Intervensi Negara Dibalik Larangan Bercadar

352
Ilustrasi: Rhetor/Fahri.

Penguasa bersabda. Pendidikan menghamba. Otak-atik pakaian mahasiswa.

lpmrhetor.com, UIN –  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta resmi melarang penggunaan cadar oleh mahasiswinya. Hal ini disampaikan langsung oleh Rektor UIN, Yudian Wahyudi pada Senin (5/3). Yudian mengatakan, pihaknya telah mendata sebanyak 41 mahasiswi yang memakai cadar. Usai didata, pihak kampus berencana akan melakukan pembinaan terhadap 41 mahasiswi tersebut.

Dalam konferensi pers yang diadakan secara langsung di gedung rektorat tersebut, Yudian menyatakan pihak kampus akan melakukan pembinaan sebanyak sembilan kali.

“Kalau sudah sembilan kali konseling masih saja tidak mau mengikuti aturan kampus, maka kami akan mengeluarkan dari kampus,” tegas Yudian dalam pernyataannya di konferensi pers (5/3).

Rangkaian wacana UIN berantas paham anti-Pancasila

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  memang sudah mewacanakan pelarangan terhadap aktivitas dan paham yang mengarah kepada radikalisme. Awal 2017 lalu, sejak marak beredar foto sekelompok mahasiswa yang berpose dengan membentangkan bendera bertuliskan ‘kalimat tauhid’ yang tersebar di media sosial, UIN langsung ‘gerak cepat’ untuk melakukan ‘siaga satu’.

Pada 4 April 2017, Yudian mengeluarkan surat edaran perihal pencegahan masuknya paham anti-NKRI dan anti-Pancasila. Surat yang ditujukan kepada seluruh dekan ini mewanti-wanti seluruh civitas akademika untuk antisipatif dan responsif dalam memantau segala kegiatan akademik kampus terhadap paham yang berbau anti-NKRI dan anti-Pancasila.

“Dengan ini kami menghimbau kepada seluruh jajaran pimpinan agar senantiasa responsif dan antisipatif melakukan pencegahan terhadap perkembangan paham-paham tersebut [anti-NKRI dan anti-Pancasila] di kalangan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berbagai upaya perlu dilakukan, misalnya melalui pembinaan dosen dan karyawan, serta pembinaan kepada mahasiswa oleh masing-masing dosen pada setiap kelas yang diampu,” begitu bunyi penggalan surat edaran bernomor B-1982/un.02/HK.00.3/04/2017 tersebut.

Selain menghimbau, Yudian, dengan mengatasnamakan UIN, juga melarang semua civitas akademika baik dosen, karyawan, dan mahasiswa untuk terlibat dalam segala bentuk kegiatan atau organisasi yang mengarah kepada paham yang dianggap separatis tersebut.

Langkah UIN yang begitu responsif dalam menangkal potensi paham anti-NKRI dan anti-Pancasila memang sangatlah cepat. Hal itu kembali dilakukan oleh UIN dengan menerbitkan surat edaran tentang pendataan sekaligus pembinaan mahasiswa bercadar pada 20 Februari lalu.

Kebijakan tersebut, dianggap sebagai langkah preventif kampus terhadap segala macam aliran yang tidak sejalan dengan haluan negara saat ini. Secara terang-terangan, UIN memang menyatakan bahwa langkah ini sebagai pemagaran kampus terhadap paham tersebut. Waryono, Wakil Rektor III membenarkan hal ini.

“Kami merupakan kampus negeri di bawah pemerintah. Sehingga kami tak ingin ada mahasiswa kami yang ikut paham atau aliran radikal sehingga bertentangan dengan Pancasila,” katanya (23/2/18).

Dampak kebijakan politik pemerintah

Pemerintah memang sejak 2017 begitu gencar mengkebiri berbagai macam kelompok yang tidak sehaluan dengan mereka. Sejak Juli sampai Oktober 2017, Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan yang memantik perhatian publik.

Pada 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Dalam Perppu tersebut, salah satu poinnya menegaskan, bahwa negara tak akan segan-segan menyikat ormas yang melakukan kegiatan separatis dan mengancam NKRI dan Pancasila.

“Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana,” begitu bunyi Pasal 60 Perppu itu.

Berbagai tanggapan dan tindak advokasi, terutama tanggapan kontra, dilayangkan pasca ditandatanginnya Perppu tersebut. Sejumlah lembaga seperti Komnas HAM, Ormas, sampai partai politik  melakukan gugatan melawan Perppu ormas tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Menko Polhukam, Wiranto langsung melakukan pencabutan Surat Keputusan (SK) Badan Hukum terhadap ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017.

Pencabutan SK tersebut dilakukan dengan mendasar bahwa ormas HTI memang merupakan ormas yang dipandang pemerintah berhaluan anti-Pancasila.

“Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi pancasila dan hukum NKRI,” papar rilis dari Freddy Harris, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (19/7/17).

Kala pemerintah pusat melakukan kebijakan politik tersebut, selanjutnya pemerintah pusat juga melakukan desakan kepada daerah untuk segera menerbitkan perda ormas, yang kaitannya kurang lebih sama dengan Perppu ormas.

Dilansir dari Tirto pada 19 Juli 2017, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan sekaligus mendesak kepada daerah untuk menerbitkan perda ormas demi ketertiban dan keamanan.

Kepentingan politik negara yang harus ‘selalu’ diseragamkan

Pemerintah Indonesia memang bukan kali pertama melakukan kebijakan politik yang kemudian memaksakan untuk diseragamkan ke semua sektor.

Pada tahun 1978, tepatnya pada 19 April, pemerintah menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus serta Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau yang lebih populer disebut NKK/BKK. Peraturan ini kerap disebut sebagai biang-kerok meredupnya gerakan mahasiswa pada era itu.

“Mulai tahun 1970-an, sasaran kritik mahasiswa tidak lagi ditunjukkan kepada sasaran korektif, melainkan lebih menuju pada strategi pembangunan Indonesia. Di mata mahasiswa, pembangunan Indonesia dengan strategi industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan disparitas pendapatan antara kaya dan miskin, antara kota dan desa dan antara sektor modern dan tradisional,” tulis A.A Padi, dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dalam Gerakan Mahasiswa Era NKK.

Kala itu, kebijakan ekonomi pembangunan Soeharto menuai berbagai protes dari mahasiswa. Puncaknya adalah saat terjadi peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari) pada 15 Januari 1974.

Menteri pendidikan kala itu, Daoed Joesoef menerbitkan kebijakan NKK/BKK yang wajib diterapkan oleh semua kampus untuk meredam gerakan mahasiswa dalam mengganggu arah dan kepentingan politik pemerintah saat itu.

”Sebagai akibatnya, Dewan Mahasiswa dıbekukan, dan sejumlah tokoh mahasiswa ditangkap. Untuk sementara gerakan mahasiswa menjadi redup. Meskipun demikian, gerakan mahasiswa kali ini bukannya tanpa hasil. Presiden Suharto akhirnya mengambil tindakan korektif, membubarkan Aspri Presiden dan menggeser beberapa pejabat [Fahry Ali, 1985: 23-26],” ungkap A.A Padi.

Petrik Manatasi dalam Antara Jilbab, NKK/BKK, Dan Daoed Joesoef yang diterbitkan tirto.id pada 24 Januari 2018, mengungkapkan, bahwa Pemerintah Indonesia di era Menteri Pendidikan Daoed Joesoef juga pernah melakukan peraturan melarang pemakaian jilbab di sekolah-sekolah umum.

”Selain urusan kampus, Daoed Joesoef dikenal karena kebijakan melarang pemakaian jilbab di sekolah-sekolah umum. ‘Para siswa putri yang tetap bertahan memakai jilbab menjadi korban,’ tulis Marwan Saridjo (hlm. 85). Jika si siswa putri itu keukeuh dengan jilbabnya, dia harus pindah ke sekolah agama (madrasah) atau dikeluarkan dari sekolahnya. Di masa Orde Baru, jilbab memang dicap eksklusif,” ungkap Petrik.

Giliran UIN yang ‘diseragamkan’

Kali ini, UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga pendidikan ikut-ikutan menerapkan aturan serupa. UIN menyatakan bahwa kebijakan ini pun disesuaikan dengan administrasi politik pemerintahan.

Namun di sisi lain, UIN masih terikat dengan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), terutama pada bab empat, pasal 24 tentang Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik. Mengingat UIN Sunan Kalijaga juga merupakan lembaga akademik.

Meski begitu, UIN Sunan Kalijaga tetap keras kepala menerapkan peraturan melarang pemakaian cadar dan melarang semua bentuk aktivitas dan keterlibatan seluruh civitas akademika ke dalam paham anti-NKRI anti-pancasila.[]

Reporter: Ikhlas Alfarisi

Editor: Fahri Hilmi

You may also like

Yu Sanah Sinih, Potret Kehidupan Termarginalkan

lpmrhetor.com, Yogakarta – Dua hari berturut sejak Jumat