Yogyakarta, 8 Juni 2026 – Isu menguatnya militerisme dan praktik pendisiplinan di lingkungan perguruan tinggi menjadi sorotan dalam diskusi publik bertajuk “Menguatnya Kembali Militerisme dan Pendisiplinan di Ruang Kampus” yang diselenggarakan oleh Lingkaran Studi Sosialis (LSS), DEMA UIN Sunan Kalijaga, Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD), dan Front Aksi Mahasiswa Jogja (FAM-J). Kegiatan tersebut berlangsung di Selasar Multipurpose UIN Sunan Kalijaga, Senin (8/6).
Diskusi membahas fenomena meningkatnya praktik pendisiplinan di kampus yang dinilai berpotensi membatasi ruang kritis mahasiswa. Selain itu, peserta juga menyoroti munculnya pendekatan-pendekatan yang dianggap bercorak militeristik dalam dunia pendidikan.
Salah satu narasumber, Muhtar Habibi Sejagad dari Serikat Dosen Gadjah Mada, menjelaskan bahwa mekanisme pendisiplinan kampus bukanlah fenomena baru. Menurutnya, praktik tersebut telah berlangsung sejak masa Orde Baru, meskipun dengan bentuk dan pendekatan yang berbeda.
“Pendisiplinan kampus dilakukan oleh rezim negara melalui cara-cara yang lebih halus. Militerisme yang muncul belakangan ini hanya menjadi tambahan dalam mekanisme tersebut,” ujarnya.
Menurut Muhtar, budaya kepatuhan yang berlebihan dapat memengaruhi cara berpikir mahasiswa. Bahasa loyalitas, perintah, dan kepatuhan yang terus direproduksi berpotensi mengurangi daya kritis mahasiswa dalam merespons berbagai persoalan sosial maupun kebijakan publik.
Sementara itu, Esty menyoroti berbagai peristiwa yang menunjukkan adanya pembatasan ruang demokrasi di kampus. Ia mencontohkan pembubaran kegiatan diskusi dan pemutaran film yang dianggap kritis terhadap negara.
Dalam diskusi tersebut, Esty juga menyinggung sejumlah program yang dinilai menunjukkan kecenderungan pendekatan militeristik, seperti pembekalan bergaya militer dalam beberapa program pendidikan serta keterlibatan kampus dalam berbagai program pemerintah.
