Oleh: Ryan Aldi Nugraha*

Hak konstitusi, penyampaian aspirasi, hingga gerakan perjuangan yang memperjuangkan rakyat kelas tertindas merupakan sebagian dari latar belakang demonstrasi. Mahasiswa, merupakan bentuk transformasi dari rakyat awam menjadi rakyat yang ‘agak’ berintelektual. Dengan begitu, setidaknya mahasiswa harus mampu membaca dan memahami kondisi serta situasi apapun yang dialami rakyat tertindas.

Dengan sedemikian motif tersebut, apakah demonstrasi – yang dinilai harus dilakukan itu – masih relevan dengan kondisi kerakyatan saat ini? Atau, pertanyaannya malah menyasar kepada: Apakah demonstrasi, sebagai bentuk kolaborasi wacana kaum intelektual, benar-benar mampu menjawab persoalan-persoalan kerakyatan saat ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang sangat mendasar, namun akan dosa bagi saya, kita, bila pertanyaan ini hanya akan membusuk dalam otak dan bahkan tidak terjawab.

Sekedar analogi, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saja. Sadar tak sadar, ketika kita berada di warung kopi, kadangkala melihat orang-orang sekitar kita sengaja menuangkan kopi dalam cangkir klepekan/tatakan cangkir tersebut? Alasannya sederhana, karena lepekan cangkir adalah wadah kedua bentuk ekspresi kita ketika mengopi. Maksud saya, pertanyaan yang diungkapkan tadi saya ibaratkan sebagai secangkir kopi yang akan nikmat bila dinikmati lewat lepekan nya: tulisan ini.

Kembali pada topik permasalahan. Untuk memulai, saya akan sedikit mengulas romansa era pergerakan mahasiswa ’90-an lalu, era akhir orde baru hingga terjadi gejolak reformasi. Mei ’98 contohnya, gelombang demonstrasi besar-besaran saat itu benar-benar utuh demi kepentingan rakyat. Ya, dengan tujuan menggulingkan orde baru, tidak sedikit nyawa malah menjadi taruhannya.

Banyak aktivis-aktivis mahasiswa yang ditangkapi ,dianiaya bahkan banyak pula tercatat terjadi pelanggaran HAM besar-besaran seperti pembunuhan, penjarahan, dan penindasan terhadap etnis-etnis Tionghoa. Katakan saja Wiji Thukul, seorang penyair yang hanya karena karyanya yang dinilai provokatif dan anti-rezim, menghilang begitu saja. Sadar bahwa aktivis-aktivis ‘cerdas’ tersebut dapat membahayakan kedudukan politis para elit-elit rezim saat itu, akhirnya mereka ditangkapi. Maka, tidak heran bila hal tersebut malah menciptakan sebuah transformasi gerakan menuju aksi di jalanan yang sampai pada puncaknya pada tanggal 21 Mei 1998 di depan Gedung MPR/DPR. Benar, mereka menemukan lempekan cangkir sebagai wadah kedua untuk menuangkan aspirasi mereka terhadap penindasan.

Problematika yang saat ini melanda mahasiswa, khususnya saya yang ber-KTM kampus negeri yang berbasis Islam ini, adalah mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau biaya semester, salah satunya. Saya sengaja mengambil persoalan ini sebagai sampel agar mudah dipahami pembaca. Tidak sedikit aktivis mahasiswa yang menganggap bahwa persoalan UKT ini merupakan salah satu bentuk penindasan. Kebijakan yang menindas dan menyengsarakan mahasiswa ini mirip dengan kebijakan rezim Orde Baru yang terus-menerus menyengsarakan rakyatnya.

Senat kampus, selaku wakil mahasiswa, beserta lembaga advokasi kemahasiswaan lainnya telah berkali-kali melakukan advokasi-advokasi bersama pihak kampus, melalui sidang paripurna salah satunya. Namun hasil tidak sesuai harapan, maka perjuangan berupa aksi demonstrasi di jalanan menjadi solusi akhir. Ini ibarat senjata pamungkas sebagai bentuk aspirasi, sebuah akumulasi kemarahan dan kekecewaan kala UKT menyengsarakan dan tidak tepat sasaran.

Menarik memang, ketika kita mengatakan bahwa UKT adalah tidak tepat sasaran, kita justru tidak sadar telah muncul pertanyaan lainnya: apakah aksi demonstrasi di jalanan pun sudah “tepat sasaran”? Apakah tidak menyengsarakan? Apakah tidak menghambat kegiatan harian masyarakat? Jawabannya tentu sudah ada pada isi kepala kita masing-masing, tergantung pada kacamata apa yang digunakan. Sekalipun masyarakat, mereka memiliki jawaban yang beragam. Mungkin ada yang setuju, namun tak sedikit pula yang acuh, geram bahkan melarang demonstrasi tersebut. Padahal mereka yang berteriak di tengah jalan, mereka yang menggemakan kata “lawan!” tujuannya hanya untuk membela rakyat.

Intelektualitas mereka terlalu cetek jika hanya terus-menerus menyalahkan masyarakat awam yang setiap harinya dihegemoni oleh kacamata kotak bernama televisi dan gadget yang berisi gosip, sinetron dan kisah fiktif belaka hingga membutakan persepsi objektif mereka. Dari refleksi tersebut, kemudian kita mempertanyakan relevansi demonstrasi mahasiswa saat ini. Bila saat ini kita menilai proses “advokasi damai” berupa sidang/rapat adalah cangkirnya, dan aksi demonstrasi adalah lepekannya, kita justru akan bertanya-tanya bila situasi ini malah menjadikan aspirasi yang dibawa melalui jalan demonstrasi tersebut malah berbalik menjadi buruk, apabila justru merugikan masyarakat sekitar sendiri.

Lalu, adakah wadah alternatif lain yang tepat sasaran dan tidak menyengsarakan agar bisa  dinikmati bersama? Karena hidup tak selamanya berjalan kaki jika setelah ada alat transportasi, dan kita tidak selamanya mampu berpikir jika telah mati.

*Rakyat awam berbentuk mahasiswa