Otokrasi UP 45, Bencana Sistem Pendidikan di Yogyakarta

Massa aksi Aliansi Mahasiswa Proklamasi bersiap melakukan longmarch di Parkiran Abu Bakar Ali (8/10). (Dok. Rhetor/Fiqih).

Putusan DO a la BI yang cacat hukum dan kebal terhadap kritik membuktikan betapa menyeramkannya dunia pendidikan negeri ini. Sekalipun telah ada mediasi dari Ombudsman bahkan DPRD, seorang otokrat semacam itu tidak akan goyah sama sekali.

lpmrhetor.com, YogyakartaKeputusan Drop Out (DO) terhadap 12 (sebelumnya 22) mahasiswa Universitas Proklamasi ’45 (UP ’45) masih menyisakan tanda tanya besar. Berawal dari aksi penuntutan transparansi pegelolaan dana pendidikan (2/5/2017), sekitar 24 mahasiswa malah mendapat Surat Peringatan (SP) dari rektor UP 45.

Sebelum turunnya SP 1 yang ditetapkan per 26 Mei 2017, ada beberapa aksi lanjutan terkait tuntutan transparansi pada 9, 10 dan 24 Mei 2017. Rangkaian aksi tersebut mencapai puncaknya pada 24 Mei 2017. Dalam demonstrasi terakhir yang dilakukan di luar area kampus UP 45 itu, tidak ada satu pun pihak rektorat maupun yayasan yang menemui massa aksi.

Akan tetapi, Simeon Egi, staf Rektor UP 45, menghubungi secara personal ke-24 mahasiswa tersebut via Whatsapp (27/5/2017). Egi meminta para mahasiswa untuk datang dan menerima SP 1 rektor UP 45, yang disebutkan dapat meningkat menjadi surat pemberhentian (DO-red). Apa yang dilakukan oleh Bambang Irjanto (seterusnya ditulis BI) dinilai ganjil, sebab dijatuhkan pada sekelompok mahasiswa yang sedang mengkritisi sistem kampus. Pengambilan keputusan tersebut dinilai merupakan bentuk perampasan kemerdekaan mahasiswa dan sangat jauh dari kata demokratis.

(Baca juga: Rektor Sulit Ditemui, Mahasiswa Dibohongi)

 

Maladministrasi

Dikeluarkannya Surat Keputusan bernomor 80/SK.Rek/UP/V/2017 tentang Surat Peringatan dan/atau Pemberhentian Sebagai Mahasiswa UP 45 adalah keputusan yang irasional. Pada umumnya, jarak dikeluarkannya SP 1 menuju SP 2 adalah tiga sampai enam bulan. Namun pada kasus tersebut, jangka waktu SP 1 menjadi putusan DO hanya 10 hari.

Detail peningkatan status peringatannya adalah apabila dalam lima hari sejak ditetapkannya SP 1 mahasiswa tidak menandatangai surat keputusan rektor, akan berubah menjadi SP 2. Delapan hari setelahnya otomatis menjadi SP 3, dan dalam sepuluh hari sejak ditetapkan, akan secara administratif menjadi surat pemberhentian (DO).

Tindakan sewenang-wenang pihak kampus dalam menetapkan SP kemudian dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Yogyakarta. Hal itu ditindaklanjuti oleh ORI melalui proses mediasi pada 14 Juni, yang hasilnya bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun pihak kampus merasa tidak berkepentingan. Staf khusus rektor berdalih, hasil mediasi di Ombudsman hanya berlaku bagi mahasiswa karena draf hasil mediasi tersebut berada di tangan mahasiswa. Kampus tidak memiliki berita acara yang seharusnya digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Cepatnya jarak waktu yang ditetapkan oleh pihak kampus, kesalahan administrasi dalam pencantuman mahasiswa, hingga isi surat perjanjian yang menghendaki mahasiswa hengkang dari organisasi non-kurikuler di kampus, menjadi potret bagaimana administrasi kampus begitu mudah dikendalikan semau rektor. Mahasiswa seolah tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kampus, termasuk ketika mencoba memperjuangkan hak-haknya sendiri, dan malah terpatahkan dalam sekali tebas oleh lembaran kertas putusan pihak birokrasi.

 

UP 45 di tangan BI, Birokrasi atau Otokrasi?

Diturunkannya berita acara dalam mediasi di Ombudsman yang sempat menjadi harapan, nyatanya tidak serta-merta menarik putusan BI. 22 orang tersebut tetap distatuskan keluar bahkan haknya sebagai mahasiswa mulai dibatasi dengan larangan masuk kampus dan penon-aktifan status mahasiswa.

Terkait hal ini, ditemui di pos satpam UP 45, Simeon Egi menyatakan pihak kampus telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa, namun harus sesuai dengan keinginan rektor. Dia juga menambahkan, keputusan DO dibuat karena mahasiswa tidak mengindahkan apa yang disampaikan manajemen UP 45.

“Ada empat kali kesempatan yang sudah diberikan dari manajemen UP 45 untuk mereka kembali lagi ke UP 45, tapi dengan ketentuan dari UP 45,” tutur Egi siang itu.

Sebelumnya turun putusan, 22 mahasiswa yang terlibat diberi opsi untuk menandatangai dan mengirim surat pernyataan yang dibuat kampus selambat-lambatnya tanggal 19 Juni. Para mahasiswa yang dinyatakan keluar pada dasarnya sudah mengirim surat pada tanggal tersebut, beberapa hari setelah mediasi di ORI. Surat mereka pun sudah sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi. Namun, pihak kampus menolaknya dengan alasan ketidaksesuaian isi surat pernyataan.

Hal ini dilayangkan secara resmi oleh BI melalui pengacaranya, M. Khambali, pada 6 Juli 2017. Dalam surat pemberitahuan yang dialamatkan kepada pengacara pihak mahasiswa, Sarli Zulhendra, dan Kepala Ombudsman RI perwakilan DIY, dikatakan bahwa salah satu poin dalam surat pernyataan tidak sama dengan keinginan rektor. Padahal apa yang diinginkan oleh rektor telah ditolak saat proses mediasi berlangsung, sebab mengandung klausul larangan berorganisasi. Dalih ketidaksesuaian isi surat inilah yang sebetulnya tidak sesuai hukum dan mengingkari kesepakatan mediasi di Ombudsman. Pihak kampus justru kembali lagi pada surat pernyataan versi mereka dan memberikan jangka waktu hingga akhir Agustus.

“Jadi gini, surat DO kan sudah dikeluarkan mulai tanggal 5 Juni, cuma kita masih memberikan kesempatan sampai 19 Juni. Kemudian, (saat) ada mediasi di Ombudsman, kita berikan lagi sampai awal Agustus,” ungkap Egi pada lpmrhetor.com (11/10/2017).

Perpanjangan waktu ini dimanfaatkan mahasiswa dengan harapan keadaan akan membaik. Mereka menandatangani surat yang dibuat oleh rektor beserta isinya, plus janji mahasiswa yang tertuang dalam berita acara mediasi. Akan tetapi rektor tetap bersikukuh menetapkan keputusan DO, bahkan hingga menurunkan Surat Edaran Penegasan Rektor terkait status 22 mahasiswa tersebut.

Rektor yang anti-kooperatif sama sekali tidak mencerminkan sosok seorang birokrasi. Jika pada akhirnya mahasiswa tetap akan di-DO, maka mediasi terkesan hanya bahan mainan dan formalitas belaka. Poin penting dalam mediasi mengenai proses dialogis dalam penyelesaian masalah bahkan disangkal dan dianggap tidak sesuai keinginan rektor.

 

Campur tangan pemerintah bukan jaminan

Adanya pelanggaran kesepakatan mediasi di Ombudsman memang mengecewakan mahasiswa, namun mahasiswa tetap dalam relnya melanjutkan perjuangan mereka menuntut pencabutan DO. Dengan bantuan mahasiswa lain yang bersolidaritas, 22 mahasiswa tersebut mendatangi gedung DPRD dengan harapan dapat membantu penyelesaian kasus di UP 45 (10/8/2017). Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP) 45 menuntut pihak DPRD ikut andil dalam meluruskan permasalahan ini.

(Baca juga: AMP Terus Kawal Kasus UP 45)

Akhirnya, DPRD mengambil tindakan dengan menyelenggarakan mediasi (28/8). Hadir dalam mediasi tersebut perwakilan dari Kopertis, Ombudsman, dan beberapa rektor dari universitas swasta lain, seperti Universitas Janabadra dan PGRI. Sayangnya, rektor UP 45 sendiri tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Semeon Egi mengatakan bahwa sang rektor sedang ada agenda lain.

“Kalau di DPRD, ya kita cuma mengklarifikasi kaitannya kita diundang. Kebetulan waktu itu Pak Rektor tidak bisa datang karena ada acara yang bersamaan,” papar Egi. Dirinya juga menambahkan, setelah mediasi itu pihaknya memberikan pernyataan tertulis kepada DPRD yang isinya berupa pemberian kesempatan pada mahasiswa melalui surat pernyataan.

Mediasi di DPRD berbuntut keputusan DO kepada 12 mahasiwa karena menolak menandatangani surat pernyataan. Sedangkan, Sembilan lainnya dinyatakan dapat melanjutkan perkuliahan di UP 45, dengan catatan berhenti mengikuti organisasi, tidak lagi melakukan aksi demostrasi, dan bersedia mengikuti prosedur yang ditetapkan manajemen UP 45.[]

 

Reporter: Ika Nur Khasanah

Editor: Fahri Hilmi