Soal Wajib Mondok, Waryono Akhirnya Angkat Bicara

lpmrhetor.com, UIN-Waryono Abdul Ghafur selaku Wakil Rektor (WR) III Bagian Kemahasiwaan dan Kerjasama menjelaskan bahwa dari 42 prodi yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hanya 17 prodi yang mengharuskan mahasiswa barunya menempuh program pesantren selama 2 semester.

17 prodi yang dimaksudkan adalah prodi umum seperti yang telah tercantum dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh  rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi, melalui nomor surat: B-3810/Un.02/R/PP.00/07/2018

17 prodi itu adalah orang menyebutnya prodi umum. Misalnya saintek ilmu hukum kalau di dakwah itu IKS, gitu lho,” tegas Waryono kepada lpmrhetor.com saat di temui di ruangannya (02/08).

Program wajib pesantren ini diadakan berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Jendral Kementrian Agama yang mengintruksikan kepada seluruh PTKIN se-Indonesia mendirikan pesantren kampus (ma’had al-jamiah).

Bahwa berdasarkan Surat Sekertaris Jendral KementrianAagama tanggal 30 september 2014. Itu kan ada intruksi agar setiap kampus PTKIN itu menyelenggarakan mahad al-jamiah. Karena UIN Sunan Kalijaga itu belum punya mahad maka mekanismenya kita bekerja sama dengan pondok pesantren yang dipilih berdasarkan kriteria,” imbuh Waryono.

Penempatan khusus untuk mahasiswi Saintek, Ilmu Hukum, dan Fishum

Waryono menegaskan sesuai amanat dari Rektor Yudian Wahyudi, mahasiwi dari Fakultas Saintek, Fishum dan Ilmu Hukum akan ditempatkan pada pesantren yang telah ditentukan. “Sesuai yang diamanatkan rektor, mahasiswi baru berjumlah 200-500 nantinya akan ditempatkan di pesantren Nawesea,” ungkap Waryono lagi.

Selain itu Waryono juga menambahkan, untuk mahasiswa dan mahasiswi yang selain di sebutkan di atas boleh dan dapat memilih pesantren yang akan dipilihnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Jadi sebenernya mahasiswa itu diberikan pilihan mau pesantren di mana, gitu lho. Tapi khusus untuk Saintek, Ilmu Hukum, dan Fishum itu yang perempuan di Nawaisea. Dan kalau yang lainnya itu silahkan milih gitu lho ke pesantren yang sudah ada daftarnya.

 

Pesantren arus utama

Sejauh ini program wajib pesantren menargetkan mahasiswa baru agar tidak terpengaruh paham radikalisme. Oleh karenanya mereka ditempatkan di pesantren arus utama. “Maksudnya pesantren arus utama itu pesantren yang selama ini di bina oleh organisasi NU, Muhammadiyah,” tutur Waryono. Hal ini karena organisasi tersebut dinilai menjadi bagian dari organisasi yang betul-betul mendukung negara.

Selain itu Waryono juga menegaskan bahwa program wajib pesantren ini bukan menjadi syarat bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjananya di kampus.  “Yang menjadi syarat kelulusan itu adalah sertifikat baca tulis Al-Quran,” tegas Waryono. Pesantren yang nantinya ditempati mahasiswa telah bekerja sama dengan pihak kampus dimana pengajaran utama adalah mengenai baca tulis Al Quran.

 

Biaya pesantren tidak termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Program wajib pesantren yang mulai diberlakukan tahun ini, mengharuskan mahasiswa baru terpilih untuk menentukan sendiri pesantren mana yang ia kehendaki tanpa terkecuali, dengan asumsi biaya pesantren tidaklah termasuk UKT.

“Mondok nanti itu ya akan ditanggung sendiri-sendiri.”

Menurutnya, bertempatnya mahasiswa tersebut di pesantren sama halnya kos untuk biaya kebutuhan tempat tinggal. ”Anak-anak itu seandainya tidak pesantren ya kos tho? Artinya bayar kos.”

Tarif pesantren yang berbeda-beda menurutnya nanti akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mahasiswa, bilamana ada mahasiswa yang bener-benar kurang mampu. Pihak kampus pun dinilainya telah menyiapkan petugas (Pusat Layanan Terpadu) yang sudah dibekali mengenai informasi sejumlah pondok pesantren. Oleh karenanya Waryono menekankan peran aktif mahasiswa baru sendiri untuk mau bertanya.

“Nah sekarang mahasiswa mau bertanya nggak, kita itu punya alat komunikasi tapi tingkat bertanya orang semakin minim.”

 

Belum adanya pesantren mahasiswa “Mahad Al-Jami’ah”

Keseluruhan total UIN Sunan Kalijaga menyediakan 42 program studi dengan mahasiswa baru lebih dari 3500 orang. Adanya kebijakan wajib pesantren ini belum memungkinkan seluruh mahasiswa baru untuk menetap di pesantren karena pihak kampus belum menyediakan fasilitas pesantren khusus mahasiswa (mahad al jamiah).

“Karena UIN Sunan Kalijaga itu belum punya mahad maka mekanismenya kita bekerjasama dengan pondok pesantren” ujar Waryono.

Pesantren yang sudah regular dinilai tidak memungkinkan akan menerima 3500 lebih mahasiswa UIN karena pesantren sudah terisi dengan santri yang sudah menetap.

Menurut keterangan Waryono nantinya akan diadakan pengecekan dari pihak kampus ke pesantren yang bersangkutan untuk meninjau apakah mahasiswa benar-benar menetap di situ. Jika memang tidak demikian maka mahasiswa akan mendapati pembinaan lebih dari pihak kampus.

“Ya, sanksinya mungkin tidak dikeluarkan (blacklist) atau apa itu tidak. Sanksinya ya dia akan mendapatkan pembinaan lebih.”

 

Tindak lanjut UIN SUKA terhadap pengajuan surat keberatan mahasiswa

Terhadap adanya program wajib pesantren UIN Sunan Kalijaga memunculkan banyak kerisauan dan kegalauan terutama pada mahasiswa-mahasiswi baru yang kurang berkenan akan adanya program wajib mondok tersebut, dengan berbagai macam alasan alasan, mereka mengirimkan surat keberatan kepada bagian kemahasiswaan yang ditandatangani oleh orang tua masing-masing.

Menurut Waryono, tentang adanya program tersebut, pihak kampus akan menyelidiki lebih lanjut, “Yaa keberatannya itu karena apa, nanti kita akan cek. Nanti yang berasal dari Jogja misal tinggalnya dengan orang tuanya, itukan tidak harus mondok juga. Tapi nanti kalau kita sudah punya mahad wajib untuk semuanya mondok meskipun orang Jogja. Inikan karena masih nitip, kita kan masih kerja sama.”

Selain itu Waryono juga menambahkan jika mahasiswa keberatan dikarenakan factor biaya dan kondisi keluarga yang tidak mampu  maka lebih baik daftar bidik misi.

“Kalau memang betul-betul miskin mestinya dia daftar bidik misi atau beasiswa lain yang memang ada di Sunan Kalijaga kan banyak ada beasiswa PLN (Perusahaan Listrik Negara), ada BI (Bank Indonesia), ada BASNAS (Badan Amil Zakat Nasional),” tutup waryono []  

 

Reporter: Itsna Rahmah Nurdiani dan Indra Gunawan

Editor: Fiqih Rahmawati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *