Dinamika Pers Mahasiswa di Era Reformasi

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Perubahan kehidupan tersebut terakomodir dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis, berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

[divider][/divider]

LPM di Ranah Reformasi

Sejarah organisasi pers mahasiswa (persma) di Indonesia selama ini kerap dimarginalkan dalam bingkai besar sejarah pergerakan mahasiswa. Meski demikian, sebagai bagian dari gerakan perubahan, persma tidak pernah absen dalam memberikan kontribusi atas setiap perubahan yang terjadi. Tidak sedikit cerita yang menuturkan bahwa kantong-kantong persma menjadi semacam markas bersama bagi beragam gerakan yang tengah bergeliat merespon arus besar perubahan sosial-politik.

Berbagai tulisan kritis dan penerbitan alternatif sepanjang sejarah konsolidasi demokrasi dan wacana kebangsaan diwarnai dan dipimpin organisasi persma. Bahkan di setiap daerah yang memiliki basis kampus dan tradisi intelektual, maka beragam bentuk sekaligus kisah perlawanan persma atas rezim represif dan sentralistik.

Mengapa Pers Mahasiswa Bergolak?

Lahirnya Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di setiap Universitas tak lepas dari sejarah panjang dan berdinamika, mulai dari masa kolonialisme Belanda hingga saat ini. Pada masa itu berbagai mahasiswa dari kalangan pribumi yang kuliah di Belanda memiliki kesadaran perjuangan dan jiwa nasionalisme yang sangat tidak sepakat dengan adanya penjajahan di Hindia Belanda. Salah satunya adalah bapak pers nasional Tirto Adhi Soerjo yang kemudian mendirikan surat kabar Medan Prijaji (1907). Mereka yang menimba ilmu di Belanda kemudian membentuk sebuah organisasi sosial Indisch Vereninging pada 1908 yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Hal tersebut senada dengan perkataan Maheng, ketua PPMI saat diwawancarai wartawan LPM Rhetor.

Gerakan pers mahasiswa cenderung mengkritik kebijakan pemerintah khususnya pada masa Orde Baru. Pada masa itu terjadi sebuah kejadian besar yang menjadi sejarah hingga saat ini yaitu ‘Reformasi’. Tepat tanggal 19-21 Mei 1998 terjadi demonstasi besar-besaran di depan gedung DPR/MPR RI, hingga puncaknya tanggal 21 Mei 1998 Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden.

Pada masa Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno, ada sebuah wadah yang menampung semua himpunan atau kumpulan pers mahasiswa yaitu Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) yang lahir pada tanggal 16-19 Juli 1958. Dalam konteks tersebut IPMI memilih bersikap independen dalam merespon tuduhan-tuduhan yang ada tepat pada tanggal 10 September 1965, bahkan pemerintah Soekarno mengklaim bahwa IPMI merupakan anak Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi karena tidak mencantumkan Manipol Usdek (salah satu aturan Soekarno sebagai haluan negara) dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pada tanggal 25-30 september 1966 diadakan musyawarah nasional di Bandung dengan hasil keputusan, IPMI berubah sikap dan melebur dalam aktivitas politik melawan otoritarisme Demokrasi Terpimpin dengan menjadi Biro Penerangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), sebagaimana di kutip dalam buku yang berjudul ‘Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia’ karya Moh. Fathoni, dkk.

Maheng mengatakan bahwa sebelum lahirnya IPMI tahun 1958, IPMI merupakan peleburan dari Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI) dan Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI) di Konferensi II Pers Mahasiswa Indonesia. Dan masing-masing bekerja secara independen.

Hingga tiba saatnya masa pemerintahan Soeharto, secara kuantitas kegiatan pers mahasiswa masih ada namun IPMI belum jelas sikap atau perannya dalam pergerakan. Ditambah lagi situasi politik yang sedang memanas saat itu. Gagalnya Kongres ke-VI karena adanya Peraturan pemerintah dalam UU 1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang mematikan ruang gerak dan keberadaan IPMI hingga berujung pada pembentukan wadah baru untuk menaungi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM).

Sebelum terbentuknya wadah baru, LPM tiap kampus mulai kocar-kacir dengan diberlakukannya NKK/BKK yang cenderung mengekang mahasiswa. Selain itu dikeluakannya Sistem Pendidikan Nasional dalam UU No. 2//1989 dan Surat Keterangan Dirjen Dikti No. 849/D/T/1989 tentang penerbitan yang cenderung membatasi ruang gerak pers mahasiswa. Setiap ada penerbitan baik dari persma ataupun pers lainnya harus mempunyai Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP) dari pemerintah “Jangankan persma, ya. Semua pers juga ada Surat izin usaha penerbitan (SIUP) jadi semua tulisan harus disensor. Siapapun yang mengkritik pemerintah akan di bredel,” ucap Maheng.

Dari pergolakan tersebut, dalam buku ‘Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia’ karya Moh. Fathoni, dkk, juga tercantum bahwa aktivis persma menggumpal dan melahirkan kesadaran bersama untuk mengadakan gerakan baru ketika IPMI dianggap tidak lagi efektif dalam pergerakan pers. Tepat pada tanggal 15 Oktober 19992 pukul 16;29 WIB diputuskan wadah baru bernama Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia (PPMI).

Perlu diingat bahwa PPMI bukanlah turunan dari IPMI, Maheng mengatakan bahwa kegagalan IPMI dalam melaksanakan kongres ke-VI karena adanya intervensi dari pemerintah, sehingga menimbulkan kekecewaan bagi persma, pada akhirnya dibentuk panitia ad hoc dan dipindahnya kongres ke Malang sehingga di sanalah terbentuk PPMI. Setelah PPMI terbentuk karena rezim Soeharto sangat anti dan sensitif dengan kata pers maka diakali dengan kata penerbit.

“Jadi kenapa dikatakan penerbit? Karena pada zaman itu Soeharto kalau mendengar nama pers itu langsung sensitif pasti akan dibredel makanya diakaalin dengan penerbit. Dan sekarang masih ada itu nama LPM yang badan penerbit mahasiswa banyak di Jogja, yang kayak Nuansa UMY kan masih pake kata penerbit,” lanjutnya.

Pada kongres ke-II PPMI di Universitas Jember terbentuklah deklarasi Tegal Boto yang merubah nama ‘penerbitan’ menjadi ‘pers’, sehingga menjadi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI). Deklarasi tersebut mengajak Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) untuk tidak menjadikan SIUPP sebagai batasan-batasan kerjanya.

LPM Menjadi Pilihan

Upaya pemerintah dalam mempolitisasi pers mahasiswa sudah terang-terangan diberlakukan melalui SKB Mendikbud dan Menpen No. 0166/p/1980 tepat pada tanggal 31 Mei 1980 tentang Pembinaan Pers Kampus Mahasiswa. Tetapi kesadaran dan keberanian mahasiswa untuk terus bergerak di ranah pers tidak hanya sampai disitu, orientasi pers mhasiswa tetap bertahan sebagai pers alternatif karena pada saat itu semua lembaga yang bernuansa pers dibredel oleh pemerintah Orba. Persma belum dianggap sukses jika masih berkompromistis dan kooperatif dengan ketidakadilan. Saat pers umum tak mampu berkutik dan terbungkam dalam iklim represifitas, tiba saatnya pergerakan persma muncul dan melawan otoritarian-birokratik  Orba. Dalam gerakannya pers mahasiswa menggunakan model jurnalisme oposisi untuk menentang kekuasaan, tak lupa konsolidasi dikencangkan dalam persinggungan persoalan politik dan kerakyatan.

Keberanian persma untuk mengkritik pemerintah pada saat itu awalnya berasal dari beberapa orang yang sudah sadar akan fenomena yang dialami, sehingga beberapa mahasiswa berdiskusi secara sembunyi-sembunyi membahas bagaimana seharusnya gerak persma dalam mengkritik otoritarian-birokrasi Orba.

“Peran persma ketika mereka terkurung tersendat-sendat, hanya pergi ke kampus, tapi temen-temen diorganisir oleh orang orang sadar. Sehingga buatlah forum sembunyi-sembunyi, kek di loteng, atap,” imbuh Maheng saat diwawancarai lpmrhetor.com,  Rabu (9/5).

Dengan besarnya PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) mahasiswa semakin berani untuk menampakkan eksistensinya di depan publik, bahkan secara terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat kecil dan ketidakadian lainnya. Maheng melanjutkan bahwa pemerintah menggubris akan besarnya PPMI dengan kata Pers itu tapi tidak bisa lagi dihentikan karena sudah terlanjur besar bahkan bisa mengancam keberadaan pemerintah di bangku kekuasaannya. Beda halnya ketika PPMI dengan kata penerbit yang baru lahir dan sangat terkekang dengan berbagai kebijakan pemerintah Orba.

Hingga tiba saatnya pergerakan mahasiswa menggulingkan kekuasaan Soeharto pada saat reformasi tepatnya tanggal 21 Mei 1998.

Strategi Pembungkaman Persma Melalui NKK/BKK

Kebijakan NKK/BKK yang memaksa, mengendalikan, mengarahkan organisasi mahasiswa untuk berada di dalam kampus. Organisasi mahasiswa dikebiri dan dikooptasi, sehingga menjauhkan mahasiswa dari realitas sosial-politiknya. Kampus dijadikan seperti sebuah menara gading yang melahirkan mahasiswa apatis dan pragmatis.

Tidak sampai disitu, hak mahasiswa untuk berdiskusi dan berkumpul menjadi sangat terbatas dengan adanya aktifitas mahasiswa yang terus-terusan dipantau kalangan militer.

“Dia (militer-Red) akan  mengontrol kegiatan mahasiswa, jadi 5 orang aja berkumpul sudah akan di Polres,” tambah Maheng.

Di dunia pers, memasuki orde baru, telah diatur melalui Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1966 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 4 Tahun 1967 dan UU Nomor 21 Tahun 1982, maka ketentuan dunia pers berada di bawah Menteri Penerangan. Kemudian dikeluarkanlah Peraturan Menteri Nomor 01 /PERMENPEN/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Penerbitan Khusus dan Keputusan Menteri RI Nomor 146/KEP/MENPEN/1975 tentang Ketentuan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Khusus, yang diatur melalui Surat Tanda Terbit (STT) dan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers(SIUPP). Dari sini menjadikan pers nasional dibatasi melalui SIUPP, termasuk pers mahasiswa. Maka, pers mahasiswa berada di bawah kontrol dan pembinaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta rekomendasi perguruan tinggi melalui NKK/BKK 1978.

Pers mahasiswa dikategorikan ke dalam bidang minat dan perhatian mahasiswa, tetapi pada praktiknya dimasukan ke dalam unit kegiatan khusus. Majalah Himmah, Pers Mahasiswa UII Yogyakarta menggambarkan hal yang tersebut.

“Dikeluarkannya kebijakan NKK/BKK menjadi salah satu bukti. Kaum muda mulai mendapat tekanan. Berbagai saluran yang potensial yang dapat menggugah kesadaran kaum muda, dibungkam. Mulai dari pers, sampai ketatnya pendidikan-pendidikan formal. Perdebatan tentang state dan apparatus-nya hanya terjadi di bilik-bilik rumah.” []

Reporter: Muhammad Nizarulloh dan Indra Jauhari

Editor: Fiqih Rahmawati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *