Gelar Pemutaran Film, JDA Tuntut Selamatkan Tanah Jogja

lpmrhetor.com, UIN Sunan Kalijaga –  Teatrikal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Yogyakarta diramaikan oleh diskusi dan pemutaran film, Selasa, (20/9). Kegiatan itu digelar oleh Jogja Darurat Agraria (JDA). Tema yang diangkat yaitu Lemahmu Udu Duwekmu, Mengurai Hak Milik atas Tanah, Perspektif Warga DIY.

Diskusi tersebut berlangsung dari pukul 14.00 WIB dan dibuka oleh Wingyo, selaku moderator acara.

“Manusia hidup di darat bukan di laut, maka tanah menjadi suatu permasalahan pokok. Yang menjadi persoalan, bagaimana kebijakan daerah mampu melayani seluruh lapisan masyarakat? Karena tanah merupakan persoalan kodrat, bukan persoalan politik. Dari mana pula akar persoalannya?” jelas Wingnyo selaku moderator acara.

Dampak dari restorasi tanah sangatlah mengganggu nasib rakyat. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat terlihat jelas, hingga terbentuknya kelas-kelas sosial.

“Tahun 2007 terjadi penggusuran beruntun, 7 rumah dibongkar paksa dan beberapa bulan kemudian 17 rumah menjadi sasaran. Hingga akhirnya warga melakukan audiensi di Kepatihan. Sultan pun angkat bicara bahwa tidak akan ada penggusuran. Tapi yang terjadi sebaliknya, 100 rumah lebih menjadi korban penggusuran paksa. Tahun 2008 sampai 2009, penggusuran merembet ke selatan Parangkusumo sebanyak 117 rumah warga diambil secara paksa. Tahun 2010 ke arah barat tepatnya lokasi ARMP dilayangkan surat bongkar sebanyak enam kali, setelah 6 tahun kemudian sebelah barat gunung pasir terjadi 141 hektar pematokan tanah dari kepatihan SG/PAG.” tutur Kawit salah satu warga daerah Parangkusumo yang berusaha menjelaskan panjang lebar kepada audien.

Warga pun banyak yang mengeluh atas tindakan pemerintah daerah yang mengatas namakan Kesultanan dan Kepatihan. Ada pula berita yang tidak di ekspor oleh publik seperti ratusan warga petani yang memiliki tanah subur terkena restorasi gunung pasir yang berdampak bagi keberlangsungan hidup mereka. Padahal SG/PAG sudah dihapus.

“Tahun 2007 kemarin dilaksanakan perda prostitusi, kelihatannya bagus tapi ternyata kurang ajar. Surat perintah dari Panitikesmo tidak semuanya menggunakan prosedur hukum, tapi juga atas dasar kekuasaan.” ungkap Watin, salah satu peserta diskusi umum yang mencoba menambahi pernyataan Kawit.

Ancaman penggusuran dari pihak korporat bak jamur di musim hujan. Kebijakan yang seharusnya untuk melindungi nasib rakyat dijadikan tameng untuk menguasi permukaan bumi.

“Di Watu Kodok terdapat pula ancaman penggusuran baru dari pihak investor dengan membawa surat dari panitikesmo. Penggusuran yang terjadi tidak memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.” sedikit paparan dari Rubiati, salah satu narasumber.

Persoalan agraria menjadi permasalahan pelik yang dialami oleh masyarakat terutama yang ada di Yogyakarta sendiri.

“Sejak tahun 2004 sudah dilakukan pengeboran untuk penelitian, hingga berlanjut pada pembangunan pasir besi pada tahun 2006. Salah satu penyebab keresahan masyarakat Jogja yaitu adanya seseorang yang mempunyai jabatan ganda semisal, raja menjabat gubernur. Yang ada pemerintahan dijadikan sebagai tunggangan kuda.” kata Tukijo, yang merupakan salah satu warga Kulonprogo.

Realita yang terjadi yaitu masyarakat Jogja akan menderita, dan tinggal menunggu pelaksanaannya. Negara seharusnya hadir ketika rakyat membutuhkan tanah seperti yang terjadi saat ini.

“Restorasi gunung pasir yang terjadi di daerah Parangtritis merupakan salah satu ulah dari pihak Universitas UGM. Atas nama warga yang merasa terdzolimi, kami minta pertanggung jawaban dan kami minta tanah kami kembali.” Tambah kawit dengan raut gregetnya.

“Rakyat menjadi korban ketika haknya dirampas dan hanya ada satu kata, ‘lawan’. Ada kerangka acuan formal dalam melembagakan suatu hukum yang ada. Kita harus membedakan antara Badan Hukum Privat dan Badan Hukum Publik. Kesultanan dan Kadipaten sebagai Badan Hukum Warisan Budaya telah terjerat dalam silogisme ‘jeruk makan jeruk’ yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan di wilayah admistrasi pemerintahan DIY.” ucap Paramyta Iswari pegiat Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria dalam acara diskusi dan pemutaran film Jogja Gawat Demokrasi.

Reporter : Septia Annur Rizkia

Editor : Fahri Hilmi