Setelah Demo UKT tak Ada Lagi

doc. redaksi

Tanggapan Atas Tulisan Hilful Fudhul

Gemuruh aksi penolakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tak lagi menjadi isu yang menarik di kampus rakyat, kampus putih, kampus perlawanan ini. Sebelumnya, riuh-riuh aksi penolakan UKT berhasil menduduki Gedung Rektorat, Kamis (1/10/15) yang (seolah) amat heroik itu berlanjut sampai ketidakpastian sampai saat ini.

Keadaan saat itu, perwakilan mahasiswa belum terbentuk kembali lantaran proses Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) yang tak kunjung dilaksanakan. Para pejabat perwakilan mahasiswa sebelumnya, pergi tanpa pertanggungjawaban terbuka kepada seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kursi Dewan Mahasiswa (DEMA) maupun Senat Mahasiwa (SEMA) hingga Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), kosong tanpa dijabat seorang pun.

Keadaan inilah yang membuat beberapa mahasiswa berkumpul hingga berlangsungnya aksi yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa UIN Suka (AMUK) – menyatakan penolakan terhadap kebijakan UKT. Tidak ditanggapi baik oleh pihak Rektorat, massa aksi pun memaksa masuk dan mengambil alih Gedung Rektorat. Alhasil, siang menjelang sore itu membuat para pegawai dan pejabat di Rektorat lari dan memilih pergi. Rektorat pun dikuasai mahasiswa dalam kurun waktu 24 jam. Keesokan harinya Rektorat sudah kembali tenang walaupun belum ada aktivitas perkantoran seperti biasa.

Tepat 10 hari setelah aksi, Kamis (10/10), Hilful Fudhul dilaporkan pihak birokrasi UIN Sunan Kalijaga dengan alasan tindak pindana dan perusakan yang disebabkan aksi UKT tersebut. Walaupun akhirnya laporan ini hanya menjadi lintas lalu.

Kurang lebih satu bulan setelah drama pelaporan itu, kampus ramai kembali. Kali ini bukan aksi demonstrasi melainkan perayaan–gegap-gempita menggelar Pemilwa. Perhelatan yang dinantikan setiap partai perwakilan beberapa organisasi ekstra eksis di kampus pun dimulai. Dari pemilihan nomor kandidat hingga perhelatan debat terbuka. Di debat terbuka inilah drama baku hantam terjadi, Rabu, (30/11/15).

Salah satu anggota dari Partai Demokrasi Mahasiswa (PDM) dihantam oleh simpatisan dari Partai Rakyat Merdeka (PRM) karena dianggap mengajukan pertanyaan rasis dan tidak subtansial. Hal ini kemudian mendapat tangggapan dari Sulaiman, ketua PDM, pertanyaan dari anggotanya baru saja intro, belum masuk ke pertanyaan yang subtansial. “Tetapi belum sampai di pertanyaan yang substansial, As’ad keburu dikeroyok,’’ ujarnya seperti yang dilansir lpmarena.com awal Desember 2015 lalu.

Tak hanya dari debat terbuka ini, perhelatan pemilwa dirasa ganjal karena pelaksanaan yang serba tertutup. Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terletak di setiap kelas di masing-masing fakultas tertutup rapat tanpa pihak nonpartisan yang diperbolehkan melihat seisi ruangan.

Pemilwa pun terlaksana. Dengan PRM keluar sebagai suara terbanyak dan hampir mutlak di beberapa fakultas. Sejak saat itulah rezim baru(?) telah dilahirkan melalui mekanisme yang (katanya) demokratis itu.

Pemilwa Dan Hilangnya AMUK

Pemilwa yang (katanya) berlangsung demokratis itu, menyisakan pertanyaan demi pertanyaan. Pasca Pemilwa, riuh penolakan UKT yang sebelumnya dilakukan AMUK hilang suara dan geraknya. Para pegiatnya hilang dan beberapa tiba-tiba memangku jabatan dalam struktur pemerintahan Fakultas maupun Universitas. UKT sempat menjadi isu kembali di Orientasi Pengenalan Akademik Kemahasiswaan (OPAK), 2016 lalu, di beberapa Fakultas dan pihak Universitas, di kalangan Mahasiswa yang terlibat dalam perhelatan tersebut. UKT sempat ramai, walau tak sampai satu hari. Dan, setelah itu tak ada lagi riuh-riuh yang berarti (lagi).

Hilangnya AMUK dari kancah politik akar rumput mahasiswa membuat isu UKT “kurang” diminati. Sisanya hanya membicarakan UKT yang dalam bahasanya Bung Hilful, “Itu-itu saja dan itu-itu lagi,” membuat beberapa kalangan bosan serta buntu tanpa arah yang jelas. Kasus-kasus yang ditimbulkan UKT pun dapat terbaca. Biaya semester mahasiswa baru membengkak dari 2 sampai 5 kali lipat lebih dan akan terus bertambah lebih.

Perwakilan Mahasiswa yang diharapkan dapat mengurus hal-hal normatif mahasiswa seperti UKT tak dapat diharapkan. Proses demokratisasi berjalan mandek dan di kalangan perwakilan mahasiswa tidak pernah ada transparansi yang rinci atas segala program yang hendak atau pun sudah dilakukan.

Maka celetukan Pak Rektor Yudian, “Semenjak saya jadi rektor, belum pernah didemo,” di saat wisuda mahasiswa tahun lalu, memiliki relevansi yang cukup kuat atas ketertundukan para aktifis yang saat ini menjabat di kursi Perwakilan Mahasiwa. Tak ada lagi mahasiswa yang menyoalkan tentang UKT, itu sudah lenyap tanpa sisa dari pembicaraan.

Tak ada lagi demo UKT serta perlawanan yang berarti. Para pejabat yang memangku sebagai perwakilan mahasiswa di kampus telah gagal dalam menjalankan tugasnya–selain menjalankan proyek demi proyek yang sering mereka lacurkan untuk keuntungan diri sendiri dan kelompoknya. Selama logika keuntungan kelompok dan mayoritas masih bermain, demokrasi di kampus ini seperti rindu yang tak sempat tersampaikan. Ia hanya akan menjadi angan-angan para pelaku politik dan tidak akan pernah sampai pada seluruh mahasiswa sebagai subjek politik yang sebenarnya-benarnya. Imbas kegagalan itu harus dibayar mahal para mahasiswa baru yang dipastikan dengan nominal UKT yang melambung.

Kaum mayoritas telah menciptakan rezim yang sama sekali tak asyik ini. Tanpa terkecuali kepada Bung Hilful, yang merupakan bagian organik dari proses pemenangan rezim ini. Walaupun Bung sendiri tak ada lingkaran struktur, tak lantas membuat–mencuci tangan sendiri yang sudah kotor karena politik kekuasaan yang tak sehat ini. Selain mengandung kuman–ia mengundang sekaligus menempatkan bakteri otoritarian ke tampuk kekuasaan.

Jangan maki! inilah hasil lakon drama yang kau usahakan dulu itu. Nikmatilah produksi kemunafikan yang terus-menerus diamini ini.

 

Jogjakarta, 19 Maret 2017, 02:52

Suhairi Ahmad – Mahasiwa Komunikasi Penyiaran Islam yang sedang cuti