Marhaenisme, Sebuah Konsepsi Kemandirian Bangsa

Ilustrasi: anarkidiri.wordpress.com

Oleh: Abdul Majid

“Biarlah kekayaan alam kita tersimpan sampai nanti putra-putri bangsa ini mampu mengolahnya sendiri” –Ir. Soekarno

Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 14.000 gugusan pulaunya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ditambah dengan kekayaan alam yang melimpah ruah  dari mulai persediaan minyak bumi hingga tambang emas terbesar di dunia bahkan ada di tanah ini. Namun tak bisa dipungkiri, kekayaan alam yang melimpah ruah itu ternyata menjadi rebutan negara asing tak berperasaan.

Kita bisa melihat pahitnya sejarah bangsa ini yang beratus-ratus tahun lamanya dijajah Belanda. Penjajahan yang begitu lama itu ternyata mewariskan hal yang tidak diinginkan, yakni industrialisasi. Pemandangan berdirinya pabrik-pabrik industrial yang sampai hari ini terus merambah ke berbagai daerah di seluruh Indonesia seakan sudah menjadi kewajaran. Padahal, pembangunan pabrik-pabrik tersebut selalu merampas lahan produktif yang tidak sedikit.

Jika kita lihat lebih jeli lagi konteks sosial dan alam yang agraris serta wilayah maritim yang begitu luas, Indonesia tidak sesuai jika harus menjadi negara berbasis industri. Sangat disayangkan jika pemerintah hari ini malah terus mengebut pembangunan berbasis industrial dengan dalil “tolak ukur kemajuan bangsa” tanpa arah yang jelas. Seakan menjadi buta terhadap aspek lain yang harus juga diperhatikan. Penulis bukan menolak adanya pembangunan, tapi coba mengajak pembaca menelisik realitas pembangunan hari ini yang terkesan terlampau jauh dari cita-cita para pendiri bangsa.

Program pembangunan paksaan itu seperti sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Seperti halnya yang hingga hari ini masih terjadi, pembangunan bandara yang dicanangkan pemerintah di Majalengka, Jawa Barat, yang jelas-jelas hektaran tanah yang dibutuhkan merupakan lahan produktif milik rakyat, dan pemerintah bersikukuh akan merebutnya.

Lantas, sebenarnya pembangunan seperti apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa kita? Disini penulis akan sedikit membahas pandangan dari salah satu pendiri bangsa, yaitu Sukarno. Bung Karno mengidamkan bangsa yang maju dengan sebuah konsepsi ekonomi buah pemikirannya yaitu,  Marhaenisme. Tentu bukan tanpa alasan penulis merasa gerah melihat pembangunan hari ini yang berakibat penggusuran disana-sini, tanpa menimbang akan berdampak pada aspek kehidupan lainnya.

Membahas tentang isi pokok pemikiran Sukarno, pertama kita harus lihat terlebih dahulu asal muasal munculnya gagasan itu lahir. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial ketika itu banyak mencuri sumber daya alam dari tanah Indonesia lalu kemudian dibawa ke negerinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pasar maupun kebutuhan dapurnya. Bahan-bahan mentah seperti karet dan kapas kemudian dikirim guna memenuhi kebutuhan tersebut. Namun belakangan, Belanda sadar bahwa tingkat kebutuhan yang semakin naik otomatis membutuhkan tenaga produksi yang lebih efisien.

Kolonial Belanda ternyata ikut alur dalam revolusi industri di Inggris, yang pada akhirnya pemerintah Belanda mulai memaksakan gaya produksi industrial Eropa terhadap corak produksi khas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang tadinya mayoritas bergantung pada tanah akhirnya mulai bergeser menjadi buruh pabrik.

Corak produksi khas masyarakat kita semacam bertani, beternak, melaut yang sudah lama menjadi ciri masyarakat pribumi, sekaligus sebagai sumber penghidupan, pun mulai ditinggalkan. Bahkan dampaknya bisa dilihat hari ini, generasi muda kita sangat enggan untuk bertani. Entah karena gengsi menjadi petani, dianggap hal yang memalukan, atau memang karena mereka lebih tertarik kerja di pabrik ketimbang harus turun ke sawah.

Kembali ke pembahasan awal, saat itu Sukarno muda yang masih berstatus mahasiswa di Bandung melihat kenyataan pahit yang harus dialami rakyat jelata, khususnya petani. Tanah mulai tergusur untuk berdirinya pabrik-pabrik. Belum lagi profesi menjadi buruh yang memeras karena aturan jam kerja yang diberlakukan sangat mencekik rakyat kecil. Dan rakyat kebanyakan hanya bisa pasrah karena walaupun sangat mencekik, mereka tetap butuh upah untuk kelangsungan hidup. Sikap ketergantungan, yang secara tidak langsung membunuh kemandirian, inilah yang membuat Sukarno muda terpancing untuk memikirkan formulasi demi keadaan hidup bangsanya.

Suatu hari ketika hendak pulang kuliah sekaligus menghilangkan penat, Sukarno berjalan kaki di sekitaran daerah Bandung. Dalam perjalannya, Sukarno bertemu dengan seorang petani bernama Marhaen, yang cukup menarik dirinya. Si petani Marhaen tersebut memiliki lahan sawah yang lumayan luas serta hasilnya diolah secara mandiri untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sukarno begitu kagum, karena wajarnya saat itu, setiap tanah kaum pribumi pasti sudah menjadi milik pemerintah kolonial. Dan jika pun ada pribumi yang memiliki lahan produksi sendiri, pasti hasil produksinya sudah dijual ke pasar.

Berbeda dengan si Marhaen, ia justru menjadi kebalikan dari realita. Tanahnya si Marhaen tadi itu merupakan tanah warisan yang sudah turun temurun ia jaga. Sukarno seperti mendapatkan Ilham setelah perbincangan dengan petani Marhaen itu. Menurutnya, inilah yang harus dicontoh rakyatnya. Rakyat harus hidup dari tanah sendiri dan tidak terjebak dalam ketergantungan terhadap pemerintah kolonial (baca: pihak asing). Maka, segala aspek kehidupan berbangsa tidak akan lagi bergantung terhadap asing sebagaimana terjadi hari ini. Yang sebenarnya ketergantungan itulah yang membunuh semangat kemandirian bangsa.

Marhaenisme, yang awalnya hanya sebuah pemikiran, kemudian menjelma menjadi sebuah konsepsi ideologis. Konsepsi tersebut menawarkan idealnya masyarakat Indonesia yang harus hidup dari tanah sendiri. Konsepsi Marhaenisme kemudian dimanifestasikan ketika Soekarno berkuasa di era orde lama. Konsepsi itulah yang secara tegas menolak segala bentuk eksploitasi asing yang bermoduskan kerja sama ekonomi.

Ketika tahun 60-an awal, pihak asing, salah satunya  Freeport, menawarkan kerja sama untuk penggalian emas di Papua. Sukarno menolaknya, ia mengatakan bangsanya yang saat itu belum siap mengelola hasil bumi, semacam emas, akan sangat rentan terhadap penghisapan oleh pihak asing. Kemandirian ekonomi benar-benar menjadi apa yang ia idam-idamkan.

Cita-cita tetaplah cita-cita, yang selalu akan tidak sesuai dengan realita. Apa yang dicita-citakan sang pendiri bangsa justru bertolak dengan kenyataan hari Ini. Emas kita di Papua hari ini terus dikeruk asing, sementara masyarakatnya hanya jadi pekerja yang bercucuran keringat. Di sisi lain, pemerintah malah asik teken kontrak dengan penjajah baru.

 

*Penulis merupakan mahasiswa semester 4 prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Penulis juga aktif di organisasi PMII Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

You may also like

Santri dan Perjuangan Menolak Mahalnya Biaya Pendidikan

Oleh : Ahmad Hedar Berperang menolak dan melawan