Ideologi Negara dan Kecacatan Praktiknya

Ilustrasi: Anonim

Dalam setiap kajian sosial, kehidupan berkeadilan merupakan sesuatu yang menjadi impian semua orang kapanpun dan di manapun. Menuntut kemampuan negara dalam memikirkan nasib rakyatnya, demi tercapainya impian tadi, seakan menjadi sebuah keharusan. Satu-satunya alasan logis yang mendasari hal itu adalah karena masih banyak kemiskinan, ketimpangan, dan kesenjangan sosial yang tinggi di negeri kita. Puthut Ea dalam salah satu novelnya menyindir, “Kalau ada standar minimal orang miskin, mengapa tidak ada batasan orang-orang kaya?”.

“Berpikirlah mendasar, cari dan dalami sampai ke akar-akarnya,” begitulah pesan salah satu filsuf. Pernyataan tersebut coba mengatakan bahwa kondisi sedemikian rupa yang terjadi hari ini, khususnya di Indonesia, membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam tentang apa yang menjadi akar persoalan dari semua itu. Apakah persoalan ekonomi polilik sosial dan budaya Indonesia hari ini sudah benar? Atau lebih jauh lagi, apakah seperangkat ide dan ideologi yang digunakan Indonesia memang tidak baik-baik saja?

Maka, akan lebih menarik jika isi pembahasan dalam tulisan ini lebih penulis arahkan kepada pemahaman atas ideologi yang dimiliki Indonesia, lengkap dengan kritik terhadap langkah praksis yang digunakan.

Ideologi sendiri adalah istilah yang dimunculkan pada akhir abad ke-18 oleh seorang filsuf asal Perancis, Antonie Destutt de Tracy. Istilah tersebut awalnya digunakan untuk menjelaskan sains tentang ide. Pada pengertian berikutnya, ideologi didefinisikan sebagai sebuah kerangka berpikir yang komprehensif. Ideologi juga merupakan sebuah cara memandang segala sesuatu dengan sebuah sistem pemikiran.

Namun dengan itu, sebuah ideologi akan berubah abstrak saat dihadapkan dengan masalah kebijakan publik dan urusan politis. Seringkali kita melihat salah satu tokoh politik yang malah menyetujui dan mendukung industrialisasi besar-besaran yang tidak sedikit justru mengeksploitasi kekayaan alam kita. Realita tersebut menunjukan bahwa, bisa jadi, ideologi tokoh politik tersebut adalah penganut kapitalisme pasar bebas.

Secara historis, Indonesia merupakan negara dengan dinamika dan pergolakan ideologi yang begitu dialektis, terutama sebelum tahun 1945. Hal ini bisa dilihat dengan Soekarno yang berbangga dengan Nasakomnya. Lalu, beberapa tokoh Muslim radikal dengan ideologi negara Islamnya, dan masih banyak yang lain lagi. Namun, pilihan ideologi kebangsaan Indonesia kemudian dipilihlah pada Demokrasi Pancasila, dimana lima sila utamanya menjadi prinsip dan landasan mendasar dalam praktik-praktik berbangsa dan bernegara: politik, ekonomi, budaya, dan sosial.

Teori bisa setinggi langit, tapi yang penting adalah praktiknya. Kira-kira begitulah pernyataan yang bisa juga menggambarkan ideologi demokrasi pancasila di Indonesia saat ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung terselesaikan. Nyatanya hari ini, yang terjadi justru persaingan yang semakin kuat dari para pemangku kebijakan yang dibekingi oleh elit ekonomi multinasional.

Skandal perselingkuhan itu justru membuat angka ketimpangan sosial semakin tinggi. Padahal, ketiga sila tersebut cenderung lebih kepada spirit sosialisme. Tapi, di negeri yang 32 tahun dijajah oleh pembodohan dan pengkaburan sejarah nasional ini tidak bisa jernih melihat berbagai pemikiran yang mestinya bisa dipelajari dan dipraktikkan kebenarannya. Apapun yang memiliki hubungan dengan komunisme, maupun sosialisme, pasti langsung diberikan label terlarang, tak bertuhan, dan sejenisnya. Sehingga, yang terjadi adalah ke-tidak-tuntas-an dalam belajar dan memahami segala sesuatu.

Indonesia – kalau boleh secara kasar menyebutnya – adalah negara dengan konsep yang baik, tapi dengan praktik yang buruk. Bahwa demokrasi sebagai prinsip utamanya justru menghalangi kebebasan berpendapat dan memiskinkan manusia. Hal ini dicontohkan dengan praktik penangkapan aktivis yang memperjuangkan hak atas tanah di Kulonprogo, pemberangusan hak-hak buruh dengan PP 78, dan penangkapan petani atas berbagai konflik perampasan lahan pertanian. Sehingga semangat ber-ideologi menjadi hanya sekadar tekstual atau sesuatu yang diidealkan saja, tanpa pernah dipraktikkan.

Spirit sosialisme sebenarnya adalah hal yang ilmiah dan bisa dibuktikan. Mari kita lihat secara objektif Uni Soviet pada masa kepemimpinan Lenin, Tiongkok pada masa kepemimpinan Mao Tse Tung, atau Kuba pada masa kepemimpinan Fidel Castro dan negara Amerika Latin yang serupa. Saat itu memang tidak terdapat pembangunan yang megah-megah maupun kekayaan semu yang sangat menonjol, tetapi masyarakat hidup dalam kesejahteraan atau boleh dibilang kesederhanaan. Dimana kebutuhan materi dan non-materinya terpenuhi.

Sosialisme sendiri adalah sebuah sistem ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dengan negara sebagai pengontrolnya. Sebagaimana hari ini, Kuba menjadi sorotan dengan ideologi sosialismenya yang mampu membangkitkan melek huruf yang tinggi bagi penduduknya, kemandirian ekonomi, juga regulasi kebijakan yang luar biasa hebat, seperti: pendidikan seluruh jenjang yang gratis, terjaminnya lapangan pekerjaan, dan jam kerja yang sejumlah enam jam perharinya yang mengoptimalkan buruh dengan kehidupan keluarga maupun lingkungan sosialnya, serta dapat sama sekali lepas dari belenggu embargo Amerika Serikat.

Kesesuaian antara teori, ideologi, atau yang diidealkan dengan praktiknya kemudian menjadi yang utama. Jangan sampai seperti yang terjadi di negeri kita yang ber-ideologi Pancasila, yang orientasinya cenderung kepada spirit sosialisme, namun dalam praktiknya masih mengedepankan liberalisme, kapitalisme pasar bebas, dan eksploitasi besar-besaran dalam segala aspek kehidupan bangsa.

Praktik pencederaan tersebut semestinya sangat serius untuk disikapi. Lagi-lagi kesesuaian antara teori dan praktik harus diutamakan, dan hal itu juga harus dibarengi syarat-syarat tegas untuk menuju pembentukannya. Sebagaimana Indonesia yang harus tegas, tidak melulu bergantung pada kerja sama asing, yang membuat ketergantungan dan rendahnya kemandirian ekonomi. Keniscayaan sejarah pada akhirnya yang membuat kapitalisme hancur. Hal ini tergantung waktu dan usaha dalam mempercepatnya menuju sistem yang lebih baik dan benar. Kapitalisme akan dihancurkan oleh krisisnya sendiri, dan kita tidak perlu terkejut jika suatu saat nanti hari itu tiba.

 

*Penulis merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

 

 

Editor: Fahri Hilmi