AMP Desak DPRD Turut Kawal Kasus di UP 45

Aksi solidaritas dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP) terkait persoalan Drop Out 22 Mahasiswa UP 45. Massa aksi memadati gedung DPRD Yogyakarta Kamis(10/8). Dok: Rhetor

lpmrhetor.com, Yogya –  Puluhan perwakilan mahasiawa dari berbagai organisasi kemahasiswaan yang terbentuk dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP) Yogyakarta, mendatangi gedung DPRD setempat Kamis(10/8). Aksi yang dilakukan merupakan buntut dari diterbitkannya surat pemberhentian terhadap 22 mahasiswa Universitas Proklamasi 45 (UP 45). Baca: Kronologi dropout mahasiswa UP 45 pada http://lpmrhetor.com/2017/08/kronologi-resmi-amp-terkait-do-22-mahasiswa-up45.html.

Dalam aksinya, AMP menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya:

Mendesak Gubernur dan DPRD Yogyakarta bersikap tegas dalam menyikapi persoalan penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel dan demokratis sesuai pasal 63 UU No. 12 Tahun 2012.

Selain itu, AMP juga mendorong Kopertis Wilayah V dan Kemenristekdikti secara tegas meminta Rektor UP 45 membatalkan Surat Keputusan pemberhentian terhadap 22 mahasiswa, karena dianggap tidak selaras dengan amanat konstitusi.

Namun setelah menunggu lama, AMP tak kunjung dapat bertemu ataupun melakukan audiensi dengan pihak DPRD, dikarenakan sedang tidak berada ditempat. Hal tersebut disampaikan oleh bagian Humas sekretariat  DPRD. Pihak Humas juga memberikan tawaran kepada massa aksi “ Untuk lebih tepat atau cepatnya informasi, cobalah kembali hari senin, atau perwakilan yang kesini”. Setelah mendapat klarifikasi dari pihak humas, massa aksi pun membubarkan diri[]

 

Reporter: Anom Sarianingsih

Editor: Dyah Retno Utami