Tindakan Militerisme, Aktivis: Harusnya Mereka Mau Membaca Buku Agar Memiliki Keberpihakan Yang Jelas

Aksi jalan damai dari Tugu Yogyakarta menuju titik 0 km oleh Komite Bersama 18 Tahun Reformasi, Sabtu(21/05).

Rhetor_Online-Jogja. Belakangan ini dunia akademik diresahkan kembali oleh tindakan militerisme, mulai pembredelan buku hingga pembubaran diskusi oleh aparat negara dan kelompok intoleran. Karenanya Komite Bersama 18 Tahun Reformasi melakukan aksi di Yogyakarta pada Sabtu (21/05).

Reformasi perlu dikawal dan demokrasi harus direbut kembali, begitulah tuntutan aksi yang digelar memperingati reformasi yang ke 18 tahun tersebut. Berbekal spanduk berisi beberapa tuntutan dan orasi-orasi, para aktivis melakukan aksi damainya dengan berjalan dari Tugu Yogyakarta hingga titik 0 km.

Para aktivis menganggap persoalan demokrasi belum selesai, rezim orde baru mulai bangkit, kebebasan berserikat dan berkumpul dibubarkan. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat, malah melakukan tindakan represif, UUD kebebasan beserikat dan berkumpul mulai direduksi, dan negara semakin tunduk pada ormas.

“Padahal, filosofi hukum  walaupun langit runtuh, hukum tetap nomor satu. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang mencintai ilmu pengetahuan. Buku dicintai bukan dibakar, dan tentara tidak berhak melakukan itu. Kita mencintai polisi tapi kita menolak militerisme. Harusnya mereka mau membaca buku agar bisa memiliki keperpihakan yang jelas,”kata Bekti salah satu anggota AJI Yogyakarta.

Senada dengan Bekti, kecaman serupa untuk tindakan militerisme juga di lontarkan dari Forum Indonesia Damai.  “Hari ini, militerisme masuk dan bangkit kembali. Rakyat kembali di intimidasi, bahkan kebebasan bersosial maupun berkumpul dibelenggu dan di bungkam kembali. Militer-militer yang reaksioner bersebaran dimana-mana. Negara tunduk pada pemilik modal,” teriak Wahyu saat menyampaikan orasinya.

Aksi  yang diikuti oleh puluhan organisasi tersebut juga membuat pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ahmad Haedar selaku Kordum. “Oleh karena itu, kami, Komite Bersama 18 Tahun Reformasi menyerukan, memperjuangkan dan menuntut:

  1. Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, berideologi, beragama, berkeyakinan, berekspresi, kebebasan pers, kebebasan orientasi dan identitas seksual, wujudkan demokratisasi akademik dan kampus, hak menentukan nasib sendiri serta hak-hak demokratik lainnya yang sudah dimandatkan dalam cita-cita republik ini. Cabut dan mengkoreksi kembali semua produk hukum yang menghambat dan membelenggu demokrasi seperti (TAP MPRS XXV Tahun 1966, UU Intelijen, UU Ormas, UU penanggulangan konflik Sosial, UU Komnas, RUU KUHP, RUU Keamanan Nasional dan sebagainya.
  2. Kembalikan sepenuhnya pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat. Hak dasar kedaulatan ekonomi diberikan sepenuhnya oleh dan untuk masyarakat. Menolak segala bentuk eksploitasi kapitalisme dan intervensi modal asing dalam pengelolaan aset sumber daya alam Indonesia dan cabut segala peraturan kebijakan yang menjadi legalitas untuk eksploitasi dan perampokan sumber kekayaan alam.
  3. Menolak segala bentuk watak militerisme dan penggunaan cara-cara kekerasan, teror, intimidasi dan tindakan represif aparat keamanan negara (militer dan polisi) yang telah terbukti telah melumpuhkan sendi-sendi demokrasi. Pembubaran fungsi teritorial militer dari Kodim sampai Babinsa menjadi relevan dilakukan dengan menimbang spirit reformasi dan terbangunnya institusi kemiliteran modern ke depan.
  4. Bangun dan konsolidasikan kekuatan rakyat demokratik dan perluasan mobilisasi kekuatan rakyat untuk melawan segala bentuk watak dan tindakan milisi sipil kekerasan reaksioner yang banyak terbukti melawan demokrasi dan mengancam hal kedaulatan dan kenyamanan warga masarakat. Milisi sipil kekerasan anti demokrasi justru sering dipakai oleh kepentingan kekuasaan negara yang jauh dari semangat penghargaan atas hak dasar martabat manusia dan tentu akan mengancam bangunan cita-cita demokrasi itu sendiri”. [Septia Annur Rizkia]