GNP Kawal Isu Pendidikan Melalui Aksi Damai

lpmrhetor.com, Yogyakarta – Beberapa tuntutan di nyatakan dalam press rilis aksi gabungan mahasiswa dari beberapa organisasi se-DIY. Dalam aksi damai untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional ini, massa aksi yang menamai dirinya sebagai Gerakan Nasional Pendidikan (GNP), mereka bergandengan tangan melakukan longmarch dari Parkiran Abu Bakar Ali mulai pukul 11:45 WIB hingga area Nol KM pada Rabu, (2/6).

Aksi yang mengusung tema “Rakyat Bersatu Lawan Liberalisme Pendidikan untuk Mewujudkan Pendidikan Bervisi Kerakyatan” ini dilaksanakan sebagai ajang kepedulian terhadap kebobrokan pendidikan saat ini. Pendidikan yang tidak lagi mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga komersialisasi pendidikan yang tergambar dalam program Studen Loan atau kredit pendidikan. Selain itu, pendidikan yang tidak merata karena sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.

Hal tersebut seperti diungkapkan Reza selaku Ketua Organisasi LMND yang ikut terlibat dari aksi GNP sejak empat tahun yang lalu. “Keresahannya jelas kita di hadapkan dengan pendidikan yang mahal,” ungkapnya.

Reza juga menambahkan bahwa pendidikan hari ini tidak lagi bersifat demokratif dan cenderung menanggalkan poin keempat pancasila yang sebagai tiang negara dan pedoman negara. Hal ini dapat dilihat dari sempitnya ruang-ruang dialektika bagi civitas akademik.

“Kemudian pendidikan yang tidak memanusiakan manusia, kenapa tidak memanusiakan manusia? Karena setiap aktivitas di dunia kampus selalu dibatasi selalu dibubarin diskusi-diskusi ilmiah justru selalu di hajar-hajar semua dan itu menurut kita melanggar daripada point ke empat dari pancasila” imbuhnya.

Miki Ezakta selaku Koordinator Umum GNP, juga mengatakan bahwa gerakan-gerakan seperti ini tidak berhenti dan bubar saat aksi berakhir. Tapi juga akan melakukan follow-up ke depannya dengan membuat suatu program yang menjawab berbagai polemik di dunia pendidikan saat ini.

“Untuk follow-up kita di tahun 2018 itu nanti kita akan membuat suatu programatik secara bersama dalam menjawab polemik-polemik yang ada dipendidikan misalnya bagaimana persoalan di Student Loan, UKT, Drop-out, dan juga UN-BK yang diterapkan dan itu yang harus kita kaji di dalam rumusan suatu kekuatan data dan suatu kekuatan perspektif ideologis di dalam mengkaji persoalan-persoalan pendidikan,” ujarnya.

Melalui aksi peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018 tersebut, Gerakan Nasional Pendidikan mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan; mendorong terwujudnya lingkungan perguruan tinggi yang demokratis dan transparan, lawan kapitalisme pendidikan; cabut UU Sisdiknas, UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan kebijakan lain yang kapitalistik; tolak komersialisasi pendidikan dalam bentuk UKT dan Student Loan; wujudkan demokratisasi pendidikan; segera wujudkan UMSK (upah minimum sektoral); turunkan harga bbm dan kembalikan subsidi rakyat; cabut PP no. 78 tahun 2015 tentang pengupahan; lawan liberalisme ekonomi dan paket kebijakan anti rakyat (16 paket kebijakan Jokowi-Jk); wujudkan reforma agraria sejati; nasionalisasi asset strategis negara di bawah kontrol rakyat; tangan partai alternatif rakyat untuk pembebasan nasional melawan imperalisme. []

Reporter: Itsna Rahma N.

Editor: Fiqih Rahmawati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *