lpmrhetor.com- “Kami di sini atas nama orang-orang muda Yogyakarta menuntut capres dan cawapres berkomitmen menangani transisi energi berkeadilan tanpa penindasan”. Hal itu disampaikan oleh Arami Kasih, koordinator Climate Rangers Yogyakarta saat acara orasi dan penampilan yang termasuk ke dalam rangkaian kegiatan aksi Power Up Jogja!!! yang berlangsung di Titik Nol KM Yogyakarta pada Rabu (08/11/2023).
Aksi ini diinisiasi oleh komunitas lingkungan di Yogyakarta, seperti Climate Rangers Jogja, Trash Hero Yogyakarta, WALHI Yogyakarta dan beberapa komunitas lingkungan lainnya. Sebelum mengadakan acara orasi menyoroti krisis iklim dan penampilan musik, mereka telah mengadakan agenda mural dan diskusi publik yang berjudul “Menuju Energi Bersih yang Adil: Menciptakan Transisisi Tanpa Penindasan”.
“Gerakan ini eksis di setiap benua dan kota-kota besar, termasuk di Yogyakarta,” terang Arami.
Transisi energi, menurut Arami, adalah tidak lagi menggunakan batu bara sebagai sumber utama energi. Seharusnya para capres dan cawapres memikirkan alternatif energi yang bisa digunakan oleh rakyat. Ia menyarankan agar transisi energi harus berbasis komunitas dan tidak hanya dikuasai oleh segelintir elit.
“Kita harus bersama-sama terlibat dalam transisi energi secara adil, terkhusus capres dan cawapres. Padamkan kompornya, padamkan (industri) batu bara,” ujarnya.
Ade Zahra, Kepala Divisi (Kadiv) Public Relation and Media Climate Rangers Jogja, meyakini bahwa isu transisi energi bersifat multimensional atau tidak hanya berkutat seputar masalah lingkungan. Dimensi ekonomi, sosial dan politik pun terdampak akibat industri batu bara.
“Meski aspek teknis penting, aspek keadilan sosial dan ekonomi dalam transisi perlu mendapatkan perhatian, yakni melalui penyediaan tenaga listrik yang accessible dan inclusive”, ucapnya.
Menurut Lintang, salah satu anggota dari Climate Rangers Yogyakarta, para pejabat negara gagal dalam menangani masalah krisis iklim. Selain itu, lanjut Lintang, solusi transisi energi yang digaungkan oleh para pemerhati lingkungan tidak pernah mendapatkan perhatian lebih dari para pemangku kebijakan.
“Kasus transisi energi ini belum terealisasikan dengan benar. PLTU masih banyak yang beroperasi. Bukan hanya PLTU dari PLN, tapi juga PLTU milik perusahaan swasta masih banyak,” jelasnya.
Lintang juga mengungkapkan bahwa upaya melakukan transisi energi yang dilakukan oleh negara tidak adil. Pembukaan proyek tambang nikel merugikan banyak warga.
“Tambang nikel menggusur masyarakat. Baterai-baterai mobil ada dosa lingkungan juga. Jadi kita menuntut ketiga pasangan capres dan cawapres untuk serius membahas soal transisi energi. Yang kedua, kami berharap aspek-aspek keadilan dalam transisi energi diperhatikan juga oleh mereka. Karena tidak hanya berdampak pada lingkungan saja,” pungkasnya. []
Reporter: Kristiawan Putra Nugraha
Editor: Hifzha Aulia Azka