Beranda / Berita / Terkini / AMP : Trikora Ilegal, Papua Barat Merdeka Adalah Solusi Demokratis

Terkini

AMP : Trikora Ilegal, Papua Barat Merdeka Adalah Solusi Demokratis

Desember 19, 2015 7:33 am

Merdeka : Kordinator lapangan Aksi AMP menyampaikan orasi politiknya sambil disambut teriakan ‘Merdeka’ dari massa aksi AMP, Sabtu (19-12-2014). Doc : Rhetor_Online

Yogyakarta, Rhetor_Online – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berdomisili di DIY dan Jawa tengah kembali turun jalan untuk menyampaikan aspirasi. Kali ini mereka memilih bundaran Universitas Gajah Mada Yogyakarta sebagai lokasi. Aksi ini dilakukan pada tanggal 19 Desember 2015, atau tepat sebagai hari pendeklarasian Tri Komando Rakyat oleh Soekarno pada tanggal 19 Desember silam. AMP menganggap bahwa TRIKORA merupakan ekpresi awal dari penjajahan Indonesia atas bangsa Papua. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa Negara Papua sudah sah dan bukan bentukan Belanda.

“Kebebasan demokrasi sudah jelas diatur, termasuk untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-undang dasar 45, jadi Negara Indonesia harus menghentikan penjajahan atas Rakyat Papua dan segera mengakui kemerdekaan Papua,” kata kordinator aksi AMP saat menyampaikan statemennya.

Diikuti ratusan anggota AMP dari DIY-Jateng, aksi tersebut dilakukan secara damai dengan melakukan orasi politik dan penyebaran selebaran. Sebelumnya, AMP, khususnya di Yogyakarta sering melakukan aksi serupa. Hal itu dilakukan sebab tuntutan mereka sampai sejauh ini belum dipenuhi oleh Pemerintah. Alih-alih dipenuhi, aksi mereka dan rakyat Papua lainnya justru mendapatkan represi dari Negara melalui militer dan gerakan sipil reaksioner.

“Di jakarta, saudara kita ditangkapi dan dipukuli oleh Polisi, di Papua banyak saudara kita yang ditembak dan dibunuh oleh militer, hanya karena kita menuntut hak-hak kita untuk merdeka. Ini negara Indoneseia katanya Demokratis, tapi masih terus menjajah tanah Papua,” kata Mikael Kudai, Juru Bicara AMP di aksi itu.

Pelangaran HAM berupa kekerasan Fisik dan diskriminasi memang banyak menimpa rakyat Papua. Menurut release yang mereka sebarkan, sudah terjadi banyak kasus kekerasan yang dilakukan militer, baik berupa penembakan hingga pembunuhan. Kekerasan itu menurut AMP di lakukan Negara melalui operasi militer.

Dijelaskan AMP, Beberapa gelombang infiltrasi operasi militer yang dilakukan di Papua Barat melalui Udara dan Laut, seperti operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu, Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra dan Operasi Lumba-lumba. Sedang operasi ekploitasi dilakukan dengan operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Otsus).

“Melalui Operasi itu wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu,” ungkap AMP di release itu.

Menurut AMP, kebrutalan militer masih berlanjut pada dekade 1980-1990. Pada 26 April 1984 terjadi pembunuhan terhadap Arnold Clemens Ap, seorang tokoh nasionalis Papua disertai pengungsian besar-besaran ke Papua Nugini. Kemudian pembunuhan terhadap Dr. Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996, dan pembunuhan oleh Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia pada 10 November 2001 terhadap ketua dewan presidium Papua, Theys Hiyo Eluay. Yang terbaru menurut AMP ialah pada 8 Desember 2015, yakni penembakan membabi buta terhadap siswa SMA yang mengakibatkan 17 orang meningal dunia.

“Berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer Indonesia terhadap rakyat Papua lainnya tidak terhitung jumlahnya,” ungkap AMP.

Tak hanya soal Trikora dan kekerasan Militer, AMP juga menuntut agar perusahan multinasional seperti Freeport, BP, dan Tangguh untuk ditutup dari tanah Papua, karena dianggap dalang dari kejahatan kemanusiaan ditanah Papua.[Riza]