Warga Parangkusmo Datangi DPRD Yogya Tuntut Penggusuran di Gumuk Pasir

lpmrhetor.com, Yogyakarta – Senin siang itu (31/10), pusat kota Yogyakarta yang sedang membara oleh sengatan sinar matahari terlihat tidak seperti hari-hari biasanya. Tepat di depan gedung DPRD, puluhan rakyat memenuhi istana wakil rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta itu.

Mereka adalah warga Parangkusumo. Kedatangan mereka tak sendirian, para aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan beberapa aktivis dari mahasiswa ikut mendampingi dan bersama-sama bertamu ke rumah wakil mereka.

Tanpa memakai busana formal layaknya tamu undangan resmi, warga Parangkusumo itu datang bukan tanpa sebab. Beramai-ramai mereka ke pusat kota, dengan satu tujuan yakni menuntut pembatalan proses penggusuran pemukiman tempat mereka hidup dan mencari nafkah. Hal itu disampaikan oleh kordinator lapangan aksi siang itu, Opan.

Lelaki itu mengatakan aksi tersebut merupakan aksi masyarakat Parangkusumo yang tak kunjung mendapatkan kejelasan status tentang kepemilikan tanahnya. “Dan sekarang kita bertekad menduduki kantor DPRD DIY ini untuk menuntut kepada wakil rakyat.” Tegas Opan dalam orasinya.

Setengah jam mereka menduduki beranda kantor, akhirnya salah satu aktivis dari LBH mengkonfirmasi bahwa masyarakat Parangkusumo boleh masuk ke kantor menemui wakil rakyatnya. Masyarakat pesisir pantai tersebut diperbolehkan memasuki ruang rapat para dewan setelah mengisi form kehadiran—yang terbatas untuk 30 orang—dan menerima makan siang.

Begitu masuk, mereka dihadapkan pada ruang rapat berpendingin, jejeran kursi super nyaman, lengkap dengaan meja dan mini michrophone di atasnya. Para warga yang berasal dari desa ujung selatan Jogja itu menunggu sambil menikmati makan siang. Sekitar 15 menit mereka menunggu, akhirnya datang juga si Wakil rakyat dengan balutan kemeja dan lilitan dari dasi yang terbentuk rapi di balik kerahnya.

Yoeke Indra Agung, ketua DPRD DIY datang memberi sambutan dan langsung pamit dengan alasan ingin menghadiri rapat paripurna. Rapat kemudian dilanjutkan dan dipimpin oleh ketua komisi A, Eko Suwanto.

Oleh Eko, rapat dipimpin dan mulai membahas permasalahan yang dialami oleh masyarakat Parangkusumo. Sebelum rapat mereka kembali disuguhi oleh segelas teh panas. Tak berselang lama, rapat pun dimulai dengan pembahasan verifikasi peta oleh Eko Suwanto.

Ketika diverifikasi, Eko sempat menyalahkan Watin sebagai perwakilan masyarakat Parangkusumo saat tidak mengetahui di mana tempat masyarakat tinggal dan mengalami masalah. Lelaki tersebut memerintahkan pihak Parangkusumo agar melengkapi data peta untuk diserahkan kembali oleh pihak DPRD—dalam hal ini komisi A. Eko memberi waktu satu minggu untuk melengkapi data tersebut.

Hal ini lantas ditanggapi oleh Pentol, salah seorang aktivis. Dia mengatakan bahwa, surat perintah penggusuran pemukiman warga Parangkusumo akan dilakukan besok, maka tidak ada waktu lagi jika diulur sampai satu minggu. Meski sudah dikatakan begitu, Eko bersikeras untuk melakukan rapat anggota komisi terlebih dahulu. Setelahnya, Ia juga akan melangsungkan rapat dengan mengundang instansi-instansi terkait.

Karena pertimbangan akan keperluan yang tidak seimbang, kedua belah pihak sempat bersitegang beberapa saat. Puncaknya ketika Eko membentak Pentol sesaat setelah ketua komisi A itu melakukan skorsing rapat dan izin untuk buang air. Pentol yang saat itu ingin menyanggah pernyataan Eko langsung dipotong dengan nada keras oleh si pimpinan rapat. Kata Eko, kita harus memakai adab untuk menyampaikan sesuatu.

“Maka itu, izinkan saya duduk dulu dan membuka kembali rapat ini dan bisa memberi kesempatan saudara-saudara sekalian berbicara”. Itulah bagaimana seorang wakil rakyat saat berhadapan dengan rakyatnya sendiri. []

Reporter : Ikhlas Alfarisi

Editor : Ika Nur K.

You may also like

Sulitnya Warga Tamansari Bertahan di Rumahnya Sendiri

Program Rumah Deret membawa beragam petaka. Warga RW