UKT: Wujud Nyata Komersialisasi Pendidikan

1500

Oleh: Asran*

“.. Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..”

-Pembukaan UUD 1945-

K uliah murah dan terjangkau merupakan cita-cita bangsa ini, yang telah diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945. Realitanya, pemerintah yang diamanahkan untuk menjalankan amanat UUD tidak melakasanakan mandat tersebut. Pendidikan yang menjadi hak semua orang, seakan terhalang oleh  tembok besar biaya pendidikan yang diatur oleh pemerintah, yakni kampus. Kampus menjadi ruang privat yang hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memenuhi kriteria (dalam hal ini “biaya”) yang telah ditetapkan. Pendidikan yang sejatinya sebagai sumber peradaban dan kemajuan bangsa, kini seperti aset yang bisa diperjual belikan. Siapa beruang dia yang memperoleh ruang. Siapa yang membayar dia bisa terdaftar.

Pemerintah merumuskan sebuah sistem pendidikan berupa UKT (Uang Kuliah Tunggal). UKT dianggap mampu menjawab dan mengatasi persoalan pendidikan tersebut. Dibentukya UKT pada dasarnya yait untuk mengurangi praktek pungutan liar dan pemaketan biaya kuliah.Namun kenyataannya?

Hal yang mendasari UKT ini adalah BKT-BOPTN (Biaya Kuliah Tunggal-Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri), jadi BKT-BOPTN = UKT. Berdasarkan rumus tersebut, ada tiga elemen yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan yaitu; (1)Kampus (2)Hibah pemerintah (3)mahasiswa. Rumus tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah tidak mau bertanggung-jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan pendidikan. BOPTN buktinya, BOPTN yang merupakan bantuan dari pemerintah untuk pendidikan ternyata tidak mengkover semua kebutuhan mahasiswa. Tak heran jika muncul celetukan, “Yang namanya bantuan yah terserah dong mau ngasih berapa aja, kan sifatnya tidak terikat!” Ini bukti pemerintah tidak mau bertanggungjawab sepenuhnya atas biaya pendidikan. komersialisasi pendidikan menjadi jalan keluar, di mana pihak swasta turut didalamnya dengan pihak pemodal menjadi “halal” ikut campur dalam dunia pendidikan.

BKT (Biaya Kuliah Tunggal) merupakan akumulasi seluruh kebutuhan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh kampus dalam melaksanakan pendidikan yang terdiri dari 41 item (khusus UIN). Ada dua item yang dirasa bermasalah yaitu, fasilitas asrama dan pertemuan wali. Realitanya di UIN tidak ada asrama mahasiswa tapi masuk item dan pertemuan wali mahasiswa dengan kampus juga bermasalah. Dalam prakteknya, banyak wali mahasiswa yang tidak dapat hadir di acara tersebut apalagi yang dari luar jawa (Sulawesi,Kalimantan,Sumatra,Papua) dalam pulau Jawa saja banyak yang tidak dapat hadir, lalu ke mana uang itu mengalir? Ya, banyak item dalam BKT yang dianggap bermasalah namun tidak akan dijelaskan dalam tulisan singkat ini. Dan setiap tahunnya BKT ini terus naik.

UKT adalah biaya yang harus ditanggung mahasiswa yang tidak mampu ditutupi oleh BOPTN. Tiap tahun UKT juga terus naik, dan semakin banyak golongan. Sampai tahun 2016, ada lima golongan UKT yang sebelumnya hanya ada tiga golongan dan diprediksi akan terus bertambah golongan tersebut. Sudah empat tahun UKT  diterapkan sejak tahun 2013. Semakin banyak golongan UKT berbanding lurus dengan mahalnya biaya tiap golongan.

Sumber persoalan yang menyebabkannya mahalnya UKT diantaranya rumusan BKT yang terus naik nominalnya serta item absurd seperti yang disebutkan diatas. Dan yang merumuskan nominal serta item BKT yang mempengaruhi mahalnya UKT adalah kampus. Disisi lain mahalnya biaya pendidikan (UKT) tidak berbanding lurus dengan fasilitas pendidikan. Di UIN sendiri sejak diterapkannya UKT, tidak ada perubahan yang signifikan baik dari kurikulum, SDM, serta infrastruktur. Secara prinsip dan prakteknya, UKT sudah bermasalah dan menjadikan mahasiswa sebagai tumbal.

Dalam hal pembangunan infrastruktur pendidikan, pemerintah tidak terlibat sepenuhnya dan cenderung lepas tangan. Boro-boro masalah pembangunan, melaksanakan praktek pendidikan saja pemerintah absen. Untuk pembangunan infrastruktur, pihak swasta sangat berperan di sini,misalnya IDB di PTIAIN. Syarat cairnya dana dari IDB adalah adanya kurikulum serta jurusan yang bersifat pembangunan. Tentu logika pasar jelas bermain disini (kampus), pihak swasta yang menggelontorkan bantuan tentu akan mendapatkan feedback atau keuntungan dari investasi tersebut dan pasti mahasiswa menjadi tumbal dalam hal ini.

Sekali lagi penulis tegaskan bahwa pemerintah tidak bertanggung-jawab sepenuhnya dalam melaksanakan praktek pendidikan, melemparnya ke pihak swasta, menumbalkan mahasiswa dan telah mencederai amanat UUD  1945.

 

*Mahasiswa BKI.

You may also like

Musik Memang Mengalun Sambil Berjuang

Oleh: Fahri Hilmi* D IWAN Masnawi sudah menjinjing