Senat Mahasiswa Laporkan Rektor UIN Sunan Kalijaga ke Komisi Informasi Pusat

sumber: impessa.id

lpmrhetor.com – Kamis (15/07/2021), Senat mahasiswa (SEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, melaporkan Rektor UIN Sunan Kalijaga, Al Makin, kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan transparansi terkait realisasi anggaran keuangan kampus terlebih di masa pandemi Covid-19.

Sebelumnya, pada tanggal 07 Juni 2021, Sema sudah mengajukan surat permohonan data/informasi pubik kepada pihak kampus. Namun, permohonan tersebut tak kunjung mendapat tanggapan.

Oleh karena itu, pada tanggal 29 Juni, Sema kembali mengajukan surat gugatan kepada pihak kampus.
Selanjutnya, pada tanggal 07 Juli 2021, pihak kampus menanggapi permohonan tersebut melalui surat nomor B.2139.I/Un.02/R.2/PS.00/07/2021.

Dalam surat tersebut, salah satunya dijelaskan bahwa saat ini tim penyusun laporan keuangan UIN Sunan Kalijaga sedang melakukan rekonsiliasi ulang LPJ yang telah diaudit BPK.

Setelah itu, laporan baru bisa dipublikasikan melalui website UIN Sunan Kalijaga.
Menanggapi surat tersebut, Ketua Sema-U, Abdul Azisurrohman mengatakan, informasi yang menyangkut kepentingan publik seharusnya bisa diserahkan kapan pun ketika dibutuhkan.

Apalagi, dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Karena tanggapan dari pihak kampus dianggap tidak memuaskan dan tidak terbuka, maka pihak Sema pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan Rektor ke Komisi Informasi Pusat RI.

“Biar nanti di sana dijelaskan, mahasiswa itu, saya sebagai pemohon, sebenarnya berhak apa tidak mendapatkan informasi itu [laporan keuangan] ataukah saya tidak berhak, nanti diputuskan oleh komisi informasi,” tutur Azis.

Menurut Azis, pihak rektorat selama ini tidak terbuka dan tidak menerima masukan dari berbagai elemen dalam membuat kebijakan, termasuk melibatkan Sema sebagai lembaga pewakilan mahasiswa.

Bahkan, keputusan yang dihasilkan sering kali tidak memberikan solusi dan memancing aksi demonstrasi dari mahasiswa.

“Al Makin sebagai pemimpin seringkali mengeluarkan produk kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi mahasiswa. Proses pembuatan kebijakan kerap kali tertutup dan abai terhadap kepentingan mahasiswa,” jelas Azis.

Oleh karena itu, seperti yang tercantum dalam press release Sema, informasi aliran dana diharapkan bisa sampai ke publik agar mahasiswa bisa mengetahui bagaimana regulasi keuangan kampus. Hal ini juga dilakukan agar mahasiswa bisa ikut mengawasi penggunaan keuangan negara, sesuai dengan asas umum pemerintahan/lembaga pendidikan yang baik.

Azis menambahkan, bahwa mahasiswa perlu mengetahui kemana aliran dana UKT yang telah mereka bayar. Apalagi, selama kuliah daring, tidak ada pemotongan UKT yang diberikan oleh kampus kepada seluruh mahasiswa.

“Kalau memang tidak ada pemotongan misalnya, terus kemana uang kita? Nah, itulah urgensi kita memahami tentang masalah keuangan,” imbuh Aziz.

Aziz berharap, setelah pelaporan ini kampus menjadi lebih terbuka dan memperhatikan situasi dan kondisi mahasiswa. Menurutnya, data keuangan yang diberikan kampus bisa jadi bahan untuk dipelajari agar mahasiswa juga turut aktif dalam pengambilan kebijakan.

”Ya kalau harapan saya agar informasi itu terbuka, dan itu bisa dijadikan sebagai bahan, data untuk dipelajari kemudian kita bisa memberikan rekomendasi terhadap hal itu,” pungkasnya. []

Reporter: M. Rizki Yusrial

Editor: Khusnul Khotimah

You may also like

Aliansi Mahasiswa UIN Tuntut Transparansi BKT

lpmrhetor.com – Senin (16/08/2021) Aliansi Mahasiswa UIN Sunan