Degradasi Orientasi Gerakan Mahasiswa

Ilustrasi: aktual.com

“Akan ada permainan politik oleh orang-orang kriminal, dan permainan kriminal oleh orang-orang politik.” –Pramodya Ananta Toer

Saya seorang mahasiswa, satu dari beribu mahasiswa yang menyandang predikat agent of change, ataupun agent of social control, begitulah yang sering saya dengar. Namun, mahasiswa selaku kaum intelektual ataupun kaum akademis, pada hari ini sudah jauh dari koridor tersebut.

Mahasiswa pada hari ini disibukkan dengan megahnya hingar-bingar kota, indahnya kemajuan zaman, dan ditambah lagi dengan kesibukan yang diberikan oleh kacung-kacung sistem yang dikendalikan oleh para pedagang kelas elit. Hal itulah yang menyebabkan tumbuhnya sikap apatis pada diri mahasiswa pada saat ini.

Setidaknya mimpi buruk tersebut telah mendapatkan semacam obat penawar berupa organisasi dan gerakan mahasiswa. Namun, lagi-lagi turunan persoalan daripada persoalan-persoalan yang dibeberkan di atas, malah membuat organisasi mahasiswa ikut-ikutan mengalami degadrasi. Mari kita coba mblejeti realitas yang sering berhadapan dengan idealitas para aktor-aktor organisasi dan gerakan mahasiswa.

Organisasi mahasiswa sepatutnya menjadi wadah penggodokan dan ideologisasi massa di kalangan intelektual (rakyat terdidik: mahasiswa) menuju massa yang sadar. Akan tetapi, organisasi yang kini diharapkan menjadi wadah atau alat penyama persepsi, dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama, malah menjadi cacat secara moril. Tidak jarang, para pelaku organisasi yang seharusnya memiliki idealita sebagaimana seorang pelaku organisatoris pada umumnya, yang berorientasi murni kerakyatan, kini idealisme mereka dapat ditukar dengan sebuah nasi kotak, dan secangkir kopi hitam.

Di UIN Sunan Kalijaga sendiri, berkibar beberapa organisasi mahasiswa besar. Tidak ada yang salah dengan ideologi mereka sebenarnya, dan tidak ada yang salah pula dengan cita-cita organisasi yang ingin mereka wujudkan. Tapi, ada hal yang keliru di sini, terutama begitu kontras terlihat saat penyelenggaraan pesta demokrasi tahunan universitas yang saya kenal dengan nama Pemilwa. Di pesta yang serba panas itu, para elit mahasiswa kampus–yang mengaku sebagai aktivis kaum organisatoris–dengan lucunya, berlomba-lomba memperebutkan kursi-kursi kedudukan kampus (yang pada akhirnya kursi-kursi tersebut lambat laun mereka kosongkan). Bahkan, tak jarang adu jotos terjadi pada momen Pemilwa tersebut. Lucu, bukan?

Pada momentum Pemilwa ini juga, praktik-praktik politik haram yang tidak demokratis seringkali terjadi. Tidak transparannya prosesi politik kampus (yang digadang-gadang bersifat bebas-aktif) justru menjadi sumber utama penyebab konflik horizontal yang menimbulkan sentimen antar massa organisasi. Dan itu jelas menghambat terwujudnya cita-cita bersama sebagai sesama mahasiswa dengan slogan-slogan indah seperti yang saya utarakan di atas, yang tentunya berorientasi pada kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.

Komedi tidak lucu berupa praktik-praktik politik di Kampus Putih, yang telah berlari-makna dari apa yang namanya demokrasi itu, dibuktikan dengan kehadiran satu bendera penguasa pemegang status quo. Bagaikan Nazi di Jerman, dan orde baru di Indonesia. Hadirnya nama-nama kaum organisatoris di tingkatan elit mahasiswa Kampus Putih, yang didominasi oleh satu bendera, menjadi bukti dari balada sandiwara tersebut.

Praktik-praktik politik yang tidak sehat pun seakan hal yang wajar pada ajang perebutan kekuasaan tersebut. Lembaga pers mahasiswa dibungkam, transparansi Pemilwa hilang, dan organisasi pendominasi menjadi musuh bersama dalam proses Pemilwa selanjutnya. Dan itu terjadi di setiap musim hajatan demokrasi tersebut.

Praktik politik yang seperti itu sama sekali bukan merupakan etika dan ciri khas seorang kaum intelektual, kaum muda terdidik dan kamu-kaum organisatoris, yang seharusnya berorientasi pada cita-cita keadilan sosial belaka. Saya kira mereka pun cukup mengerti dan cukup cerdas akan pemahaman tentang politik berkeadilan. Pemahaman tentang keadilan sosial pun, saya pikir, telah cukup mapan mereka pahami. Bahkan lebih jauh dari pemaknaan keadilan sosial itu sendiri.

Tidak hanya pada ajang pemilihan penguasa mahasiswa, dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) pun, sang organisasi pendominasi ini juga memegang kuasa penuh atas semua instrumen-instrumen kepanitiaan, baik di tingkatan fakultas maupun universitas. Hal itu menjadikan pemahaman tentang relevansi demokrasi menjadi semakin rumit.

Dengan itu, sebagai kaum organisatoris seharusnya mampu menjadi sebuah senjata penghancur bagi sistem yang menghancurkan demokrasi sehancur-hancurnya. Dan, persaingan dalam ranah politik kampus dapat dilaksanakan dengan demokratis, jujur, dan transparan.

 

*Penulis merupakan mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga. Ia juga aktif di organisasi PMII dan Serikat Ultraman Nusantara (SUN).

 

Editor: Fahri Hilmi