Kronologi Resmi AMP Terkait DO 22 Mahasiswa UP45

Massa AMP, beserta seluruh mahasiswa se-DIY, masih mengawal tuntutan mereka. (05/06). Doc: Faris/Rhetor
  1. (Maret-April 2017)

Mahasiswa menuntut transparansi keuangan yang dialokasikan terhadap pengembangan kampus. Sebab mahasiswa melihat sejak keberadaan rektor yang saat ini terpilih (Bapak Ir. Bambang Irjanto, MBA), tidak ada perubahan yang signifikan terkait fasilitas-fasilitas di Universitas Proklamasi 45. Adapun Bapak Bambang Irjanto adalah sebagai pengelola Yayasan Proklamasi ’45. Demikian yang tertuang dalam surat perjanjian pengelolaan Yayasan Proklamasi ’45 tertanggal 26 Mei 2008.

Pada pertengahan April 2017, 25 mahasiswa melakukan audiensi ke kantor Kopertis Wilayah V. Dalam waktu kurang lebih 1 (satu) jam audiensi di kantor Kopertis Wilayah V, mahasiswa tidak menemukan hasil memuaskan. Persoalan yang dikeluhkan mahasiswa terpaksa dikembalikan ke internal kampus.

 

  1. (April-Juni 2017)

Sebanyak 24 mahasiswa yang terlibat aksi menolak rektor diberi Surat Peringatan (SP) berikut surat edaran yayasan dan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh mahasiswa. Adapun secara subtansi isi surat pernyataan tersebut berisi pengakuan telah membuat suasana tidak nyaman di lingkungan UP45; berjanji untuk tidak melakukan demonstrasi kembali dan janji untuk berhenti dari organisasi non-kurikuler. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak menandatangani surat pernyataan tersebut dalam waktu 5 hari sejak ditetapkan, maka surat tersebut naik statusnya dari SP 1 menjadi SP 2. Apabila dalam waktu 8 hari sejak ditetapkan surat tersebut mahasiswa yang bersangkutan tidak juga menandatangani surat pernyataan tersebut, maka surat tersebut naik statusnya SP 3. Apabila dalam waktu 10 hari mahasiswa tidak juga menandatangani surat pernyataan tersebut, maka naik statusnya menjadi surat pemberhentian sebagai mahasiswa.

Mendapatkan respon rektor dan yayasan yang terkesan sewenang-wenang, cenderung menutup ruang demokrasi, berupaya membungkam suara mahasiswa dan membatasi kemerdekaan mahasiswa dengan melarang berorganisasi, melakukan rapat dan memanfaatkan mimbar akademis, maka sebanyak 22 mahasiswa yang mendapat SP tersebut melaporkan tindakan rektor UP 45 ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Yogyakarta.

Menindaklanjuti laporan mahasiswa, pihak ORI Yogyakarta memfasilitasi untuk dilakukan mediasi antara mahasiwa dengan rektor yang bertermpat di Kantor ORI Yogyakarta. Dari mediasi tersebut diperoleh hasil kesepakatan bahwa permasalahan selesai. Mahasiswa dan Rektor islah. Dengan adanya kesepakatakan yang dihasilkan dari mediasi tersebut, maka permasalahan dinggap selesai dan hasil mediasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang bersifat mengikat kedua belah pihak. (hasil mediasi/Berita Acara terlampir).

 

  1. (Juli 2017)

Setelah berlangsungnya mediasi di kantor ORI perwakilan Yogyakarta, 22 mahasiswa yang mendapat SP membuat surat pernyataan sebagaimana tertuang dalam berita acara. Surat tersebut (sesuai kesepakatan). Diserahkan oleh pengacara dari pihak mahasiswa kepada pengacara dari pihak rektor pada 19 Juni 2017. Namun demikian, pihak rektor melalui pengacaranya melayangkan surat kepada pengacara dari pihak mahasiswa dan Kepala ORI perwakilan Yogyakarta, bahwa rektor tetap akan memberlakukan pemberhentian terhadap 22 mahasiswa yang bersangkutan dengan alasan mahasiswa tidak menyerahkan surat hingga tanggal 19 Juni 2017 dan/atau mahasiswa tidak menyerahkan surat sebagaimana yang dikehendaki oleh rektor.

Padahal surat pernyataan yang dikehendaki oleh rektor telah ditolak saat mediasi karena mengandung larangan berorganisasi, yang kemudian dinilai mencederai sistem demokrasi, dan berisi pengekangan terhadap mahasiswa. Adapun surat pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa telah sesuai substansinya dengan hasil dari mediasi di kantor ORI. Sebagaimana dibenarkan oleh kepala kantor ORI perwakilan Yogyakarta saat dikonfirmasi oleh mahasiswa pada, Senin, 17 Juli 2017.

Dengan harapan demi keadaan yang lebih baik, pada 21 Juli 2017 mahasiswa menandatangani surat yang dibuat oleh rektor dengan isinya ditambah dengan janji mahasiswa yang tertuang dalam berita acara mediasi di kantor ORI perwakilan Yogyakarta. Bahwa mahasiswa dan rektor akan melakukan proses-proses dialogis dalam menyelesaikan persoalan di Universitas Proklamasi ’45. Namun demikian, rektor tetap bersikukuh dengan pendiriannya akan memberhentikan 22 mahasiswa. Sebagaimana telah diturunkannya Surat Keputusan Rektor terkait pemberhentian 22 mahasiswa ke setiap fakultas di Universitas Proklamasi ’45. Saat ini mahasiswa tengah menungggu dukungan dari seluruh civitas akademika UP 45 agar permasalahan ini segera dapat diselesaikan.

Aliansi Mahasiswa Proklamasi

—–

Tambahan :

Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Drop Out 22 Mahasiswa untuk Membungkam Suara Mahasiswa