Intervensi Negara di Tengah Konflik Papua

lpmrhetor.comPeringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday 2019, Rabu (1/5/19), diwarnai aksi dari berbagai organisasi. Salah satunya yaitu organisasi yang tergabung dalam Komite Aksi Mayday untuk Rakyat (KAMRAT).

Aliansi ini terdiri dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta (CMY), People Like Us Satu Hati (PLUSH), Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Partai Pembebasan Rakyat (PPR) dan Serikat Pembebasan Perempuan (SIEMPRE).

Selain memperingati hari buruh, aksi ini juga bertujuan untuk memperingati 56 tahun Aneksasi West Papua, yang kemudian mendapatkan perlakuan tidak adil dari pihak kepolisian. Belasan orang mengalami luka-luka, mereka ditendang, dipukuli hingga berdarah.

Ruang demokrasi terancam

Pukul 07.00 WIB, massa aksi dari organisasi KAMRAT telah berkumpul di Asrama Papua daerah Kamasan, Yogyakarta untuk mempersiapkan perlengkapan aksi. Aksi berjalan dengan damai. Massa aksi bersiap, keluar dari asrama dan merapatkan barisan untuk melakukan longmarch menuju Titik Nol KM pada pukul 09.45 WIB.

Sekitar pukul 10.00 WIB, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Yogyakrta, Armaini, menghalagi massa aksi yang tengah bergerak menuju Titik Nol, dengan alasan terdapat massa aksi tandingan dari organisasi masyrakat (Ormas) Paksi Katon dan Forum Jogja Rembuk (FJR). Menurut kepolisian akan terjadi bentrok apabila KAMRAT bertemu dengan massa aksi yang sudah berada di Titik Nol tersebut, sehingga Kapolresta bersikeras agar massa aksi KAMRAT berpindah lokasi aksi.

Padahal massa aksi telah memenuhi prosedur, surat telah diberikan tiga hari sebelum melakukan aksi (1/5/19) dan telah di ACC oleh pihak kepolisian. Akan tetapi ketika hari H, polisi melarang massa aksi untuk menuju Titik Nol dengan alasan menghindari terjadinya bentrok dengan organisasi lain yang melaukan aksi di lokasi yang sama.

Namun, ketika KAMRAT meminta surat pemberitahuan aksi yang dilakukan oleh kedua ormas yang diduga telah berada di Titik Nol KM, pihak kepolisian tidak menunjukkannya sama sekali, dan tidak memberikan statement apapun terkait aksi yang dilakukan oleh Paksi Katon dan FJR. Berdasarkan pantauan lpmrhetor.com, bahwa Paksi Katon memang tidak melakukan aksi apapun di Titik Nol KM.

“Kita nggak tahu massa aksi yang dimaksud di Titik Nol itu siapa, jadi katanya ada Paksi Katon melakukan aksi tandingan, ketika kami meminta surat pmberitahuan aksi mereka, itu tidak ditunjukkan kalau mereka lagi aksi.” Ungkap Rikotude, humas dari aliansi PEMBEBASAN.

Pukul 10.10 WIB, koordinator lapangan aksi dan pendamping hukum dari Lembaga Badan Hukum (LBH) Yogyakarta berunding dengan Kapolres agar massa aksi tetap bisa bergerak menuju Titik Nol KM. Sayangnya perundingan berjalan alot hingga akhirnya massa aksi berkompromi untuk pindah ke Tugu Jogja. Namun tidak juga diterima oleh pihak kepolisian dan memaksa agar aksi dilakukan di pertigaan Balaikota Yogyakarta.

Senada dengan ugkapan Malik dari LBH Yogyakarta bahwa massa aksi memang tidak diperbolehkan oleh kepolisian untuk melakukan aksi di Tugu Jogja.

“Alasannya nanti terjadi clash  lagi-lagi clash,” pungkas Malik.

Sekitar pukul 11.15 WIB massa aksi bergerak keluar dengan membentuk barisan. Namun massa aksi dihadang dan dipukuli ketika berusaha untuk menerobos Barikade Sabhara. Hingga pukul 12.00 aksi saling dorong antara massa aksi dengan kepolisian terus terjadi. Ketika massa aksi berhasil menerbos Barikade Sabhara di pagar asrama. Polisi semakin memperketat penjagaanya dengan memblokade jalan Kusumanegara menuju Titik Nol dengan truk polisi.

Saling dorong terus terjadi, bahkan pemukulan oleh pihak kepolisian semakin brutal. Polisi mengecam,  menganggap mereka sebagai sumber kerusuhan di Yogyakarta.

“Jogja itu tempat damai nggak ada rusuh, kamu bukan orang Jogja kan?” teriak salah seorang polisi sambil mendorong salah satu massa aksi.

Seketika dibalas dengan teriakan yang lebih lantang oleh seorang mahasiswa yang tadinya mendapat perlakuan kasar dari polisi.

“Bapak jangan rasis, ini Indonesia, bapak namanya siapa? Masak pejabat rasis.”

Hingga akhirnya Polisi mulai menembakkan gas air mata yang membut massa aksi berhamburan masuk menuju asrama.

Pada dasarnya aksi tersebut merupakan aksi damai tanpa konflik dan kerusuhan. Namun pihak polisi sendiri yang melakukan kerusuhan bahkan kekerasan terhadap massa aksi. Hanya karena mereka ingin memperoleh hak untuk mendapatkan ruang publik dalam menyuarakan pendapat. Sesuai dengan aturan UU No 9 Tahun 1998.

Polisi bungkam kebebasan berpendapat

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998. Segala persaratan dan prosedur yang harus dilalui telah dijelaskan secara rinci dalam UU tersebut.

Untuk memperoleh kebebasan berpendapat di ruang publik, pihak-pihak yang akan melakukan aksi harus memberikan surat pemberitahuan kepada Polri sesuai dengan aturan yang tercantum pada pasal 10 ayat 1. Adapun isi surat telah dijelaskan pada pasal 11, bahwa salah satunya harus ada kejelasan lokasi, tempat, dan rute.

Setelah menerima surat pemberitahuan maka Polri wajib memberikan surat tanda terima pemberitahuan, dan wajib memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sesuai pasal 13  ayat 1 dan 2.

Berdasarkan pernyataan yang disampikan oleh Rikotude bahwa massa aksi KAMRAT telah memenuhi pesyaratan sesuai dengan UU yang berlaku, sehingga tidak ada alasan pihak kepolisian untuk mengekang bahkan melakukan tindak kekerasan.

“Suratnya sudah ada, jadi ketika kami antar suratnya itu mereka memberikan kami surat tanda terima dan sudah di ACC. Artinya mereka tahu bahwa kita akan aksi di Nol KM. Kemudian hari H-nya ketika kami mau keluar, kami dihadang dengan alasan  mereka menganalisa akan terjadi potensi konflik, gesekan antar massa  aksi kita dengan kelompok yang lain.

“Sedangkan kami aksi damai, kalaupun ada potensi gesekan, mau rusuh, itu yang rusuh adalah mereka. Artinya yang perlu dilakukan pengaman ekstra bukan di massa kita, harusnya di massa sana” Pungkas Riko.

Selain Riko, Malik dari LBH Jogja juga menegaskan hal demikian.

“Polisi melarang masa aksi melakukan aksi di Titik Nol. Padahal dalam surat pemberitahuannya sudah jelas-jelas bahwa mereka akan melakukan aksi di Titik Nol.”

Adapun dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 bahwa siapa saja dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi syarat dan ketentuan, maka mereka yang mengahalangi akan dijerat pidana paling lama satu tahun.

LBH juga menegaskan bahwa jika berbicara dari sisi hukum terkait UU No 9 Tahun 1998. Dimanapun massa akan melakukan aksi maka polisi yang harus memberikan keamanan.

“Atas dasar apa melarang? Saya tanyakan tadi kenapa polisi tidak mau mengamani di Tugu ataupun di Titik Nol. Alasannya clash lagi-lagi clash. Kalau pandangan kami sih jangan sampai kontradiktif dengan penghormatan hak asasi manusia gitu. Jadi kami selaku kuasa hukum sangat menyayangkan polisi bertindah seperti itu,” tutur malik perwakilan dari LBH Jogja.[]

Reporter: Siti Halida Fitriati

Editor: Fiqih Rahmawati

You may also like

Persoalan Kompleks Disabilitas, Masihkah Kita Tutup Mata?

lpmrhetor.com – Apa yang lebih membuat kita bersyukur