Sudahkah Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat?

141
dok/lpmrhetor/naufal

lpmrhetor.com- “Jika dikelola dengan baik, tambang merupakan sumber daya alam yang dapat menumbuhkan kemakmuran masyarakat,” ujar Bisman Bakhtiar, selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, dalam acara diskusi yang bertajuk “Pertambangan untuk Siapa? Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review Undang-Undang Minerba”.

Acara ini diselenggarakan oleh BPPM Mahkamah di gedung Pusat Antar Universitas (PAU), Universitas Gadjah Mada. Sabtu, (19/11/2022).

Ketidakmampuan sektor pertambangan dalam menyejahterakan masyarakat disebabkan oleh banyaknya masalah ketika proses pertambangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan hukum di Indonesia yang mengatur pertambangan dianggap masih lemah. Pertambangan tidak diarahkan untuk menyejahterakan masyarakat.

”Jika negara benar-benar ingin tambangnya sejahtera, maka hukumnya harus diperbaiki. Karena hukum bisa [menimbulkan] ke hancuran dan bisa juga [menimbulkan] kesejahteraan,” ungkapnya.

Masyarakat sering kali menolak tambang karena trauma terhadap proyek pertambangan. Hal itu dianggap dapat mendatangkan kerugian yang cukup besar. Padahal, proyek pertambangan seharusnya bisa menguntungkan masyarakat.

Banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan hadirnya proyek pertambangan. Pasalnya, barang-barang yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat diperoleh melalui proses pertambangan. Oleh sebab itu, perlu landasan hukum yang mengatur pengelolaan tambang dalam prosesnya.

“Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berupa tambang sangat berkaitan dengan hukum. Hukum mengatur agar pertambangan ini tidak menjadi sumber kerusakan. Tetapi sebaliknya [tambang] akan dapat menjadi modal mencapai kesejahteraan dan peningkatan perekonomian,” lanjut Bisman ketika menjelaskan peran hukum dalam mengelola pertambangan.

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Bisman memandang bahwa pasal tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Menurutnya, masyarakat masih miskin meskipun dikelilingi oleh sumber daya alam yang melimpah.

Ada juga pasal bermasalah dalam Undang-Undang Minerba (UU Minerba) yang menurut Bisman harus dikaji ulang karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Pasal itu ialah Pasal 169A UU Minerba. Yang jadi permasalahan adalah terdapat frasa “diberi jaminan” di dalam pasal tersebut. Bisman juga berharap agar dalam mengkaji UU Minerba tersebut, pemerintah dapat menyertakan masyarakat.

Dilansir dari situs resmi WALHI, frasa “diberi jaminan” adalah dalih negara dalam meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memberikan jaminan perpanjangan kontrak berupa Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) kepada perusahaan tambang.

Abimanyu, perwakilan dari WALHI Yogyakarta, membawa fakta lapangan bahwa pertambangan membawa malapetaka bagi masyarakat. Kerusakan lingkungan, kesulitan ekonomi, dan konflik antar masyarakat yang memicu penolakan kegiatan pertambangan oleh masyarakat.

Selain itu, Abimanyu mengungkapkan bahwa pihak penambang tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat menyoal tambang. Sosialisasi berupa dampak dari tambang, bentuk tambang, dan eksplorasi lokasi tambang tidak dilakukan oleh pihak penambang Bahkan, pihak penambang. Selain itu, perizinan tambang juga menjadi masalah yang cukup krusial.

Pada akhir acara diskusi, Bisman Bakhtiar mengajak para mahasiswa untuk ikut bersuara dalam menyikapi fenomena pertambangan ini.

“Saya mengajak para mahasiswa untuk ikut bersuara. Karena mahasiswa adalah perwakilan rakyat. Jangan sampai tidak ada suara rakyat dalam menanggapi sebuah fenomena atau kebijakan yang sebenarnya sebuah permasalahan,” pungkas Bisman.[]

Reporter: Naufal Zabidi & Ajril Lulu Zahroh (Magang)

Editor: Hifzha Aulia Azka

You may also like

Menggapai Keindahan Melalui Pernikahan yang Berkeadilan

lpmrhetor.com- “Keputusan apapun itu di dalam hidup harus