Populisme Otoritarian Rezim Jokowi-JK

246
Sumber Gambar: ksp.go.id

Melihat gaya kepemimpinan ala rezim Jokowi-JK, yang seakan populis, namun penuh dengan kesewenang-wenangan.

Oleh: Restu Baskara*

P OPULISME otoritarian kini menjadi satu diskursus yang menarik untuk dibahas. Banyak referensi yang membicarakan itu, tapi saya akan menjelaskan dengan sedikit apa itu populisme otoritarian yang dikaitkan dengan perkembangan situasi yang tentu saja dialami di Indonesia. Populisme otoritarian erat kaitannya dengan situasi ekonomi politik yang berkembang di dunia dan berpengaruh di Negara Indonesia.

Bagi kalangan ilmuwan sosial, istilah populisme seringkali dipertukarkan antara sebentuk ideologi dan gerakan. Hampir semua literatur tentang populisme selalu diawali dengan pengakuan akan sulitnya mendefinisikan istilah populisme. Francisco Panizza (2005: 1) memulai bukunya dengan disclaimer: “Hampir-hampir menjadi kebiasaan bahwa tulisan mengenai populisme dimulai dengan kegalauan tentang ketiadaan definisi jelas mengenai konsep tersebut serta keraguan tentang manfaatnya bagi analisis politik”

Isaiah Berlin berkata: “Memang ada sebuah sepatu berbentuk populisme, namun tak ada satupun kaki yang cocok mengenakannya.” (Karstev, 2008: 43). Paul Taggart menganalogikan populisme seperti bunglon yang bisa berubah-ubah warna kulit menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Karena itu, bisa dipahami, jika sebagian sarjana politik lebih suka membatasi definisi populisme dengan menunjukkan lokasi geografis dan periode waktu.

Sementara itu, dalam kamus sosiologi, populisme diartikan sebagai “suatu bentuk khas retorika politik, yang menganggap keutamaan dan keabsahan politik terletak pada rakyat, memandang kelompok elit yang dominan sebagai korup, dan bahwa sasaran-sasaran politik akan dicapai paling baik melalui cara hubungan langsung antara pemerintah dan rakyat, tanpa perantaraan lembaga-lembaga politik yang ada” (Abercrombie et. al., 1998). Dalam tradisi politik di Barat, populisme mulai dikenal dalam literatur sejak 1930-an di Amerika Latin. Pasca Perang Dunia II, muncul gerakan populis baru yang memuncak seiring dengan munculnya Juan Domingo Peron (1895-1974), bersama istri pertamanya Eva Duarte atau Evita de Peron (1919-1952) dan istri keduanya, Maria Estela Martinez atau Isabel Peron (1931- ).

 

Kamuflase yang mengelabui

Istilah otoritarianisme berasal dari bahasa Inggris, authoritarian. Kata authoritarian sendiri berasal dari bahasa Inggris, authority, yang sebetulnya merupakan turunan dari kata Latin auctoritas. Kata ini berarti pengaruh, kuasa, wibawa, otoritas. Oleh otoritas itu, orang dapat memengaruhi pendapat, pemikiran, gagasan, dan perilaku orang, baik secara perorangan maupun kelompok. Otoritarianisme adalah paham atau pendirian yang berpegang pada otoritas, kekuasaan dan kewibawaan, yang meliputi cara hidup dan bertindak.

Populisme otoritarian adalah satu paham yang populis yang mengklaim didukung oleh rakyat, tetapi dibalik itu ada sifat dan kepentingan sewenang-wenang/otoriter yang tersembunyi dan dijadikan cara untuk mengontrol penuh sistem ekonomi politik.

Pemilu 2014 telah usai dan dimenangkan oleh Jokowi dan kubunya. Jokowi sebagai sosok yang populis di mata rakyat menjadi presiden Indonesia. Jokowi yang terkenal dengan metode blusukan nya, telah dinanti oleh jutaan rakyat Indonesia yang merindukan perbaikan dan kemajuan bangsa dan Negara. Setelah mengalahkan rivalnya, yaitu Prabowo yang berlatar belakang militer, Jokowi yang merepresentasikan masyarakat sipil mengambil kendali sebuah perahu yang bernama Indonesia. Perahu ini berharap bias melewati badai besar yaitu kesenjangan ekonomi politik global yang semakin menggerus dan menindas Negara Indonesia.

 

Arah yang serba neoliberalis

Politik populisme ini ternyata hanyalah sebuah kamuflase semata. Nyatanya bukannya memperbaiki kondisi ekonomi-politik Indonesia, tetapi justru mengarah kepada sistem ekonomi neoliberal dan sistem politik otoritarian. Kenapa demikian? Mari kita simak beberapa kebijakan atau situasi yang berkembang.

Pertama, Jokowi mengeluarkan satu kebijakan tentang pengupahan yaitu PP No. 78 tahun 2015, yang mengatur kenaikan upah buruh oleh pemerintah. Hal ini bertentangan dengan konstitusi di atasnya yaitu UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan. Formula baru penghitungan upah ini hanya memperhatikan 2 indikator saja didalam merumuskan kenaikan upah minimum, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebelum aturan ini ada, penghitungan kenaikan upah dilakukan dengan musyawarah di dewan pengupahan yang terdiri dari perwakilan buruh,pengusaha dan pemerintah di dalam Dewan.

Dan juga memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak setiap bulannya dengan mensurvei barang dan jasa setiap bulannya di pasar. Dengan pengontrolan sepenuhnya oleh pemerintah ini membuat tidak berdaya buruh dan serikat buruh ditengah situasi ekonomi yang masih memburuk, harga barang dan jasa naik signifikan sementara upah buruh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan ini direspon oleh gerakan buruh untuk menolak regulasi baru ini, karena memang merugikan kelas buruh.

Kemudian, yang kedua, rezim jokowi adalah rezim yang menghamba kepada 2 kubu. Secara finansial, Indonesia masih bergantung kepada Amerika dimana Amerika masih menjadi poros dunia sistem finansial. Naik turunnya suku bunga bank central Amerika ( The Fed), pasar saham Wallstreet, New York Merchantile Excange (NYMEX)adalah beberapa instrument pengendali pasar modal dan pasar saham yang masih didominasi Amerika dan sekutunya. Hal ini bias dibuktikan dengan adanya krisis global yang dimulai dari gagal bayar perumahan (properti) di Amerika yang kemudian menjalar ke seluruh dunia dengan rapuhnya sistem investasi perbankan (Subprime Mortgage).

Krisis global yang disebabkan oleh kapitalisme finansial ini masih menjadi efek domino sampai sekarang. Sementara didalam investasi fisik (infrastruktur) kekuatan Tiongkok mulai menunjukkan taringnya ketika Tiongkok mampu menggenjot industrialisasi dan investasi infrastruktur di banyak Negara salah satunya adalah Indonesia. Kita tahu bagaimana Tiongkok menginvestasikan modal ke Indonesia untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Komoditas ekspor Tiongkok ke seluruh dunia menjuarai barang-barang konsumsi, terutama di sektor komunikasi,elektronik dll.

Ketiga, rezim Jokowi menggunakan banyak siasat untuk melakukan berbagai penggusuran untuk alih fungsi lahan menjadi industrialisasi. Hal itu dilakukannya semata-mata untuk melancarkan arus modal. Tentu saja pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan yang berorientasi kepada neoliberalisme. Tanah-tanah dikuasai oleh korporasi pertanian dan perkebunan. Pemaksaan penanaman seperti sawit dan Hutan Tanaman Industri adalah contoh bagaimana pemanfaatan tanah/lahan untuk kepentingan pasar dan industry.

Developmentalisme setelah neoliberalisme adalah praktik yang tengah terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan proses akumulasi primitive di Indonesia. Masyarakat menjadi kaum urban dan proses proletarisasi semakin massif. Pembangunan pabrik,hotel,bandara,pelabuhan,kota industri adalah industrialisasi kapitalis. Transisi masyarakat proletarisasi adalah masyarakat semi proletar atau informal proletariat, dimana masyarakat Indonesia 40% adalah masyarakat yang bekerja di sektor jasa. Sementara 35% di sektor pertanian, sisanya menjadi buruh pabrik, PNS, nelayan, pengusaha, dll. Penyerapan tenaga kerja lebih banyak kepada sektor jasa dan usaha menengah dan kecil. Konsep koperasi yang menjadi dasar usaha bersama yang sudah tercantum dalam konstitusi tidak dijalankan oleh Negara dengan baik, justru malah menyerahkan kepada pihak swasta (korporasi).

Keempat, realita bahwa isu demokrasi dan HAM menjadi isu yang tidak selesai pasca ‘‘65 sampai sekarang, dan berbagai tindakan pemberangusan demokrasi dan pelanggaran HAM yang masih terjadi, seolah luput dari perhatian publik. Kasus pelanggaran HAM yang dari dulu tidak selesai karena pemerintah Indonesia tidak punya political will dan political action untuk menyelesaikannya. Hal ini dipengaruhi oleh kekuatan militer yang dipasang di birokrasi dan sisa Orde Baru yang masih berkuasa mengendalikan ekonomi-politik Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan bertahannya kelas pemodal (pengusaha) pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Kekuatan politik Soeharto yang runtuh tidak serta merta meruntuhkan kekuatan modal yang tumbuh dan dibesarkan di era rezim orde baru.

Berbeda dengan Orde Lama, dimana pasca Soekarno jatuh hal ini diikuti juga kejatuhan kelas modal yang dibesarkan rezim Orde Lama. Kekuatan modal ini menjadi oligarki yang semakin tumbuh dan berkembang pasca reformasi. Reformasi membawa perubahan yaitu selain terciptanya kebebasan berpendapat,berekspresi dan berserikat tapi juga menciptakan kebebasan modal. Negara tidak bias membendung kekuatan modal yang juga merajai kekuatan politik di Indonesia. Partai-partai politik di Indonesia adalah kumpulan orang-orang bermodal. Sisa oligarki Orde baru dan pemain baru yang kekuatannya belum menyamai kekuatan warisan Orde baru. Oligarki modal menggunakan instrument aparat militer dan milisi untuk menjaga status quo.

 

Sejarah bangsa yang tak kunjung adil

Persoalan bangsa ini di masa lalu menjadi diskursus yang kelima, di mana sejarah yang salah dan kebenaran yang tak terungkap masih menjadi masalah yang pelik bagi Indonesia. Indonesia menjadi Negara yang belum bisa membenarkan sejarahnya sendiri pasca ‘65. Populisme ternyata berpihak, yaitu apakah populisme itu berpihak kepada kepentingan rakyat banyak atau kepada segelintir orang. Rezim Jokowi ternyata memilih pilihan kedua. Ini ditunjukkan ketika Jokowi awal menjadi presiden dihadapan forum kepala Negara Asia Pasifik yang diselenggarakan di Tiongkok. Sepertinya Jokowi melaksanakan betul apa yang didoktrin oleh presiden Tiongkok bahwa untuk menyukseskan pembangunan di Indonesia adalah; Negara harus mengontrol penuh ekonomi politik, social,budaya,pertahanan dan keamanan.

Kontrol penuh ini kemudian diwujudkan dalam tindakannya dimana demokrasi dan HAM menjadi turun kualitasnya pasca reformasi yang menunjukkan kualitasnya di era presiden Gus Dur dan pasca itu semakin menurun dan turun sampai sekarang. Populisme yang berkiblat pada neoliberalisme ini mensaratkan praktik militerisme untuk meredam kekuatan masyarakat sipil yang sudah kecewa dengan kebijakan rezim hari ini. Aksi buruh dikriminalisasi, begitu juga dengan petani. Pelarangan diskusi yang dianggap berbau komunis, dan yang terakhir adalah aturan Perppu Ormas yang dikritik dan ditolak oleh gerakan masyarakat sipil.

Kemudian yang keenam adalah kenyataan bahwa Rezim Jokowi juga menciptakan satu kesatuan pengamanan di kepolisian yang bernama TBC (Turn Back Crime) yang tugasnya adalah mengamankan potensi tindakan kriminal. Tetapi dalam praktiknya adalah merepresif gerakan rakyat yang dianggap membahayakan Negara. Dalam kasus ini seperti pengalaman aksi yang dilakukan oleh GBI (Gerakan Buruh Indonesia) dalam menolak PP Pengupahan pada tanggal 30 September 2015, yang direpresif dan dikriminalisasi para aktivis buruh,pengacara dan mahasiswa. Rezim ini jelas tidak pro terhadap nasib kaum buruh dan justru condong berpihak kepada kaum modal.

Terakhir, yang ketujuh. Realita di dalam blok oligarki politik pun masih menjadi perbincangan hangat sejak dimulainya politik penjatuhan Ahok dalam pilkada Jakarta yang mengatasnamakan agama. Rupanya penistaan politik Jakarta bias dimenangkan oleh penistaan agama. Agama dijadikan alat oleh rival politik Ahok didalam menguasai kekuasaan DKI Jakarta, dan ini berhasil. Lalu bagaimana kubu yang pro terhadap Ahok, walaupun mempunyai massa yang banyak juga tapi belum mampu melawan massa yang dikuasai oleh politik ultra kanan yang mempunyai karakter otoritarian. Lalu bagaimana dengan Jokowi and the gank? Rupanya mereka menggunakan populisme sebagai bungkusnya untuk menutupi real politiknya yang juga sebenarnya otoriter. Otoriter dengan cara yang halus dan licik. Pilkada Jakarta adalah kemenangan politik agama didalam mengalahkan politik itu sendiri, yang ini menjadi kekuatan baru yang mengancam eksistensi rezim Jokowi.

 

Bahaya populisme otoritarian

Populisme Otoritarian Rezim Jokowi adalah cara baru didalam mempertahankan status quo yang ini menjadikan gerakan rakyat kesusahan merespon atau melawannya. Gerakan rakyat telah terilusi oleh hegemoni populisme yang dengan populisme itu sebenarnya dalam tindakannya justru malah semakin represif dan otoritarian dibandingkan dengan rezim sebelumnya pasca reformasi. Karena telah terhegemoni dengan populisme inilah, maka gerakan rakyat telah terpecah dan belum bias menunjukkan persatuan gerakan rakyat yang besar dan kuat. Negara beserta aparatus keamanannya  telah menunjukkan kekuatannya didalam merepresi gerakan rakyat yang dianggap kritis dan melawan rezim. Berbagai kasus pemberangusan demokrasi,HAM dan Hak-hak sipil telah terjadi di berbagai tempat.

Alhasil adalah Negara Indonesia semakin terpuruk pada sistem kapitalis neoliberal, yang semakin banyak sumber daya alam yang dirampas dan sumber daya manusianya semakin diperbudak. Semakin jauh dari keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. Dan inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi gerakan rakyat dan rakyat Indonesia itu sendiri, dimana keadilan dan kesejateraan dicari di Indonesia.

 

You may also like

Musik Memang Mengalun Sambil Berjuang

Oleh: Fahri Hilmi* D IWAN Masnawi sudah menjinjing