Mengaitkan Kartini dan Gerakan Feminisme Hari Ini

Perempuan sebagai pendukung peradaban!

Bukan, bukan karena perempuan dianggap lebih baik, namun karena saya yakin dari perempuanlah perubahan besar dapat dimulai (…) Dari perempuan, seorang anak mendapat pendidikan pertama. Di pangkuan seorang ibu seorang anak belajar merasa, berpikir, dan berbicara (…) Dan bagaimana para ibu dapat mendidik anaknya jika mereka tidak terdidik?

[divider][/divider]

[dropcap] D [/dropcap] I ATAS adalah sepenggal surat yang ditulis Kartini  kepada R M Abendanon-Mandri bertanggal 21 Januari tahun 1901. R.A Kartini, sosok pahlawan Indonesia yang termasyur sebab kegigihannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satunya adalah mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan.

Menengok sebentar ke masa perjuangan Kartini, ketika itu memang perempuan adalah sosok yang “di anak tiri-kan” oleh tradisi Jawa. Seperti yang dialami oleh dirinnya sendiri. Sosok yang terlahir  di Jepara pada 21 April 1879 ini tidak mendapat kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikannya.

Di usia 12 tahun, dirinya harus sudah bersiap untuk dipinang oleh seorang pria. Sementara hasratnya untuk melanjutkan menimba ilmu di Belanda sangat besar. Namun apa daya hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang Ayah, Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat.

Sudah jamak diketahui bahwa Kartini adalah sosok yang termasuk beruntung saat itu. Setidaknya dia pernah merasakan bangku sekolah, dengan duduk di ELS (Europese Lagere School). Maklum, fasilitas itu bisa didapatkan karena memang Kartini adalah keturunan bangsawan. Lantas bisa dibayangkan bagaimana keadaan perempuan lain yang terlahir dalam garis keturunan keluarga biasa?

Menjadi bagian dari kalangan priyayi tidak membuatnya menutup mata akan keadaan di sekelilingnya, terutama keadaan sosial perempuan pribumi.  Kartini tidak hanya memperjuangkan haknya seorang diri, melainkan juga hak dari para kaum perempuan Jawa saat itu. Kartini menyadari bahwa dirinya harus bergerak melawan segala belenggu yang ada.

Namun meskipun demikian, bukan berarti dia lantas menolak perjodohan dirinya dengan seorang Bupati Rembang, K.R.M Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat sebagai langkah awal untuk memulai perlawanan. Pernikahan tetap berlangsung. Kartini memilih mengenyampingkan egonya untuk sementara, semi menunjukkan rasa hormat dan sayangnya terhadap keluarga, terutama sang ayah.

Menikah nyatanya menjadi strategi tersendiri bagi Kartini untuk bisa tetap mewujudkan cita-citanya. Sang suami yang mengetahui cita-cita mulia tersebut, turut memberikan dukungan untuk Kartini. Terbukti, sebuah sekolah khusus bagi perempuan pribumi didirikan di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang.

Tiada yang tahu berapa lama seseorang bisa hidup. Di usianya yang masih terbilang muda, 25 tahun, Kartini harus mengakhiri seluruh perjuangannya, kembali menghadap ke Sang Pencipta.

Mengenal Feminisme

Perjuangan dalam membela hak-hak perempuan faktanya tidak hanya dilakukan di dalam negeri. Sudah lama perempuan di luar sana faktanya juga banyak mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan Kartini. Bedanya, mereka menggunakan istilah ‘Feminisme’, yang mana akhir-akhir ini gaungnya semakin marak terdengar di dalam negeri. Bisa dilihat dalam berbagai kegiatan peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 4 Maret 2018 kemarin yang banyak mengangkat topik ‘feminisme’.

Menurut June Hannam (2007:22) di dalam buku Feminism, kata feminisme bisa diartikan sebagai:

  1. Pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin, dengan peranan wanita berada dibawah pria.
  2. Keyakinan bahwa kondisi wanita terbentuk secara sosial dan maka dari itu dapat diubah.
  3. Penekanan pada otonomi wanita.

Secara general feminisme dapat diartikan sebagai teori pembebasan wanita.

Dalam sejarah perkembangannya, feminisme terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama, ditandai dengan adanya publikasi buku yang berjudul The Subjection of Women (1869) karya John Stuart Mill. Kata feminisme pertama kali dicetuskan oleh Charles Fourier pada tahun 1837. Gerakan ini muncul dikarenakan pada masa itu banyak terjadi pemasungan terhadap hak-hak perempuan.

Keadaan sosial masyarakat saat itu lebih mengunggulkan kaum lelaki dibanding perempuan dalam banyak aspek kehidupan. Hingga kedatangan era Liberalisme di Eropa dan Revolusi Prancis pada abad 18 di mana perempuan mulai berani menampakkan diri di depan ranah publik.

Pergerakan memang diinisiasi oleh perempuan di Eropa, namun Amerika Serikat lebih identik jika dikaitkan dengan kemunculan awal gerakan feminisme gelombang pertama, sebab saat itu bebarengan terjadinya revolusi sosial dan politik.

Secara umum pada gelombang pertama perihal yang menjadi fokus perjuangan  adalah gender inequality, hak-hak perempuan, hak reproduksi, hak berpolitik, peran gender, identitas gender dan seksualita.

Kemudian gelombang kedua feminisme lahir setelah perang dunia kedua, yang mana negara-negara baru mulai muncul, membebaskan dii dari jajahan Eropa (sekitar 1960-an). Puncaknya yaitu ditandai dengan keikutsertaan kaum perempuan dan hak suara dalam parlemen.

Selanjutnya pergerakan pada gelombang kedua ini difokuskan pada perempuan-perempuan di negara dunia ketiga, seperti negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Perjuangan kemudian merambah pada proses universalisme perempuan, yakni asumsi bahwa semua perempuan adalah sama diatas segala bentuk perbedaan kedudukan sosial, agama, ras, dan budaya.

Era Baru Feminisme

Menyuarakan sesuatu yang berbau emansipasi atau feminisme sebenarnya bukanlah suatu hal yang salah. Sebab tujuan utama dari gerakan-gerakan berpemahaman demikian adalah untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa bidang seperti pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi. Namun ada kalanya perkembangan gerakan sejenis pada zaman modern ini nampaknya perlu mendapat perhatian khusus.

Belakangan sebagian feminis memiliki pemahaman yang agaknya melenceng. Para feminis moderen –khususnya Barat ini menafsirkan feminisme sebagai gerakan anti lelaki, mencemooh perkawinan, menghalalkan aborsi, merayakan lesbianisme dan revolusi seks.

Dari pendapat yang pernah dikemukakan oleh Marry A Kassian, dapat disimpulkan bahwa feminisme saat ini mulai mengkikis nilai-nilai moral dan agama. Feminisme yang berkembang saat ini lebih condong ke arah feminisme radikal. Pemaknaan feminisme yang demikian tentu juga sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah sosial terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Memaknai Kembali Feminisme

Penafsiran yang demikian  apabila dibandingkan dengan emansipasi yang dimaksud oleh R.A Kartini, tentu sangat jauh berbeda. Kartini merupakan sosok yang lembut dalam melakukan perjuangannya. Serta nilai-nilai yang diperjuangkan pun masih dalam batasan yang wajar dan tidak lepas dari kesadaran penuh akan bagaimana perempuan seharusnya.

Seperti salah satu bait surat mengawali tulisan ini. Kartini tidak menolak jika wanita memang harus menjadi seorang perempuan yang disibukkan dengan perkara domestik, seperti mengurus rumah dan anak. Ia lebih memfokuskan terhadap hal-hal yang lebih substansial dan mendasar.  Salah satunya pendidikan. Karena menurutnya, pendidikan yang dimiliki perempuan akan juga turut memberikan pengaruh tentang bagaimana seorang perempuan menyelesaikan pekerjaan domestiknya.

Hak-hak mendasar yang diperjuangkan oleh Kartini  ataupun tokoh-tokoh feminis terdahulu nyatanya bukan untuk memberikan sebuah perlawanan balik kepada laki-laki. Seperti yang dinyatakan oleh Erin Patria Pizzey (penulis buku Prone To Viloence), Iris Krasnov (penulis buku Surrendering to motherhood) bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan seharusnya dianggap sebagai perseteruan atau pertarungan saling berebut posisi, melainkan perihal bagaimana membangun kerjasama dan hubungan timbal balik, dalam arti saling menopang bahu membahu membangun sebuah keluarga, bangsa dan negara, saling melengkapi, saling mengisi dan saling menghargai satu sama lain.

Melihat bagaimana feminisme radikal yang sedemikian rupa membuat kita seharusnya semakin membuka mata, mau untuk belajar lebih dalam. Bukan sekedar belajar dari kulit luarnya saja atau malah hanya ikut-ikutan tren feminisme kebablasan.

Lebih dari itu, yang terpenting bagi seorang muslim, keyakinan akan emansipasi, feminisme, atau apapun itu yang sejenis, tidak seharusnya lantas menjadi berpaling dari pedoman yang telah ada –Al Qur’an dan Hadits. Sudah jelas bagaimana Allah SWT menempatkan kedudukan masing-masing, baik perempuan ataupun laki-laki (QS. 49:13).

[divider][/divider]

Siti Nur Laili. Pemikir ulung yang merupakan mahasiswa KPI sekaligus staff desk Berita di LPM Rhetor.

Musik Memang Mengalun Sambil Berjuang

Oleh: Fahri Hilmi*

[dropcap] D [/dropcap] IWAN Masnawi sudah menjinjing kecapi sejak sore hari. Ia berencana melakukan latihan musik pengisi Teater Kujang yang akan memamerkan lakonnya 27 hari sejak sekarang. Mahasiswa jurusan Filsafat di Universitas Gajah Mada itu sudah aktif bermain musik sejak duduk di bangku SMA. Maka tak heran jika kini ia masih wara-wiri di dunia nada dan ketukan itu.

Baginya musik adalah lompatan besar dalam sejarah kebudayaan manusia. Kepada lpmrhetor.com ia mengungkapkan isi hatinya dengan begitu puitis dan filosofis tentang musik.

“Musik adalah lompatan besar dalam kebudayaan manusia. Musik selalu mampu mengisi keterasingan manusia dalam keterlemparannya ke bumi ini,” katanya.

Sembari mendengarkan Tears in Heaven milik Eric Clapton di laptop miliknya, Diwan melanjutkan, bahwa dengan kekayaan nada yang dimiliki oleh musik, musik mampu merangkum realita dalam alunannya dengan lembut dan ringkas.

“Musik mampu menceritakan apa saja dengan subtil. Mungkin musik adalah lukisan yang bernyanyi. Ia adalah keindahan yang mencapai titik sublim,” lanjutnya.

Apa yang dikatakan oleh Diwan nampaknya sejalan dengan keinginan Wage Rudolf Supratman, pencipta Indonesia Raya, yang tanggal kelahirannya, 9 Maret 1903, ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Musik Nasional (HMN) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2013.

Dilansir dari Kompas yang terbit pada 9 Maret 2013, dikatakan bahwa pemerintah memiliki alasan bahwa musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional, yang memrepresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Ditetapkannya HMN yang mengacu pada kelahiran W.R. Supratman memang bukan main-main. Dalam laporan Petrik Matanasi di Tirto berjudul W.R. Supratman dan Sejarah Indonesia Raya 3 Stanza disebutkan bahwa pernah sekali W.R. Supratman ditangkap pemerintah kolonial Belanda karena menggunakan kata “Merdeka” dalam Indonesia Raya. Boleh dikatakan bahwa Supratman ditangkap Belanda hanya karena alunan musik.

Dari peristiwa tersebut, terlihat bagaimana seorang musisi tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap keindahan semata, namun juga bertanggungjawab penuh terhadap arah kehidupan manusia di sekitarnya. Persis seperti apa yang dilakukan W.R. Supratman.

Masih dalam laporan Petrik, dikatakan bahwa pernah suatu kali Supratman membaca suratkabar Timbul terbitan Solo. Ada sebuah kalimat yang membuat anak band cum jurnalis itu tertantang. Isinya begini, “Alangkah baiknya kalau ada salah seorang pemuda Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia, sebab lain-lain bangsa semua telah memiliki lagu kebangsaannya masing-masing!”

Apa yang ‘dikatakan’ Timbul seperti membuat Supratman bergairah. Dari situlah ia memutuskan untuk menciptakan lagu yang ‘perjalanan hidupnya’ tidak seindah alunan nadanya.

Indonesia Raya kemudian diperdengarkan di Kongres Pemuda II dengan instrumen biola melalui gesekan tangan Supratman. Seakan kebetulan yang luar biasa, lagu tersebut lahir beriringan dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Demikian Anthony C. Hutabarat dalam Meluruskan Sejarah dan Riwayat Hidup Wage Rudolf Soepratman: Pencipta Lagu Indonesia Raya (2001) seperti dilansir dari laporan yang sama.

Kini, di tanggal yang sama, buah tangan Supratman berdendang bebas di udara Indonesia. Tidak seperti berpuluh-puluh tahun lalu sebelum Ir. Soekarno meneriakkan proklamasi di udara Jakarta.

Beriringan dengan itu, musik Indonesia seperti mengalami degradasi. Ia mengalun tanpa isi dan maksud yang jelas. Kini musik hanya mengudara dan merasuk ke telinga setiap pendengarnya dengan hanya membawa rajutan lirik cinta dan keindahan yang kosong.

Apa yang diinginkan Supratman seperti dilupakan. Tentunya, sembari merefleksikan kelahirannya melalui Hari Musik Nasional, mengubah orientasi musik dari yang tadinya hanya bermakna keindahan, menjadi bermakna perjuangan, bukanlah sebuah kesalahan.

Selamat Hari Musik Nasional.

[divider][/divider]

Fahri Hilmi. Mahasiswa LPM Rhetor yang aktif di organisasi UIN Sunan Kalijaga.

Bagaimana Pluralisme Melihat LGBT

[dropcap] B [/dropcap] ELAKANGAN, Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) ramai lagi diperbincangkan oleh para aktivis, cendekiawan, peneliti, sampai ke sektor masyarakat umum. Hingga bergulatnya pemikiran-pemikiran dari sudut pandang yang berbeda-beda menjadikan banyaknya pro-kontra mengenai LGBT.

Di Indonesia juga telah ada banyak orang yang masuk dalam komunitas LGBT itu sendiri. Karena keberadaanya sebagai komunitas yang minoritas ia merupakan kelompok yang terpinggirkan. Oleh karenanya, kelompok LGBT acap kali mengalami diskriminasi mulai dari bullying, penolakan lingkungan, dan sebagainya.

Komunitas LGBT sendiri telah ada sejak tahun 1960-an. Komunitas tersebut menekankan kesetaraan seks dan gender. Dilihat dari sudut pandang kesejahteraan sosial, golongan itu telah kehilangan keberfungsian sosial.

Hal tersebut dikarenakan di mata masyarakat, mereka dipandang sebagai kaum yang telah menciderai kodratnya. Sehingga terkesan tabu dengan alasan agama tidak menghendaki itu.

Meski demikian, secara tatanan sosial tidak seharusnya dengan tindakan diskriminasi. Bagaimanapun juga, mereka adalah bagian dari masyarakat. Bagi penulis, LGBT ini bukan masalah isu moral melainkan isu sosial.

Artinya, di sini penulis tidak hanya melihat dari perspektif menyimpang-tidaknya, tetapi dilihat pula dari perspektif kemanusiaan. Yaitu manusia yang ingin dimanusiakan oleh manusia, dan manusia yang tidak ingin mendapat perlakuan diskriminatif. Mungkin selama ini baru Swedia yang melegalkan komunitas LGBT.

Perlu dicatat, penulis dalam hal ini juga bukan mengharapkan tindakan pemerintah yang melegalkan ‘gerak-gerik’ komunitas minoritas itu. Tapi setidaknya memberi naungan bagi kaum yang merasa tersubordinasi itu dengan cara megembalikan keberfungsian mereka.

Kalau dilihat dari perspektif moral dibilang menciderai tatanan. Akan tetapi, selain itu dilihat pula dari perspektif sosial: mengapa mereka sampai-sampai membuat wadah atau kelompok yang terkoordinir hingga terkesan mengkotak-kotakkan diri? Bagi penulis, hal tersebut dikarenakan mereka merasa tersubordinasi. atau merasa mendapat perlakuan yang tak adil di masyarakat.

Coba saja kalau tersedia ruang yang memberikan penanggulangan atau semisal rehabilitasi, mungkin mereka tidak akan membuat komunitas yang terkoordinir.

Upaya untuk ini memang bukanlah hal yang gampang. Kita juga perlu membangun pemahaman terhadap individu maupun masyarakat. Hal itu disebabkan telah terjadi stereotip pada masyarakat itu sendiri. Kita bisa mengembalikan melalui hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Yang merupakan hak dasar manusia yang sudah seharusnya dilindungi dan dipenuhi, agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Perlu penulis tegaskan, hak ekosob merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HAM.

Maka dari itu, setidaknya kita memberi naungan bagi mereka-mereka yang ‘menciderai kodratnya’ sendiri secara pelan dan perlahan. Tidak kalah penting hindari tindakan memojokkan kaum minoritas itu.

Nah, bukan juga soal membebaskan atau tidaknya suatu golongan tersebut. Tapi kita coba hilangkan stereotip yang ada di masyarakat. Kita dekati pelan-pelan apa sesungguhnya permasalahan yang mereka alami selama ini hingga mereka memilih jalan seperti itu.

Tugas kita adalah mengembalikan kodratnya, entah bisa diterima atu tidak, setidaknya sudah ada usaha. Syukur-syukur ada tindakan pula. Tapi tidak harus dengan menggugat dan mendiskriminasi kaum minoritas itu.

Indonesia sebagai negara pluralisme mencintai tanah air yang tidak memandang ras, warna kulit, suku, golongan, bahkan seksualitas sekalipun. Karena keberagaman akan menjadikan perbedaan sebagai pemersatu bangsa. Menghargai setiap perbedaan dengan menyongsong semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Satu lagi, jikalau dari perspektif agama: Wallahu a’lam. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi setidaknya penulis sedikit menambahi bahwasanya agama Allah adalah agama yang toleran terhadap sesama makhluk terkecuali dalam hal akidah.

Terakhir, sebagai penutup mari kita renungkan kembali NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk atas rasa cinta tanah air dari seluruh rakyatnya.

[divider][/divider]

Septia Annur Rizkia. Tercatat sebagai koordinator bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) LPM Rhetor, yang juga aktif di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sebagai mahasiswi KPI.

Warga Digusur, Kenapa Mahasiswa UIN Suka Sibuk Kampanye Pemilwa?

Kehidupan itu sangatlah luas, beragam pemaknaan dan penafsiran tentangnya pastilah berseliweran di tiap masing-masing kepala. Baik di kehidupan masyarakat maupun di kehidupan kampus. Jika dikaitkan dalam roman Pramoedya Ananta Toer, seorang mahasiswa diposisikan sebagai Kaum Terdidik dan Kaum Terpelajar.

Apa itu terpelajar? Apa itu terdidik? Belajar dan terpelajar, mendidik dan terdidik. Saya kira itu adalah kata-kata yang saling berkaitan maknanya. Bagaimana bisa menjadi kaum terpelajar? Salah satu caranya yaitu belajar. Haruskah? Pastilah harus.

Baiklah, mari kita tengok kehidupan seorang mahasiswa yang dikatakan sebagai kaum terpelajar. Bagaimana berperilaku yang seharusnya? Pastinya berlaku adil sejak dalam pikiran, demikian kata-kata yang dituturkan oleh Pramoedya. Ya, menjadi seorang akademisi yang mencerminkan kewibawaan, dalam pemikiran maupun dalam segala laku perbuatan.

Pun juga dengan kaum terdidik, yang mana ia harus mau dididik, dan nantinya akan mendidik para generasi selanjutnya. Tak ayal jika apa yang terjadi pada tingkah laku dan tindakan seseorang juga tidak jauh dari didikan yang ia peroleh. Sebab esensi dari pendidikan yang diberikan oleh seorang pendidik kepada anak didiknya tak lain adalah agar menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia lainnya, baik dari cara berpikir maupun dalam tindakannya.

Ya, sangat rumit sekali kehidupan ini. Manusia hanya bisa memilih, menjadikannya semakin rumit, atau malah tidak memperumit kerumitan itu.

Berdoa saja semoga ini bukan tulisan yang rumit untuk dibaca. Walaupun si penulis sendiri sedang memperumit sebuah benang merah yang semula tak dimiliki tapi mencoba untuk memilikinya. Walhasil, marilah berpikir dan merenung.  Selesai? Tidak akan pernah selesai.

Mari bernostalgia sejenak, tepatnya hari senin 4 Desember 2017

Saat itu saudara kita di Kulon Progo sedang berada pada posisi di ujung tanduk. Tanah, sebagai modal dan sumber kehidupan mereka yang mayoritas petani, tengah terancam. Mereka hendak digusur dan pemukiman akan diratakan oleh PT. Angkasa Pura 1 untuk dijadikan bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA). Mereka juga manusia yang sedang bertahan hidup, tapi justru mendapat perlakuan yang itu tidak mencerminkan sebuah kemanusiaan (baca beritanya di lpmrhetor.com).

Nah, sebenarnya siapa yang berhak disalahkan di sini? Perlukah kita mencari kambing hitam dari tindak kesewenang-wenangan tersebut?

Yah, tidak begitu juga. Coba kita tilik sistem dan pola pendidikan yang diterapkan, terutama di negara Indonesia ini, sudah ramahkah? Sudah merakyatkah? Sudahkah memanusiakan manusia kah?

Jika belum, bisa jadi itu adalah salah satu akar penyebab pola pikir manusia yang menghewankan diri. Terkait masalah penggusuran Kulon Progo, atau NYIA, kita bisa berselancar di beberapa media atau silahkan pilih lpmrhetor.com yang itu cukup untuk menjelaskan terkait kronologi peristiwa dan hal-hal yang menimpa para warganya maupun para relawan solidaritas yang berada di sana.

Tepat pada hari di mana Kulon Progo ‘diancam’ (4/12), Kampus UIN Sunan Kalijaga yang digadang-gadang sebagai kampus putih, kampus rakyat, dan  kampus perlawanan, sedang menyelenggarakan sebuah kampanye partai. Pada agenda ‘simulasi politik’ itu, seluruh partai sedang mengusung calon-calonnya, yang nantinya bakal menduduki kursi-kursi kekuasaan.

Para pembaca barangkali mampu menyimpulkan apa harmoni dari dua kejadian di atas. Saat di luar sana sedang diguncang kemanusiaannya, mahasiswa yang dikatakan sebagai agent of change, harus bersikap seperti apa? Kampanye-kampanyean kah?

Di saat seperti ini seharusnya pendidikan politik bermain. Kata politik di sini barangkali bermakna politik secara substantif. Lain lagi dengan politik secara praktis. Keduanya adalah hal yang berbeda yang tak bisa dicampuradukkan.

Politik secara substantif berarti cara berpikir dan bertindak. Alat untuk melakukan suatu hal dan taktik untuk bertahan hidup. Jadi, hidup ini tidak bisa terlepas dari yang namanya politik. Berbeda dengan yang praktis, yang itu sifatnya lebih ‘politis’. Politik di tataran praktis ini lebih pada soal pemangkuan posisi tertinggi wilayah, atau kursi-kursi kekuasaan, baik yang ada di negara maupun yang ada di kampus.

Pendidikan politik sangatlah penting untuk dipelajari dan dipahami oleh seluruh elemen. Baik mereka yang akan dan sedang memangku kursi jabatan, maupun masyarakat [kampus] pada umumnya. Bagi para aktor politik, agar ia mampu bersikap dan bertindak secara bijak, mampu membedakan antara hak dan kewajiban, mana yang kemanusiaan, dan mana yang kerusakan.

Itulah pentingmya, agar politik itu tidak dijadikan alat untuk saling menikam, serta mampu membuat kebijakan yang ramah kesamping dan tajam ke atas. Lain halnya dengan masyarakat. Masyarakat luas sangatlah perlu memahami politik. Agar ia tidak mudah dibohongi, dibodohi, ataupun dengan mudah dimanipulasi oleh kebijakan-kebijakan yang hanya mementingkan segelintir orang ataupun golongan. Pun agar mereka mampu pula melawan kebijakan-kebijakan yang itu sewenang-wenang terhadap kelas yang kecil.

Nah, itulah yang terjadi pada UIN Sunan Kalijaga, khususnya pada pemerintahan mahasiswa. Mereka seolah bangga selenggarakan kampanye tiga hari berturut-turut. Di saat saudara kita yang ada di Kulon Progo sedang menangisi tanahnya yang akan dirampas oleh orang-orang bermodal tak bertanggungjawab. Yang tak memiliki rasa empati dan simpati sama sekali.

Sebelum meyelenggarakan yang dinamakan pesta demokrasi, seharusnya oknum-oknum yang terlibat di dalamnya harus paham dahulu terkait apa itu demokrasi? Apa itu politik? Apa itu pemerintahan?  Dan yang terpenting, apa itu kemanusiaan?

Karena kita adalah seorang akademisi yang sedang belajar politik di kampus, bukan seorang politisi yang sedang memperebutkan tampuk kekuasaan.

Sudah seharusnya kita dapat membedakan kedunguan karena kurangnya pemahaman terhadap pengetahaun yang harus digali, bukan sebatas eksistensi atau malah upaya pelanggengan kekuasaan itu sendiri.

Perlu digarisbawahi pula, berpikir dahulu sebelum bertindak. Mampu membedakan mana yang untuk kepentingan umum, dan mana pula yang hanya untuk kepentingan golongan. Laiknya seorang akademisi.

Jika saja suatu pemikiran yang ditanam dalam otak sudah keliru dan malah terus dipraktikkan dalam tataran kecil, yaitu di pemerintahan kampus itu sendiri, lantas seperti apa jika sudah benar-benar terjun pada politik pemerintahan yang sebenarnya di masyarakat? Kebijakan yang baikkah, atau lebih buruk lagi? Mampukah menjadi pohon kelapa yang tiap bagianya bermanfaat bagi segi kehidupan? Atau malah menjadi benalu yang hidup di tengah hiruk-pikuknya kehidupan?

Selanjutnya, marilah kita berpikir bersama. Merenunglah besama. Apa yang sudah kita perbuat? Untuk apa dan untuk siapa tindakan tersebut? Apakah benar-benar ril untuk pembebasan kehiduan bersama atas rasa kemanusiaan, atau malah untuk memperpanjang garis penindasan? Atau malah hanya sebatas untuk eksistensi diri dan golongan semata?

Wallahua’alam.

*Septia Annur Rizkia. Penulis merupakan pegiat pers mahasiswa di LPM Rhetor. Menggawangi bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di dalamnya. Ia juga aktif di UIN Sunan Kalijaga sebagai Mahasiswi KPI.

Dominasi di Kampus Demokrasi; Mengikis Nilai Persatuan, Lancarkan Kepentingan

Oleh: Abdul Majid Z

Ketika pertama kali membayangkan kampus (Perguruan Tinggi ), pada umumnya yang tergambar dalam benak seorang calon mahasiswa baru adalah kampus dengan segudang gambaran indahnya seperti, kuliah, pacaran, lulus cepat, dapat pekerjaan, menikah, mati masuk surga. Kurang lebih itulah yang digambarkan film-film, singkat dan indah bukan? Ternyata semua itu sangat kontras dengan apa yang terjadi sesungguhnya.

Kok bisa? Realitanya, pertama masuk dunia kampus biasanya maba (Mahasisa Baru) akan dikenalkan dengan kegiatan pengenalan akademik, selepas itu para maba disuguhi stand-stand ORMAWA. Disinilah seorang maba yang baru dalam tahap peralihan dari pelajar ke mahasiswa mulai dijaring oleh organ-organ ekstra maupun intra kampus. Bagi sebagian maba yang terjaring, apalagi pernah bergelut dalam organisasi sebelumnya, ini dianggap sebagai proses lanjutan walaupun tidak sedikit yang memilih karena sudah tahu orientasi dan corak organisasi.

Kemudian masuk pada proses pendidikan di masing-masing organisasi (setiap organisasi kampus mempunyai sebutan berbeda ), dimulai dari masa pendidikan ini seorang maba atau umumnya disebut kader, diberikan pemaham seputar sejarah visi maupun misi organisasi melaui materi-materi, bisa dibilang masa ini adalah masa ideologisasi.

Maba yang telah mengikuti masa pendidikan tadi (selanjutnya disebut kader) secara tidak langsung akan dituntut memahami dinamika dunia kampus. Disaat yang bersamaan pula, sikap para kader mulai terbentuk dari pemahaman realias yang ia tangkap. Sementara agenda kampus terus berjalan, mahasiswa baru yang dulunya seperti ulat bulu, sekarang telah bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, mulai membaca siapa lawan siapa kawan.

Biasanya melalui ajang politik kampus atau PEMILWA, kader-kader organisasi (khusunya organ ekstra) mulai bergerak bak jamur di musim penghujan, tak terkecuali kader-kader baru pula. Kampus yang awalnya digambarkan indah seperti di film-film berubah menjadi miniatur negara. Mengapa demikian?

Masing-masing organ mengibarkan bendera partai dan calon yang diusungnya, suasana kampus sebagai miniatur negara semakin begitu terasa, setiap kubu mulai memainkan startegi-strategi jitunya. Penulis sendiri pernah melihat langsug kegiatan pemilwa dari mulai proses kampanye sampai pemilihan, dimana penulis menemukan politik yang tidak sehat terjadi. Sangat disayangkan bagi organisasi-organisasi yang terlibat di dalamnya, karena politik yang dimainkan cenderung berorientasi pada kekuasaan semata.

Bentuk demokrasi kampus yang dimainkan mahasiswa telah tercederai dengan manipulasi politik yang terjadi, lucu bukan? Ketika sebuah pertarungan belum dimulai tapi sudah ada juara. Alhasil setelah ajang tersebut rampung, muncullah beragam sentimen yang terbangun karena kemenangan hanya ada di tangan kubu pendominasi. Sangat wajar sekali ketika benih-benih perpecahan tumbuh subur antar organ, disinilah penulis mengganggap titik saklek para manipulator politik.

Imbasnya gerakan mahasiswa dinina bobokan terhadap pesoalan kampus maupun luar, sekalipun ada hanya segelintir saja yang masih turut sarta, seperti yang disampaikan diatas titiknya kembali ke muara sentimen yang terbangun tadi. Jelasnya kita membutuhkan persatuan, kita membutuhkan power yang tidak hanya diemban oleh satu golongan, hanya karena dinilai memiliki banyak massa pendukung, tapi mungkinkah itu semua terwujud selama cara-cara kotor diprakterkkan?

Sahabat pembaca bisa menilainya sendiri. Penulis pernah mengemukakan pendapat dalam beberapa forum diskusi, tanggapannya cukup beragam, masih teringat betul ketika dalam salah satu forum ada yang mengatakan “Menilai politik jangan terlalu moralis”. Entah pemaham penulis yang salah atau memang beginilah praktek politik dengan kelicikannya, hantam libas tanpa pandang bulu. Terlepas dari semua itu, ingatanku melayang pada sebuah kutipan dari Emha Ainun Nadjib (Cak Nun ) “Politik diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagian dan kesjahteraan manusia, tapi yang terjadi adalah sama sekali kebalikannya”.