Kebijakan Jokowi-Jk Dinilai Rugikan Rakyat

1087
Sumber Ilustrasi : kulonprogonews.com

lpmrhetor.com, Yogyakarta – Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 yang dicanangkan rezim Jokowi-Jk dinilai semakin tidak pro masyarakat. Sebagai bukti, pembangunan bandara internasional di beberapa tempat yang  dilakukan di atas lahan produktif, tidak sedikit dilakukan dengan menggunakan tindakan kekerasan. Sebagaimana yang telah terjadi di Sukamulya, Majalengka dan Langkat, Sumatera Utara.

Puluhan petani yang hendak mempertahankan tanahnya sendiri, justru mendapatkan tindakan refresivitas dari aparat. Seperti ditembaki gas air mata dan dipukuli oleh aparat keamanan. Peristiwa tersebut menuai reaksi dari banyak kalangan, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) kota Yogyakarta, salah satunya. FPPI dengan serangkaian tuntutannya, menggelar aksi solidaritas di Tugu Pal Putih, Yogyakarta. Senin malam (28/11).

Selain kecaman terhadap kasus represivitas aparat di Sukamulya dan Langkat, FPPI juga menyoroti beberapa kebijakan pemerintah yang dikatakan hanya menguntungkan korporasi dan banyak merugikan masyarakat. Diantaranya, kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), undang-undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, Inpres No. 1 tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Inpres No. 4 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal, PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Buruh, dan Kurikulum KKNI. “Menjadi sederet bukti bahwa pemerintah di-ninabobokan oleh kepentingan korporasi dan digembluk tahi dunia bernama pasar bebas,” sebagaimana disampaikan dalam siaran pers FPPI malam itu.

Selain penyampaian tuntutan, dengan aksi ini mereka juga berharap mampu membantu menginformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Yogyakarta, bahwa pemerintah masih banyak melakukan pelanggaran dalam setiap kebijakan yang diambil. Penggusuran di beberapa tempat seperti Sukamulya, Langkat, dan Kulonprogo, menjadi isu utama yang dibawa. Selain itu, FPPI juga menilai masih banyak yang tidak mengetahui isu-isu tersebut.

“Setelah melakukan pembacaan yang panjang, ternyata rakyat yang disana tidak terekspos, seperti Sukamulya, Langkat, dan Kulonprogo. Jadi, aksi solidaritas ini sekaligus mengekspos kejadian di beberapa wilayah penggusuran tersebut,” kata Ajid, koordinator lapangan pada aksi solidaritas semalam.[]

 

Reporter : Fahri Hilmi

Editor : Ika Nurhasanah

 

You may also like

Mahasiswa Menginginkan ‘Dialog Terbuka’ Bersama Bakal Calon Rektor

lpmrhetor.com –  Masa jabatan Al Makin sebagai Rektor