Kemenpan-RB: Cumlaude Garansi PNS

Polemik serta kontroversi  wacana Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpam-RB) terkait rencananya untuk merekrut setiap lulusan terbaik perguruan tinggi berstatus Cumlaude dan diberi keleluasaan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes masih terus berlanjut hingga saat ini. Seperti diketahui sebelumnya di berbagai surat kabar, bahwa Yuddy akan proaktif mencari lulusan-lulusan berstatus cumlaude dari berbagai perguruan tinggi berstandar untuk di ikutkan menjadi PNS dan garansi lolos tanpa tes.
Walaupun wacana tersebut berawal dari opitmisme Kemenpam-RB yang bertujuan untuk membenahi  dan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara, Namun  wacana tersebut masih menimbulkan polemik di kalangan akademisi, khususnya dosen dan mahasiswa. Pasalnya, wacana kemenpam tersebut dinilai terburu-buru dan di khawatirkan akan merubah orientasi perguruan tinggi (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
Hal itu di akui oleh Khoiro Ummatin, S.Ag. , M.Si, salah satu dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Menurutnya, Kemenpam-RB terlalu tergesa-gesa  jika menetapkan program tersebut tanpa ada peninjauan matang atau syarat-syarat yang mendampingi, seperti keterampilan dan kompetensi lulusan yang merupakan faktor penting yang harus di pertimbangkan.
“Pak Yuddy tergesa-gesa bila itu betul mau ditetapkan dengan tanpa ada syarat-syarat yang mendampingi selain IPK. Seperti skill keterampilan sesuai kompetensi lulusan perlu di pertimbangkan” Ujarnya.
Pernyataan lain diungkapkan oleh Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Farid. Ia menyoroti wacana kemenpam tersebut yang ia rasa merubah orientasi sebuah perguruan tinggi, yang seolah jadi PNS adalah tujuan. Ia juga mengakui bahwa wacana tersebut memang  membawa angin segar bagi banyak mahasiswa tapi juga sebagai kabar buruk bagi banyak mahasiswa lainnya. Menurutnya, indikator kompetensi mahasiswa sangat tidak representatif  jika hanya dilihat dari IPK semata, karena untuk mengasah skill dan kompetensi itu, mahasiswa dituntut untuk aktif di organisasi, bahkan di lembaga pesantren yang kadang harus mengorbankan nilai akademik kampus.
“Wacana kemenpam tersebut seolah menumbuhkan stigma mahasiswa bahwa jadi PNS adalah tujuannya, ya memang wacana itu sebagai kabar baik bagi banyak mahasiswa, kabar buruk juga bagi banyak mahasiswa lainnya. Gampang kalo cuma ngejar IPK cumlaude, tinggal kuliah, pulang, garap tugas kuliah, tapi kan tugas mahasiswa bukan wilayah itu saja, skill dan kompetensi perlu kita asah, ya melalui aktif di organisasi, bahkan di pondok yang kadang harus mengorbankan nilai akademik kampus”. Keluh Mahasiswa jurusan Fisika Murni, UGM tersebut.
Memang sudah bukan rahasia lagi kalau menjadi PNS adalah salah satu profesi yang paling banyak dicari di Indonesia. Setiap tahunnya, ribuan orang berbondong-bondong mengikuti seleksi, itupun hanya meloloskan per sekian persen dari total yang ikut serta, saking sulitnya.
Seperti yang disampaikan Nadhiroh, yang juga salah satu Dosen Jurnalistik di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baginya, prosesi dan dinamika seleksi PNS yang di wacanakan kemenpam harus di pertimbangkan matang-matang, jangan nantinya malah jadi bumerang tersendiri bagi pemerintah. Karena buktinya sampai hari ini masih banyak honorer/wiyata bakti yang sudah sekian lama belum juga di angkat jadi PNS, karena keterbatasan akses dan kuota. Terlebih dengan adanya wacana baru Kemenpam-RB ini.
“Perlu dipertimbangkan masak-masak sebelum isu itu benar-benar menjadi sebuah kebijakan, sampai sekarang ini masih ada honorer/wiyata bakti yang ingin di angkat jadi PNS karena salah satunya keterbatasan kuota, mereka belum bisa diangkat. Pemerintah sendiri nanti yang repot kalo misalnya semua mahasiswa yang IPK 3,5 bisa lolos tanpa seleksi. Sudah siapkah pemerintah?,”. Tutur dosen yang aktif di bidang jurnalistik tersebut. 
Pengakuan lain pun di lontarkan oleh Rizki Zaenal, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Baginya, wacana Kemenpam-RB tentang recruitmen PNS tanpa tes yang di khususkan bagi lulusan perguruan tinggi yang ber IPK 3,5 keatas  tak lebih dari motivasi semata, walau pun pasti ada positif dan negatifnya. Ada hal yang lebih penting dari peran seorang warga negara, terlebih sebagai akademisi dan pemerintah yaitu saling, menolng, saling membangun dan bersikap jujur.
“Plus dan minus setiap kebijakan pemerintah, termasuk wacana Kemenpam-RB ini pasti ada, yang penting kita tetap bisa memposisikan diri sebagai warga negara Indonesia, saling menolong dan saling membantu, apalagi yang jadi pegawai pemerintah (PNS) ya harus bersikap jujur supaya terjaga integritas negara.” Pungkas mahasiswa yang hoby nge game ini. [Adam]