Kejahatan Birokrasi Kampus

Oleh: M. Rahmat Zain*

Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya, dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman.

(H.R. Muslim)

Sebagai mahasiswa kita pasti tidak asing dengan kata “kritik-otokritik”. Kata tersebut idealnya bukan hanya didengar saja oleh mahasiswa, namun juga harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kririk-otokritik idealnya mampu digemakan mengingat kondisi akademik kampus yang dirasa carut marut. Ya, mahasiwa adalah seseorang yang menjadi sumber pemikiran dalam menyampaikan aspirasi serta kreativitas.

Kebenaran menjadi landasan dasar bagi mahasiswa untuk selalu mengontrol jalannya suatu sistem yang berlaku di dalam kampus. Pergulatan dalam kehidupan civitas akademika harusnya menjadi ajang bagi mahasiswa untuk selalu mencari tahu dan mencoba hal yang baru. Segala aktivitas kampus menjadi suatu kebenaran apabila mahasiswa mempunyai kebebasan dan kemerdekaan berekspresi. Apalagi yang berkaitan dengan penyikapan terhadap carut-marut kehidupan kampus yang semakin hari semakin sangat jauh dari harapan.

Kebijakan kampus selalu berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui lembaga Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk status PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri). Kebebasan akademik untuk menyalurkan aspirasi melalui mimbar akademik harusnya selalu diagungkan mahasiswa di seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Penyampaian aspirasi tersebut bisa saja disalurkan dengan melalui media tulis (pers), seni dan sastra, hingga aksi protes dengan turun ke jalanan,

Aksi-aksi yang merupakan bagian dari kritik-otokritik itu bukan atas dasar yang asal-asalan, namun karena didasarkan pada idealisme mahasiswa itu sendiri. Aksi tersebut tidak akan terjadi selama permasalahan tidak selalu terjadi. Tapi realita berkata lain, masih banyak terjadi permasalahan di kehidupan akademik, baik secara konten pengajaran, fasilitas kampus, sampai ke taraf tertutupnya transparansi akumulasi anggaran yang sudah dimaktub dalam BOPTN (Bantuan Operasional PTN) dan BLU (Badan Layanan Umum).

Kejahatan birokrasi sebenarnya tak harus ada lagi pada saat ini, dikarenakan proses perebutan mimbar akademik itu telah dianggap selesai pada tahun 1998, atau yang sering kita sebut dengan istilah “kejatuhan rezim orde baru”. Perjalanan reformasi sudah sampai kepada angka 19 tahun, yang artinya mahasiswa dapat secara merdeka membuka ruang-ruang diskusi di sekitar kampus. Usia 19 tahun bukanlah waktu yang singkat, tidak layak rasanya jika pada usia tersebut kebebasan mimbar akademik masih saja direcoki oleh ketidakdewasaan birokrasi.

Ya, menuju usia 20 tahun reformasi, perjalanan dunia pendidikan memang tidak begitu mulus. Sadar atau tidak sadar, sekarang mimbar akademik perlahan digerus oleh kepentingan politik yang dilakukan pemerintah pusat, sampai kepada pengaruh nyata kepentingan penguasa kampus. Kita bisa melihat bahwa hari ini ruang gerak mahasiswa sebagai wadah kreativitas aktualisasi diri dalam menyampaikan materi, forum diskusi, sampai pembangunan karakter kepemimpinan, telah diambil alih oleh kebijakan yang memarginalkan mahasiswa.

Kebijakan tersebut dibuat langsung oleh Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK) tahun 2017, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

Kebijakan yang tidak masuk akal tersebut mengharuskan pelaksanaan PBAK berada di bawah kontrol dosen dan karyawan dalam pelaksanaannya. Itu menjadi pertanda bahwa mahasiswa tidak dapat lagi banyak “campur tangan” di dalamnya. Mahasiswa tidak diberikan ruang yang luas untuk mengeluarkan inspirasinya dalam membuat konsep untuk sahabat mahasiswa baru karena banyak diintervensi oleh pihak dosen. Ketidakterlibatan mahasiswa inilah yang jelas menimbulkan stigma buruk, bahwasannya tidak ada lagi ruang bagi mahasiswa dalam menjalankan kegiatan yang bersifat “mahasiswa”. Segala kegiatan yang ada sudah bersifat birokratis, di mana mahasiswa baru harus tunduk dan ikut segala aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak dosen.

Melihat realita tersebut, penulis ingin menyampaikan bahwa kebenaran dan keadilan dalam civitas akademika sudah MATI. Bangku-bangku monoton yang berada dalam ruangan menjadi bersifat wajib bagi mahasiswa. Kenyataan miris ini ke depannya ditakutkan akan memakan korban. Ketika dosen menyampaikan materi yang tidak dinamis, dan tidak ada ruang dialektika dalam proses akademik, maka dapat dipastika kreativitas mahasiswa dan daya kritis yang selama ini menjadi identitas mahasiswa akan mati.

Jangankan masuk dalam materi di bangku perkuliahan, proses pelaksanaan PBAK saja terlihat tidak dinamis. Hal itu terlihat dari beberapa dosen yang dirasa tidak kredibel dalam menyampaikan konten materi. Nah, menyampaikan materi saja masih tidak dinamis apalagi jika cara mengajarkannya dengan suasana monoton dan membosankan. Bisa dibayangkan, bagaimana mahasiswa bisa berkembang?

Secara garis besar, penulis hanya ingin menyampaikan bahwa, ketika dosen dan karyawan yang berada di perguruan tinggi, terkhusus Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tidak bisa menerima kritik dari mahasiswa, maka bisa diartikan bahwa ada ketakutan dari pihak dosen dan karyawan. Jika ada rasa ketakutan yang tercermin, maka kesalahan yang menjadi kritik itu hanya akan menjadi beban jabatan mereka yang sedang mengemban. Ini pertanda jelas, bahwa ada praktik pembunuhan daya kritis di lingkungan kampus.

Ketika “kejahatan” ini terus menerus terjadi di lingkungan civitas akademika, maka yakinlah, bahwa perbudakan sistem sudah sangat jelas terjadi di dunia pendidikan. Jika kita selaku kaum intelektual masih memiliki nalar kritis, kejahatan ini haruslah dilawan secara serius dengan melakukan penolakan terhadap kondisi pengekangan kebebasan akademik.

*Ketua Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Minimnya Kota Layak Anak Berbanding Terbalik dengan Tingkat Kekerasan Terhadap Anak

Sepertiga (33,4 %) dari jumlah penduduk Indonesia adalah anak-anak, namun eksistensi anak-anak dalam dinamika masyarakat Indonesia pun belum terlalu diakui. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah termasuk ke dalam kelas kaum marjinal dalam peran pembangunan di Indonesia. Pasalnya, banyak sekali anak-anak yang justru menjadi subjek kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan dalam masyarakat.
Untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak-anak dan pengusahaan peran anak sebagai subjek pembangunan, pada tahun 1990, pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional secara yuridis dan politik mengenai hak-hak anak. Tujuan Konvensi Hak Anak tersebut adalah menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada manusia manapun, terutama anak-anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian.
Setidaknya terdapat lima kluster dalam Konvensi Hak Anak yang didalamnya terdapat indikator dalam penentuan kota layak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan; serta perlindungan khusus.
Namun, upaya tersebut tidak dapat sedikitpun menurunkan angka kekerasan terhadap anak secara signifikan. Selain karena kurang adanya sosialisasi yang memadai, pemerintah daerah juga kurang mengimplementasikan indikator-indikator yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak ke dalam program-program pemerintahan yang ada. Artinya, dengan adanya Konvensi Hak Anak pun, pemerintah belum mampu merealisasikan lingkungan yang ramah anak.
Kemudian pemerintah membuat rancangan baru, yakni Perencanaan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang memiliki suasana ramah, aman, dan nyaman bagi anak-anak karena mereka terlindungi dari berbagai macam kekerasan dan semua hak mereka mampu dipenuhi oleh Negara. Selain sebagai pemenuhan hak dan melindungi anak secara keseluruhan di suatu wilayah, Kota Layak Anak ini nantinya juga dapat menempatkan anak-anak sebagai bagian dari pembangunan.
Meskipun demikian, tren kasus pelanggaran anak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 mencapai 5.066 kasus, tahun 2015 4.309 kasus, dan pada tahun 2016 mencapai 4.620. (jawapos.com, 23 Juli 2017).
Belakangan media-media mainstream marak memberitakan perilaku kekerasan anak terhadap teman sebayanya, atau kita kenal dengan istilah bullying. Mereka banyak yang menjadi korban bullying namun juga sekaligus menjadi pelaku bullying. Hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak, sehingga kasus-kasus tersebut tidak terus meningkat.
Selain itu, mengenai program-program untuk mengentaskan kekerasan anak, pemerintah seharusnya juga memberikan sosialisasi yang tidak hanya sekadar pengumuman sebagai bentuk formalitas belaka, namun sosialisasi yang memberikan pemahaman mengenai tujuan serta pemanfaatan program-program tersebut ke ranah yang lebih menjurus, seperti ke ranah desa, tidak hanya sampai kabupaten maupun provinsi saja.

 

*Penulis adalah wartawan aktif lpmrhetor.com yang juga seorang mahasiswi KPI. Baca lebih lanjut

Ihwal PBAK, Saat Elit Kelas Teri Rebutan Lahan Basah

Senayan sedang ribut-ribut soal RUU Pemilu dan Pansus KPK. Ada juga yang mencak-mencak gara-gara Perppu Ormas. Asudahlah, biarkan itu menjadi urusan para bapak dan ibu yang terhormat disana. Semoga mereka segera mendapat hidayah dan benar-benar berpihak kepada rakyat. Well lebih baik kita membahas kampus UIN Sunan Kalijaga, tempat naung kita.

Barang tentu sudah menjadi hal yang umum diketahui, bahwa sebentar lagi kampus akan menyelengarakan acara rutin tahunan. Acara bagi para dedek Maba (Mahasiswa Baru) sebagai pesertanya, dan kakak senior garang (walaupun garangnya dibuat-dibuat) yang menjadi panitia. Sebagai mahasiswa yang pernah mengalami mangkelnya diteriaki, disuruh-suruh, berbaris bak bebek sambil panas-panasan, bahkan ikut-ikutan tersulut esmosi pada acara syuper special tersebut. Saya akan coba berkomentar terkait ini.

Tahun ajaran baru 2017-2018 telah bergulir. Dimana banyak perguruan tinggi mulai sesak oleh mahasiswa barunya. Masa puncak setelah serangkaian promosi dan marketing project dilancarkan mayoritas perguruan tinggi di Indonesia, demi menarik banyak peminat. Tak terkecuali yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Satu-satunya Perguruan Tinggi Islam Negeri di kota Yogyakarta.

Sudah sejak awal tahun 2017, UIN Sunan Kalijaga begitu gencar melakukan build up promotion. Memasang banner info jadwal tes masuk, mengabarkan info-info seputar regulasi tes, dibarengi dengan berbagai macam tawaran program dan keunggulan kampus yang begitu menggiurkan. Agar dapat memikat para calon mahasiswa yang saat itu sedang berburu kampus untuk melanjutkan jenjang pendidikan tingkat tinggi.

Selesai melewati masa-masa di atas, bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi akan secara resmi menjadi mahasiswa UIN, setelah digiring untuk registrasi ulang, lantas mengantongi kartu tanda mahasiswa. Namun ada satu ritual khusus yang harus bin wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru. Ya, di UIN kita mengenalnya dengan sebutan Orientasi Pengenalan Akademik Kampus atau OPAK.

OPAK seakan-akan menjadi acara pembuka yang monumental bagi para mahasiswa baru UIN. Sebagaimana pula yang dilakukan di kampus-kampus lainnya, OPAK menjadi semacam pengenalan sekaligus pemahaman awal bagaimana seharusnya mahasiswa bertindak, bersikap, bahkan pengarahan nalar berpikir. Dalam acara OPAK sendiri, terdapat berbagai rangkaian acara yang mengharuskan para pesertanya (baca : Mahasiswa Baru) menjadi objek dari semua materi dan doktrin-doktin yang diarahkan kepada peserta OPAK untuk mau tak mau (bahkan dipaksa) memahaminya. Peserta OPAK seperti dicekoki oleh seruan-seruan, teriakan yang isinya menyeru mahasiswa untuk sadar menjadi Agen Of Change, Agen of Control dan lain sebagainya.

Kegiatan OPAK tak jarang banyak disusupi oleh kepentingan golongan tertentu yang masuk dalam tubuh kepanitiaan. Ya, sudah menjadi rahasia umum, OPAK memang kerap dijadikan sebagai ajang penjaringan kader dan anggota baru dari banyak organisasi ekstra maupun intra kampus.

Namun di tahun ini, perubahan regulasi OPAK bedasarkan SK Dirjen no. 4962 th. 2016 membuat para panitia OPAK sampai pemangku kekuasaan Organisasi Mahasiswa(ORMAWA) UIN Sunan Kalijaga, beramai-ramai mendatangi istana rektorat guna memprotes regulasi tersebut. Pasalnya dalam regulasi OPAK yang kemudian ikut mengubah nama OPAK menjadi PBAK (Pengenalan Budaya Akademik Kampus), menjadikan susunan kepanitiaan lebih berwarna.

Susunan kepanitiaan yang ikut diisi oleh para karyawan/staf dan dosen tersebut, agaknya ditolak oleh panitia mahasiswa bentukan DEMA yang cenderung menginginkan panitia seluruhnya diisi oleh mahasiswa seperti tahun-tahun sebelumnya. Mereka menyatakan tak ingin diintervensi para dosen dan pegawai dalam penyelenggaraan PBAK. Rektor pun menyatakan, akan ada Join Leadership antara dosen, pegawai, dan mahasiswa dalam acara PBAK tersebut. Hal ini menarik, menjadikan OPAK seakan menjadi sebuah bahan rebutan antar birokrasi kampus dan ORMAWA.

Penyelenggaraan OPAK sarat kepentingan kah?

OPAK memang merupakan kegiatan paling awal yang dilaksanakan secara formal di UIN Sunan Kalijaga. Sebelum dilanjutkan oleh acara Sosialisasi pembelajaran (SOSPEM), stadium general, OPAK yang diakhiri oleh masa keakraban (Makrab) ini, mengawali rentetan dari semua kegiatan pra-kuliah. Sebelumnya, memang secara penuh, penyelenggaraan ini diserahkan kepada Dewan Eksekutif mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga. DEMA menentukan tanggal, konsep acara, susunan panitia, bahkan sampai kepada isu apa yang akan diangkat dalam acara tersebut. DEMA sebagai Lembaga Eksekutif Mahasiswa  di wilayah universitas pun tak sendirian bekerja. Pada turunannya di wilayah Fakultas, acara ini secara detail ditangani oleh DEMA-Fakultas beserta SEMA-Fakultas sebagai eksekutornya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, ketika elemen mahasiswa benar-benar menjadi pengisi tunggal dari kepanitiaan. OPAK dilaksanakan dalam waktu 3 hari, biasanya di tengah pekan sampai akhir pekan yang lantas ditutup dengan acara makrab. Namun bukan itu permasalahannya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini kepanitiaan OPAK disusun oleh DEMA dianggap tidak demokratis. Alih-alih merangkul semua elemen mahasiswa dari latar belakang yang berbeda, kepantiaan justru banyak diisi oleh orang-orang yang berasal dari ‘rahim’ yang sama. Tak jarang mereka yang berasal dari ‘rahim’ berbeda mengeluh lantaran tidak masuk dalam kepanitiaan OPAK, walaupun sudah mendaftar dan melengkapi semua persyaratan yang ada. Sekalipun diterima masuk dalam kepanitiaan, hanya ditempatkah pada bagian sepele, bukan strategis. Bahkan parahnya, pada OPAK tahun kemarin, Panitia OPAK disalah satu fakultas diisi oleh mahasiswa yang dalam status cuti. wow!

Sudah sejak dulu kala, UIN tempat bernaung kita ini sangat kental oleh nuansa politik identitasnya. UIN dijadikan sebagai ajang perebutan dalam kancah pertarungan politik di wilayah ORMAWA. Dari sini terbaca jelas bahwa OPAK sebagai acara paling awal di kampus, betul-betul dijadikan sebagai lahan kaderisasi para mahasiswa baru yang masih lugu, menjaring kader, menebar doktrin dan banyak lainnya. Hal ini tentu digunakan sebaik-baiknya oleh DEMA yang mereka tentu punya latar belakang ‘rahim’ tadi.

Tahun ini, lahan basah itu nampaknya terusik oleh kehadiran birokrasi kampus yang rupanya juga memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini, sebagai pemegang otoritas tertinggi terkait semua regulasi yang ada di UIN. SK Dirjen PTKI no. 4962 th. 2016 seperti anugerah terindah yang diterima oleh birokrasi. Dengan dalih sendiko dawuh atas turunnya SK Dirjen PTKI tersebut, birokrasi kampus dengan mudahnya mengubah regulasi dan penetapan susunan kepanitiaan OPAK serta mengganti nama OPAK menjadi PBAK.

Dalam SK dirjen tersebut, tercatat bahwa penetapan panitia dari kalangan dosen dan karyawan ditetapkan oleh Wakil Rektor (WR) 3. Sementara panitia dari kalangan mahasiswa di ajukan (bukan ditetapkan) oleh DEMA kepada WR 3. Ini yang menjadikan para petinggi ORMAWA dan kawanannya berunjuk rasa di Rektorat kamis (20/7) lalu. Rasanya, pada PBAK tahun ini mereka tidak akan bisa leluasa membuat semua settingan dan hanya akan dijadikan jongos atau “Tukang angkat kursi”, menurut pernyataan Kordum dalam unjuk rasa kemarin.

Akan tetapi memang jelas terlihat, birokrasi nampaknya mempunyai kepentingan untuk menjauhkan para maba dari berbagai macam pemahaman yang bersifat aktivisme. Dan lagi, mereka Nampak ingin memutus satu generasi agar tidak punya daya nalar kritis sebagai mahasiswa, demi langgengnya mega proyek mereka : Komersialisasi Pendidikan.

Dari semua macam kepentingan diatas, kita bisa lihat sudah tentu antar-keduanya sedang rebutan lahan basah untuk masing-masing kepentingannya.

OPAK/PBAK penuh Racun, Benarkah?

Setelah kita melihat masalah diatas, bisa kita ketahui bersama bahwa OPAK/PBAK memang sejak dulu hanyalah sebagai proyek tahunan, bagi siapapun yang mempunyai otoritas untuk menyelenggarakannya. Entah dari ORMAWA ataupun birokrasi. Bagaimana tidak, mahasiswa baru yang masih bersih bak bayi yang baru lahir, harus dinodai oleh berbagai macam intervensi pemahaman dan doktrin sarat kepentingan golongan tertentu yang dilancarkan pada acara OPAK di setiap harinya. Ini jelas racun atau zat adiktif bagi mereka para mahasiswa baru. Kebanggaan mereka karena telah berhasil lolos seleksi kampus impian akan pudar seketika pasca OPAK.

Lihat saja, OPAK yang diselenggarakan barang 3 tahunan yang lalu. Mereka diinstruksikan untuk memakai berbagai atribut yang sangat tidak substansial terhadap esensi layanknya seorang ‘Mahasiswa’. Umur mereka yang sudah dibilang memasuki usia dewasa, masih saja diteriaki oleh senior-seniornya. Dibariskan, dijemur ditengah terik matahari, juga otak mereka dirusak oleh berbagai macam racun doktrin sarat kepentingan tadi. Pada akhirnya mereka akan menjadi penerus tradisi buruk di kampus UIN ini ; Terjebak dalam politik identitas atau menjadi apatis akibat trauma pada acara OPAK/PBAK tersebut.

Hal yang tak jauh berbeda akan terjadi jika pun ditangani oleh birokrasi positivistik iniKawan-kawan Maba akan betul-betul dicekoki oleh paradigma positivistik yang begitu kosong terhadap nilai-nilai keberpihakkan kepada masyarakat. Kesadaran mereka mungkin akan jadi naif, bahkan magis. Kemudian, mereka akan digiring untuk menganggap bahwa meraih nilai tinggi diperkuliahan dan lulus S1 dengan cepat adalah sebuah prestasi yang tiada bandingannya sebagai mahasiswa. Jikalau hal tersebut terus berlanjut dalam beberapa generasi ke depan, niscaya akan terjadi kematian nalar dan pemikiran-pemikiran kritis pada setiap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Innalillahi wa Inna ilaihi rooji’uun.

Dalam kondisi diatas, dapat disebut sebagai sebuah pertarungan elit kelas teri dalam kancah ruang sempit kampus. Entah sampai kapan UIN tempat naung kita, terus-terusan sarat oleh nuansa politik identitas di kalangan mahasiswa bahkan birokrasinya. Atas semua yang terjadi, pastilah akan menimbulkan potensi perang dingin bahkan jotos-jotosan antara semua pihak yang diboncengi kepentingannya masing-masing. Cita-cita UIN ingin menjadi World Class Universiteh nampaknya masih jauh di awang-awang. Sekian!

wihh ngeri syekaleh tulisan diatas kakak.. kopi mana kopi? 😀

Jakarta, 26-07-17, disela-sela mengais UKT.

Oleh Ikhlas Alfarisi

Awas! PBAK Penuh Racun

Penggantian nama masa orientasi pengenalan mahasiswa baru di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang sebelumnya bernama Orientasi Pengenalan Akademik Kampus (OPAK) menjadi Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) dilakukan berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam melalui SK No. 4962 tahun 2016.
Berbagai kalangan menilai, penggantian nama tersebut dinilai tidak begitu penting karena bukan merupakan hal yang prinsipil dan substansial. Dilihat dari draft SK Dirjen PI sebagaimana tersebut di atas, pola penyelenggaraan PBAK yang diinginkan oleh pemerintah tidak begitu banyak berbeda dengan apa yang dipedomankan pada era OPAK.
Melalui SK tersebut, pemerintah menginginkan PBAK menjadi alat bagi mahasiswa untuk membudayakan kehidupan akademik yang kritis dan kreatif ke dalam segala segi kehidupan mahasiswa.
Lain di mulut, lain pula di lidah, teks hanyalah sekadar teks, lagi-lagi birokrat kampus mempertontonkan prinsip otoritarian, khususnya birokrasi UIN Sunan Kalijaga. Dalam menentukan siapa yang berhak menjadi panitia, seperti apa pola penyelenggaraan, hingga penunjukan ketua panitia, pihak kampus tidak sekalipun melibatkan mahasiswa.
Dengan tanpa melibatkan satupun mahasiswa dalam pengambilan keputusan, pihak kampus dengan jelas telah melanggar asas penyelenggaran pendidikan tinggi yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif (UU PT No. 12 2012).
Keputusan pihak birokrasi untuk lebih banyak menempatkan dosen dan pegawai di posisi kepanitiaan PBAK juga beresiko meracuni mahasiswa baru dengan doktrin anti-kritik yang seringkali diviruskan oleh dosen-dosen “pencari aman” yang tidak bertanggungjawab.
Selain itu, diposisikannya dosen dan pegawai sebagai eksekutor atau pelaksana dalam sebuah kegiatan kemahasiswaan (seperti PBAK) jelas merupakan sebuah pemberangusan kebebasan mimbar akademik. Tindakan tersebut sangat tidak patut dilakukan oleh seorang pendidik profesional semacam dosen.
Di saat kebebasan mimbar akademik, yang sejatinya dimiliki oleh mahasiswa secara penuh, banyak dinodai oleh tindak laku aparat negara dan milisi sipil reaksioner, birokrasi kampus bukannya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak tersebut, justru malah ikut-ikutan menjadi momok baru dalam lakon pencideraan sistemik yang sangat represif itu.
Ini jelas sebuah Malapraktik Pendidikan!
Dalam situasi yang sedemikian terjepit, dan demi mempertahankan kesucian mimbar akademik, atas nama demokrasi dan keadilan, mahasiswa tidak bisa hanya diam. Segala bentuk perlawanan terhadap tindakan pencurian kebebasan akademik tersebut sepertinya bukan lagi satu item yang perlu ditawar-tawar kembali.

 

 

Redaksi

Potret Pengemis dan Wajah Generasi Bangsa

Dewasa ini jurang kesenjangan masyarakat konglomerat, atau yang diistilahkan oleh Karl Marx sebagai masyarakat borjuis, dengan masyarakat menengah ke bawah, terutama mereka yang “mengaku” sebagai seorang tunawisma, membesar dan semakin menjauh. Hal itu sangat sesuai dengan salah satu lirik dalam tembang Rhoma Irama: “Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.”

Sebenarnya tidak ada yang patut disalahkan, toh masyarakat tunawisma juga banyak yang acuh akan nasibnya sendiri. Mereka lebih memikirkan nasib perut dan tempat tidur ketimbang harus berusaha bergerak melawan, yang kebanyakan mereka menilai: tidak ada gunanya.

Dalam tulisan ini, penulis akan lebih menitikfokuskan pembahasan terhadap fenomena masyarakat tunawisma, atau mungkin yang mengaku tunawisma, di negeri ini, terutama mereka yang berprofesi sebagai gepeng dan pengemis.

Pekerjaan sebagai seorang peminta-minta dianggap sebagai pekerjaan yang sangat menguntungkan. Dengan didukung oleh kondisi masyarakat kita yang mudah iba, mereka membaca peluang tersebut untuk berdandan seolah lemah, yang lantas menadahkan tangan dan meminta-minta dipinggir jalan. Tidak hanya di jalan, beberapa dari mereka juga sudah berani mengetuk pintu dari rumah ke rumah.

Jika ditelaah lebih dalam, perilaku pengemis yang memprihatinkan tersebut seharusnya menjadi sorotan pemerintah. Karena kita tahu, fenomena tersebut telah lama menjadi rahasia umum.

Tersedianya lahan kerja berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran merupakan faktor utama. Ditambah dengan tingginya biaya hidup dan semakin sempitnya akses menuju pendidikan bagi kalangan menengah ke bawah.

Penulis sering menemui beberapa pengemis yang sudah lanjut usia hingga orang-orang cacat yang tentu saja tidak memiliki wadah pekerjaan. Di sisi lain, penulis juga sering menemui pengemis yang masih tegap, bajunya masih bersih, dan herannya mereka kuat untuk berjalan sekitar 5-6 kilometer untuk mengetuk pintu-pintu dan meminta uang.

Pemerintah pun sebenarnya tidak main-main dalam menanggulangi masalah pengemis. Dalam KUHP pasal 504 dinyatakan bahwa:

(1)   Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

(2)   Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Hal ini jelas sekali bahwa mengemis merupakan tindakan pelanggaran yang seharusnya tidak menjadi komoditi utama masyarakat kita sebagi mata pencaharian.

Untuk mendukung undang-undang tersebut, beberapa lembaga pemerintahan di daerah juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengemis. Salah satunya, Perda DKI Jakarta 8/2007 tentang ketertiban umum. Dalam pasal 40 poin c dikatakan bahwa setiap orang dilarang membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Hal itu dilakukan tidak lain untuk mengurangi jumlah pengemis yang semakin menjamur. Namun, sepertinya pemerintah tidak serius dalam menangani kondisi ini. Salah satu faktornya adalah masih banyaknya toleransi terhadap mereka, sehingga lagi-lagi undang-undang tersebut hanyalah menjadi sebuah wacana yang tak terealisasikan.

Dalam kesempatan lain, penulis juga menemui seorang bocah kecil di toko roti. Awalnya penulis mengira bocah tersebut akan membeli roti, namun sebaliknya, ia dengan gamblangnya meminta roti. Dengan kepolosannya sebagai seorang bocah, ia meminta roti yang  tergolong mahal, tentu saja karyawan toko roti tersebut tidak memberikannya. Akhirnya, dengan wajah kecewa dan setengah marah, ia justru meminta uang kepada si karyawan.

Demikianlah potret pengemis di negeri kita yang sudah menjamur, bahkan telah menjalar hingga ranah anak-anak. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan, bahwa karakter meminta-minta sudah menjadi wajah bagi generasi bangsa kita nanti.

*Penulis adalah wartawan aktif lpmrhetor.com dan juga seorang mahasiswi KPI.