Rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, mengusik kehidupan warga setempat. Hal ini disampaikan Sana Ulaili, Ketua Solidaritas Perempuan Kinasih dalam acara gelar wicara “Perampasan Ruang Hidup dengan Dalih Pembangunan Berkelanjutan” dalam rangka memperingati seperempat abad grup musik SPOER sekaligus Hari Tani Nasional 2023 di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga (24/09/2023).
Sana menceritakan bahwa kehidupan warga Wadas sangat sejahtera sebelum tambang datang. Untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, warga Wadas tak perlu keluar desa karena semua kebutuhan pangan tersedia di alam dan hampir seluruh warga Wadas merupakan petani.
“Warga bisa pergi ke sawah untuk merawat padi mereka, perempuan bisa pergi ke kebun untuk mengambil berbagai macam jenis buah-buahan, hasil tanaman seperti kemukus, durian, aren, serih dan lain-lain,” ucap Sana.
Namun, kekayaan sumber pangan Wadas terancam hilang sejak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menerbitkan Izin Penetapan Lahan (IPL) dan menjadikan Wadas sebagai lokasi pertambangan pada 2018. Pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) akan menambang batu andesit yang terletak di perut bukit Desa Wadas. Luas pertambangan mencapai 145 hektar.
Tak hanya mengancam sumber pangan, penambangan batuan andesit yang akan digunakan untuk membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener ini, juga berpotensi mengakibatkan bencana banjir dan longsor serta menghilangkan 27 sumber mata air yang tersebar di desa Wadas, ucap Sana.
Dan itu semua tak perlu menunggu waktu lama. Tepat 25 Maret 2023, apa yang dikhawatirkan warga terjadi. Setelah pohon-pohon ditebang untuk membuka akses jalan dari Wadas menuju lokasi Bendungan Bener, banjir pertama menerjang Desa Wadas.
Masyarakat yang tinggal di sekitar akses jalan itu kemudian terdampak kesulitan air. Sana menuturkan bahwa mereka harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Sana, hal ini menjadi ironis, karena pemukiman warga terletak di kaki-kaki pegunungan yang kaya akan sumber mata air.
Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia, mengemukakan bahwa permasalahan yang menimpa warga Wadas juga terjadi di banyak tempat di Indonesia.
Hal ini, lanjut Ashov, disebabkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang salah dan tidak holistik. Pembangunan berkelanjutan yang holistik, paparnya, seharusnya tidak menerabas batas-batas yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan pondasi sosial masyarakat.
Ashov memaparkan 5 konteks yang melandasi munculnya berbagai masalah terkait pembangunan di Indonesia. Pertama, korupsi politik yang tinggi dan konflik kepentingan yang vulgar. Kedua, demokrasi yang tidak fungsional. Ini ditandai, misalnya, dengan nihilnya pelibatan partisipasi warga Wadas dalam penerbitan IPL. Ketiga, sentralisasi yang ekstrem. Ashov mengatakan bahwa sumber energi di Indonesia masih dimonopoli oleh segelintir pihak.
Keempat, semakin banyak warga Indonesia berada pada posisi rentan, baik secara ekonomi, lingkungan, dan lain-lain.Terakhir, lanjut Ashov, perlindungan pekerja yang rendah serta perlindungan lingkungan yang direndahkan. Ini bisa dilihat, misalnya, dari kebijakan UU Omnibus Law yang melemahkan pekerja dan UU Minerba yang dinilai berpotensi memperparah kerusakan lingkungan.
Kendati begitu, kata Ashov, berbagai konteks buruk ini tidak boleh membuat kita pesimis. “Kita harus punya harapan,” ucapnya, tegas. “Bagi saya, harapan adalah komitmen. Komitmen untuk mencari kemungkinan. Kemungkinan Wadas tidak jadi ditambang. ” []
Reporter: M. Hasbi Kamil
Editor: Hifzha Aulia Azka