjuangan kita tidak akan pernah selesai. Kemerdekaan bukan jaminan Negara ini akan aman sejahtera sentosa selamanya! Moment kemerdekaan baiknya dijadikan moment refleksi bersama. Moment di mana kita kembali mempertanyakan, apakah kita sudah benar-benar merdeka? atau sebenarnya kita masih dijajah oleh koloni-koloni yang tak kasat mata?

Kita semua tahu bahwa Indonesia belum merdeka dari jeratan pandemi Covid-19 yang melanda sejak maret 2020 lalu. Berbagai varian baru Covid 19 semakin merebak selama setengah tahun di 2021 ini. Tapi selain itu, saya rasa ada belenggu lain yang masih menjerat kita: kebebasan berekspresi semakin krisis di Indonesia.

Krisis kebebasan berekspresi memang bukan hal baru bagi bangsa kita. Dulu, kita memiliki kenangan manis (semanis empedu) selama masa pemerintahan Orde Baru. Saat itu, persis seperti yang diceritakan senior-senior angkatan ‘98, masyarakat tidak memiliki ruang sama sekali untuk mengemukakan pendapat. Kampus dan ruang-ruang diskusi tidak pernah lepas dari pengawasan aparat. Pemerintah anti kritik dan sangat otoriter.

Masyarakat harus berhati-hati ketika berbicara karena moncong senjata siap menembak mereka kapan saja.  Banyak aktivis yang hilang atau tewas misterius. Media-media juga tidak boleh memberitakan tentang pemerintah, bahkan sampai dibredel. Keterbatasan ruang publik inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan perlawanan meledak di mana-mana. Soeharto akhirnya lengser dan lahirlah reformasi dengan harapan demokrasi Indonesia semakin membaik.

Seiring berkembangnya teknologi, masyarakat cenderung lebih sering mengekspresikan dirinya melalui media online ketimbang secara langsung, layaknya seperti mata pisau. Perkembangan teknologi juga memiliki dua sisi berlawanan: di satu sisi bermanfaat tapi di sisi lain juga berbahaya.

Untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam ruang digital inilah, pemerintah merumuskan UU ITE. Sayangnya, beberapa pasal dalam undang-undang ini kurang didefinisikan dengan rinci. Meskipun sudah direvisi tahun 2016 lalu, masih ada sekitar 9 pasal karet yang berpeluang memicu kontroversi, di antaranya pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2.

Pasal 27 ayat 3 berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Permasalahan dalam pasal tersebut adalah adanya multitafsir dalam narasi yang digunakan. Tidak ada keterangan lebih lanjut terkait klasifikasi penghinaan atau pencemaran nama baik seperti apa yang dimaksud.

Sama halnya dengan pasal 28 ayat 2 yang berbunyi : setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam pasal ini juga tidak dijelaskan lebih jauh indikator bagaimana sebuah pernyataan dianggap sebagai ujaran kebencian.

Adanya multitafsir ini bisa digunakan pihak-pihak tertentu untuk memidanakan orang lain. Misalnya, unggahan status di media sosial yang mengkritisi sesuatu, bisa saja dituntut dan dianggap mencemarkan nama baik pihak tertentu, hanya karena pihak yang berkaitan tidak menyukai kritikan yang dilontarkan. Pasal karet ini bisa saja menyasar masyarakat biasa, aktivis, bahkan pers.

Padahal, menurut Amnesty Internasional, pencemaran nama baik seharusnya hanya menjadi isu perdata antar perorangan. Individu bisa memilih apakah mereka akan menyelesaikannya secara hukum atau tidak. Dalam hal ini, delik pengaduan perdata sebenarnya sudah cukup untuk melindungi reputasi orang.

Menyedihkan sekali ketika masyarakat yang mencurahkan kekesalannya atau kritiknya kepada pemerintah ataupun pihak tertentu, malah ditangkap. Bahkan pers yang memang pekerjaannya membuat berita juga bisa ditangkap dan dianggap melakukan pencemaran nama baik. Tidak hanya kasus-kasus tersebut, seorang teman saya pernah bercerita bahwa ia ingin mengkritik sistem pendidikan kampus melalui infografis di sosial media, tapi hal itu urung ia lakukan karena dibayangi oleh UU ITE.

Ketakutan untuk berpendapat seperti yang diceritakan teman saya ini membuat saya mengenang kembali kenangan orde baru.  Keganasan orde baru untuk memberangus suara masyarakat seolah tumbuh kembali. Bedanya, kita tidak dibayangi moncong senjata, tapi dibayangi oleh jeruji besi. Bila hal ini dibiarkan terus menerus, peran kontrol masyarakat akan semakin hilang dan tentu saja demokrasi kita terancam.

Tentu kita tidak mau bila kita kembali seperti era orde baru dimana masyarakat seolah-olah tidak punya peran dalam keberlangsungan Negara. Orde baru sudah mati. Maka jangan sampai bibit-bibitnya hidup lagi. Kebebasan berpendapat adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi.

Kalau dengan berpendapat saja masyarakat terancam masuk bui, apakah kita benar-benar sudah merdeka?

Halimatus Sakdiyah EM, Jurnalis LPM Rhetor, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

You may also like

Photo Story: #GejayanMemanggil ‘Selamatkan Warga Yogya’

lpmrhetor.com – Sabtu (09/10) masa aksi yang terdiri