Hukum, Tajam ke Bawah Tumpul di Atas

Hukum, Tajam ke Bawah Tumpul di Atasilustrasi: keepo.me
Oleh: Nur Rifqi

Idealnya, setiap orang mempunyai kesetaraan di hadapan hukum, termasuk Indonesia sebagai negara hukum.  Hal tersebut populer dikalangan mahasiswa hukum dengan sebutan Equality Before The Law. Asas persamaan kedudukan di muka hukum merupakan asas di mana terdapat suatu kesetaraan hukum terhadap setiap individu masyarakat tanpa ada suatu pengecualian. Asas ini bisa dijadikan sebagai patokan dasar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal maupun minoritas.
Di dalam teori-teorinya tentang masyarakat, pakar sosiolog berpaspor Prancis, Emile Durkheim, menaruh perhatian besar pada kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang dijumpai dalam masyarakat. Hukum adalah suatu solidaritas. Dalam metode empirisnya ia membuat suatu kesimpulan bahwa hukum sebagai moral sosial yang pada hakikatnya adalah suatu ekspresi solidaritas sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat.
Namun di sisi lain, dikarenakan ketimpangan sumber daya (kekuasaan maupun modal) asas tersebut didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai perisai untuk melindungi kekuasaan maupun asetnya. Akibatnya, hukum tak berjalan sebagaimana idealnya.
Tidak luput dari memori penulis bagaimana kisah nenek renta asal Situbondo, berusia ketika itu 63 tahun, Asianai. Ia didakwa telah mencuri sejumlahbatang pohon jati milik Perhutani, divonis 1 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah. Tidak setara jika dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan elit, pejabat kepolisian, bupati, hingga para menteri yang melakukan korupsi.  Merekadijatuhi hukuman yang tidak sebanding dengan jumlah harta yang digelapkan.
Penulis sepakat dengan apa yang diucapkan Satjipto Rahardjo, “Semakin tinggi kekuasaan seseorang, semakin sedikit hukum yang mengaturnya”. Jargon anak hukum pun keluar, hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Prosedur hukum menjadi begitu tajam ketika menyelesaikan kasus milik orang-orang bawah, dan menjadi sangat tumpul ketika harus melawan orang yang lebih berkuasa.
Apakah mereka yang begitu digdaya dalam kursinya melakukan tindakan ‘membisniskan hukum’?  Entahlah. Inilah pergerakan hukum di Indonesia, yang menang adalah mereka yang memiliki kekuasaan, modal, maupun kekuatan.
Kita tidak perlu resah terhadap para koruptor karena negara kita memiliki komisi yang bertugas untuk memberantas korupsi. Kita tidak perlu gelisah terhadap putusan hakim karena di luar sana banyak kebenaran dan kebijaksanaan yang selalu mendukung di belakang kita. Kita hanya perlu memelihara dan meningkatkan tingkat solidaritas sosial kita –masyarakat dan pemerintah- terkait permasalahan yang telah mendarah daging ini demi tercapainya suatu kemaslahatan yang hakiki.
Hanya di negara kita bagaimana solidaritas moral dengan degradasi moral bisa berjalan beriringan. Jadi ketika Anda merasa heran dan berada di suatu negara di mana solidaritas moral berjalan berdampingan dengan kekompakan ‘kepentingan’, yakinlah, bahwasanya Anda sedang menginjakkan kaki di tanah ibu pertiwi Indonesia.
* Tentang Penulis
 Mahasiswa Fakultas Syariah
dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga