Surat Terbuka Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Soal Larangan Bercadar

1469
Moch. Romli Muallim, Presiden Mahasiswa UIN Suka. Dok Pri.

Oleh: Moch. Romli Muallim*

S TATEMEN Rektor yang akan mengeluarkan mahasiswi UIN yang tetap berkomitmen untuk menggunakan cadar setelah dilakukan 7 tahap  konseling kami rasa berlebihan dan akan terjerumus terhadap Islam simbolik yang hanya menilai keyakinan seseorang melalui simbol pakaian semata. Justru Islam moderat yang akan ditanamkan menjurus terhadap upaya diskriminatif. Padahal, Islam yang moderat dengan tegas menolak tindakan-tindakan yang bersifat diksriminatif.

Saya sepakat dengan adanya identifikasi terhadap paham-paham ekstrimis yang tidak sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Tapi, bukan berarti saya sepakat dengan pelarangan menggunakan cadar. Sebab kedua hal itu bertentangan.

Cadar  dan ideologi adalah dua hal yang berbeda. Cadar adalah atribut pakaian, sedangkan ideologi berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman.  Mengkaitkan cadar dan paham yang bertentangan dengan paham kebangsaan adalah kekeliruan besar, sebab tidak serta merta mereka yang bercadar langsung mengusung ideologi yang bertentangan dengan paham kebangsaan kita.

Begitupun sebaliknya, orang-orang yang bertentangan dengan paham kebangsaan kita ini tidak otomatis mereka bercadar. Seharusnya  pihak universitas jeli dan lugas dalam menghadapi fenomena ini, yang dilarang adalah ideologi yang bertentangan dengan paham kebangsaan kita, bukan cadarnya.

Begitu  pula statemen yang saya sampaikan di berbagai media bahwa surat edaran tersebut adalah upaya pembinaan bukan upaya pelarangan, meskipun saya juga agak keberatan kenapa objek binaanya hanya mahasiwi bercadar. Seharusnya semua mahasiswi dan mahasiswa UIN juga perlu diidentifikasi dan dibina. Tidak menutup kemungkinan bahwa penampilan yang biasa-biasa saja (tidak bercadar) dan tidak bercelana cingkrang terjangkit paham radikal dan anti pancasila, begitupun sebaliknya.

Identifikasi tersebut pada awalnya saya kira untuk melawan konstruk awam yang gampang men-generalisasi persoalan, dan ternyata tidak, upaya pembinaan tersebut mengarah pada ‘pelarangan’. Pelarangan bercadar jelas bertentangan dengan nilai hak azasi manusia.

Upaya pembinaan yang setengah-setengah dan tidak tepat sasaran justru mengakibatkan niat baik membentengi mahasiswa-mahasiswa dari paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 menjurus pada tindakan diskriminasi terhadap mahasiswa. Hal itu jelas sekali bertentangan dengan deklarasi universal hak-hak azasi manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) dalam pasal 18. Kurang lebih begini bunyinya:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik  sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

Oleh karenanya, sebagaimana pakaian-pakaian lain, cadar hanya sekedar pakaian, yang seharusnya tidak menjadi persoalan yang merugikan mahasiswa, dan menstereotipkan cadar dengan ekstrimisme. Tentu saja, itu semua adalah kesalahan besar.

*Moch. Romli Muallim. Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

You may also like

Potret Ketidakdewasaan Penguasa Kampus UP 45

lpmrhetor.com, Yogya – Terpilihnya Bambang Irianto (selanjutnya ditulis