Wujudkan Pendidikan Merakyat, GNP Gelar Aksi

Aksi GNP, long march hingga Nol KM

lpmrhetor.com, Yogyakarta—Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei, bertepatan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, bapak Pendidikan Nasional. Para Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Pendidikan Nasional (GNP), memperingati momen itu dengan aksi turun jalan. Long March, dimulai dari parkiran Abu Bakar Ali dan diakhiri di titik Nol KM.

Tema yang diangkat adalah “Bangun Persatuan Rakyat untuk Kadaulatan Rakyat”.  Pokok tersebut selaras denga tujuan dari pendidikan yang disampaikan Dede dalam orasinya. Dirinya menyatakan tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk membebaskan manusia dari ketertindasan.

”Indonesia—yang ada di Jakarta kemudian bekerja sama dan menyepakati perjanjian dengan World Trade Organization (WTO), atau organisasi perdagangan yang untuk meliberalisasikan semua aspek kehidupan. Termasuk pendidikan.” Dede melanjutkan,  “dengan itu,  pendidikan di WTO tidak boleh lagi menjadi urusan negara. Di mana negara tidak usah campur tangan, membiayai, mensubsidi dunia  pendidikan. Dampaknya, kita tahu sendri. Pendidikan kita semakin mahal,” jelas salah satu masa aksi dari Cakrawala tersebut.

Di samping itu, dampak dari perdagangan pendidikan, menjadikan mahasiswa tidak lagi memikiran masalah-masalah sosial. Hal itu disampaikan oleh Adi, perwakilan Elemen D, yang juga menyebut soal perpolitikan Indonesia.

“Dalam kampanye politik tahun 2014 juga, pemerintah kita, mengatakan bahwa demokratisasi pendidikan. Akibat dari liberalisasi pendidikan, demokrasi yang ada di kampus hari ini hanya menjadi kepentingan birokarsi,” ungkap Adi saat berorasi, Selasa (02/05).

“Pemerintah,” lanjutnya masih dalam orasi politik, “menggaungkan adanya karakter pendidikan dan revolusi mental.” Bahwa itu adalah karakter yang hanya mencetak pekerja, buruh, dan dijadikan robot untuk memutar modal-modal bangsa. Mental yang olehnya  dikatakan hanya manut, tidak mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat.

Pratama dari SMI, menyampaikan jika pendikan di Indonesia sudah tidak lagi ilmiah. “Bisa di lihat dari Undang-Undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, UUPT, Permenristerdikti, Permendikbud, yang semuanya itu tidak bisa merealisasikan tujuan pendidikan yang untuk memanusiakan manusia. Tetapi hari ini pendidikan sudah menjadi barang dagangan.”

”Perguruan Tinggi yang melahirkan UKT, ini adalah salah satu cerminan bahwa negara tidak lagi mengawasi pendidikan bagi negaranya. Membiarkan rakyatnya saling bahu membahu, walaupun sering ditipu kampus,” pungkas Dede. Dalam kasus UKT, yang mendasarkan pada subsidi silang, antara rakyat dengan rakyat. Maka di sini posisi negara perlu dipertanyakan kembali keberpihakannya. []

You may also like

Membedah Visi Misi Calon Perwakilan Mahasiswa Lewat Kampanye Monologis

lpmrhetor.com – Kampanye Monologis untuk pemilihan ketua DEMA