Kejahatan Birokrasi Kampus

Oleh: M. Rahmat Zain*

Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya, dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman.

(H.R. Muslim)

Sebagai mahasiswa kita pasti tidak asing dengan kata “kritik-otokritik”. Kata tersebut idealnya bukan hanya didengar saja oleh mahasiswa, namun juga harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kririk-otokritik idealnya mampu digemakan mengingat kondisi akademik kampus yang dirasa carut marut. Ya, mahasiwa adalah seseorang yang menjadi sumber pemikiran dalam menyampaikan aspirasi serta kreativitas.

Kebenaran menjadi landasan dasar bagi mahasiswa untuk selalu mengontrol jalannya suatu sistem yang berlaku di dalam kampus. Pergulatan dalam kehidupan civitas akademika harusnya menjadi ajang bagi mahasiswa untuk selalu mencari tahu dan mencoba hal yang baru. Segala aktivitas kampus menjadi suatu kebenaran apabila mahasiswa mempunyai kebebasan dan kemerdekaan berekspresi. Apalagi yang berkaitan dengan penyikapan terhadap carut-marut kehidupan kampus yang semakin hari semakin sangat jauh dari harapan.

Kebijakan kampus selalu berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui lembaga Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk status PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri). Kebebasan akademik untuk menyalurkan aspirasi melalui mimbar akademik harusnya selalu diagungkan mahasiswa di seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Penyampaian aspirasi tersebut bisa saja disalurkan dengan melalui media tulis (pers), seni dan sastra, hingga aksi protes dengan turun ke jalanan,

Aksi-aksi yang merupakan bagian dari kritik-otokritik itu bukan atas dasar yang asal-asalan, namun karena didasarkan pada idealisme mahasiswa itu sendiri. Aksi tersebut tidak akan terjadi selama permasalahan tidak selalu terjadi. Tapi realita berkata lain, masih banyak terjadi permasalahan di kehidupan akademik, baik secara konten pengajaran, fasilitas kampus, sampai ke taraf tertutupnya transparansi akumulasi anggaran yang sudah dimaktub dalam BOPTN (Bantuan Operasional PTN) dan BLU (Badan Layanan Umum).

Kejahatan birokrasi sebenarnya tak harus ada lagi pada saat ini, dikarenakan proses perebutan mimbar akademik itu telah dianggap selesai pada tahun 1998, atau yang sering kita sebut dengan istilah “kejatuhan rezim orde baru”. Perjalanan reformasi sudah sampai kepada angka 19 tahun, yang artinya mahasiswa dapat secara merdeka membuka ruang-ruang diskusi di sekitar kampus. Usia 19 tahun bukanlah waktu yang singkat, tidak layak rasanya jika pada usia tersebut kebebasan mimbar akademik masih saja direcoki oleh ketidakdewasaan birokrasi.

Ya, menuju usia 20 tahun reformasi, perjalanan dunia pendidikan memang tidak begitu mulus. Sadar atau tidak sadar, sekarang mimbar akademik perlahan digerus oleh kepentingan politik yang dilakukan pemerintah pusat, sampai kepada pengaruh nyata kepentingan penguasa kampus. Kita bisa melihat bahwa hari ini ruang gerak mahasiswa sebagai wadah kreativitas aktualisasi diri dalam menyampaikan materi, forum diskusi, sampai pembangunan karakter kepemimpinan, telah diambil alih oleh kebijakan yang memarginalkan mahasiswa.

Kebijakan tersebut dibuat langsung oleh Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK) tahun 2017, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

Kebijakan yang tidak masuk akal tersebut mengharuskan pelaksanaan PBAK berada di bawah kontrol dosen dan karyawan dalam pelaksanaannya. Itu menjadi pertanda bahwa mahasiswa tidak dapat lagi banyak “campur tangan” di dalamnya. Mahasiswa tidak diberikan ruang yang luas untuk mengeluarkan inspirasinya dalam membuat konsep untuk sahabat mahasiswa baru karena banyak diintervensi oleh pihak dosen. Ketidakterlibatan mahasiswa inilah yang jelas menimbulkan stigma buruk, bahwasannya tidak ada lagi ruang bagi mahasiswa dalam menjalankan kegiatan yang bersifat “mahasiswa”. Segala kegiatan yang ada sudah bersifat birokratis, di mana mahasiswa baru harus tunduk dan ikut segala aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak dosen.

Melihat realita tersebut, penulis ingin menyampaikan bahwa kebenaran dan keadilan dalam civitas akademika sudah MATI. Bangku-bangku monoton yang berada dalam ruangan menjadi bersifat wajib bagi mahasiswa. Kenyataan miris ini ke depannya ditakutkan akan memakan korban. Ketika dosen menyampaikan materi yang tidak dinamis, dan tidak ada ruang dialektika dalam proses akademik, maka dapat dipastika kreativitas mahasiswa dan daya kritis yang selama ini menjadi identitas mahasiswa akan mati.

Jangankan masuk dalam materi di bangku perkuliahan, proses pelaksanaan PBAK saja terlihat tidak dinamis. Hal itu terlihat dari beberapa dosen yang dirasa tidak kredibel dalam menyampaikan konten materi. Nah, menyampaikan materi saja masih tidak dinamis apalagi jika cara mengajarkannya dengan suasana monoton dan membosankan. Bisa dibayangkan, bagaimana mahasiswa bisa berkembang?

Secara garis besar, penulis hanya ingin menyampaikan bahwa, ketika dosen dan karyawan yang berada di perguruan tinggi, terkhusus Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tidak bisa menerima kritik dari mahasiswa, maka bisa diartikan bahwa ada ketakutan dari pihak dosen dan karyawan. Jika ada rasa ketakutan yang tercermin, maka kesalahan yang menjadi kritik itu hanya akan menjadi beban jabatan mereka yang sedang mengemban. Ini pertanda jelas, bahwa ada praktik pembunuhan daya kritis di lingkungan kampus.

Ketika “kejahatan” ini terus menerus terjadi di lingkungan civitas akademika, maka yakinlah, bahwa perbudakan sistem sudah sangat jelas terjadi di dunia pendidikan. Jika kita selaku kaum intelektual masih memiliki nalar kritis, kejahatan ini haruslah dilawan secara serius dengan melakukan penolakan terhadap kondisi pengekangan kebebasan akademik.

*Ketua Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *