Potret Pengemis dan Wajah Generasi Bangsa

Sumber Gambar: sindonews.net

Dewasa ini jurang kesenjangan masyarakat konglomerat, atau yang diistilahkan oleh Karl Marx sebagai masyarakat borjuis, dengan masyarakat menengah ke bawah, terutama mereka yang “mengaku” sebagai seorang tunawisma, membesar dan semakin menjauh. Hal itu sangat sesuai dengan salah satu lirik dalam tembang Rhoma Irama: “Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.”

Sebenarnya tidak ada yang patut disalahkan, toh masyarakat tunawisma juga banyak yang acuh akan nasibnya sendiri. Mereka lebih memikirkan nasib perut dan tempat tidur ketimbang harus berusaha bergerak melawan, yang kebanyakan mereka menilai: tidak ada gunanya.

Dalam tulisan ini, penulis akan lebih menitikfokuskan pembahasan terhadap fenomena masyarakat tunawisma, atau mungkin yang mengaku tunawisma, di negeri ini, terutama mereka yang berprofesi sebagai gepeng dan pengemis.

Pekerjaan sebagai seorang peminta-minta dianggap sebagai pekerjaan yang sangat menguntungkan. Dengan didukung oleh kondisi masyarakat kita yang mudah iba, mereka membaca peluang tersebut untuk berdandan seolah lemah, yang lantas menadahkan tangan dan meminta-minta dipinggir jalan. Tidak hanya di jalan, beberapa dari mereka juga sudah berani mengetuk pintu dari rumah ke rumah.

Jika ditelaah lebih dalam, perilaku pengemis yang memprihatinkan tersebut seharusnya menjadi sorotan pemerintah. Karena kita tahu, fenomena tersebut telah lama menjadi rahasia umum.

Tersedianya lahan kerja berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran merupakan faktor utama. Ditambah dengan tingginya biaya hidup dan semakin sempitnya akses menuju pendidikan bagi kalangan menengah ke bawah.

Penulis sering menemui beberapa pengemis yang sudah lanjut usia hingga orang-orang cacat yang tentu saja tidak memiliki wadah pekerjaan. Di sisi lain, penulis juga sering menemui pengemis yang masih tegap, bajunya masih bersih, dan herannya mereka kuat untuk berjalan sekitar 5-6 kilometer untuk mengetuk pintu-pintu dan meminta uang.

Pemerintah pun sebenarnya tidak main-main dalam menanggulangi masalah pengemis. Dalam KUHP pasal 504 dinyatakan bahwa:

(1)   Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

(2)   Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Hal ini jelas sekali bahwa mengemis merupakan tindakan pelanggaran yang seharusnya tidak menjadi komoditi utama masyarakat kita sebagi mata pencaharian.

Untuk mendukung undang-undang tersebut, beberapa lembaga pemerintahan di daerah juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengemis. Salah satunya, Perda DKI Jakarta 8/2007 tentang ketertiban umum. Dalam pasal 40 poin c dikatakan bahwa setiap orang dilarang membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Hal itu dilakukan tidak lain untuk mengurangi jumlah pengemis yang semakin menjamur. Namun, sepertinya pemerintah tidak serius dalam menangani kondisi ini. Salah satu faktornya adalah masih banyaknya toleransi terhadap mereka, sehingga lagi-lagi undang-undang tersebut hanyalah menjadi sebuah wacana yang tak terealisasikan.

Dalam kesempatan lain, penulis juga menemui seorang bocah kecil di toko roti. Awalnya penulis mengira bocah tersebut akan membeli roti, namun sebaliknya, ia dengan gamblangnya meminta roti. Dengan kepolosannya sebagai seorang bocah, ia meminta roti yang  tergolong mahal, tentu saja karyawan toko roti tersebut tidak memberikannya. Akhirnya, dengan wajah kecewa dan setengah marah, ia justru meminta uang kepada si karyawan.

Demikianlah potret pengemis di negeri kita yang sudah menjamur, bahkan telah menjalar hingga ranah anak-anak. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan, bahwa karakter meminta-minta sudah menjadi wajah bagi generasi bangsa kita nanti.

*Penulis adalah wartawan aktif lpmrhetor.com dan juga seorang mahasiswi KPI.