Sistem Birokrasi UP 45 Menciderai Asas-Asas Demokrasi

268
AMP gelar aksi di gedung DPRD DIY (10/8). Dok. Rhetor/Ika.

Setelah menggelar aksi menuntut transparansi anggaran pengelolaan fasilitas kampus, sebanyak 22 orang mahasiswa Universitas Proklamasi ’45 (UP 45), Yogyakarta, justru mendapatkan surat pemberhentian (Drop Out) dari pihak rektorat.

Padahal, apa yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan suatu bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap karut marutnya tata kelola keuangan di internal UP 45. Fasilitas kampus yang didapatkan oleh mahasiswa UP 45 dinilai tidak sebanding dengan besarnya biaya pendidikan yang harus dibayar di setiap semester. Maka dari itu, mahasiswa mengambil jalur ekstra-parlementer, yang tentu saja demokratis, untuk mengadvokasi dugaan kecacatan tata kelola tersebut.

Sayangnya, pihak birokrasi UP 45 gagal paham. Pihak birokrasi menganggap bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa adalah tindakan kriminal dan tidak pantas, sehingga harus ditindak dengan mencabut status kemahasiswaannya (Drop Out).

Menerima kritikan dan protes dari mahasiswanya, Bambang Irjanto, sang rektor, bukannya bersikap introspektif dan evaluatif, justru malah bertindak semena-mena. Ia dengan sporadis menerbitkan surat pemberhentian secara massal kepada 22 orang mahasiswanya melalui Surat Edaran Rektor No. 499/J.10/UP/VII/2017.

Selain menerbitkan surat DO massal, pihak rektorat juga menerbitkan surat edaran yang memuat beberapa larangan-larangan yang tidak kalah jahatnya. Dalam surat edaran tersebut, pihak kampus melarang mahasiswa untuk bergabung dengan organisasi ekstra, mengikuti rapat, hingga melarang mahasiswa untuk ikut serta dalam aksi demonstrasi.

Tindakan kekanak-kanakan pihak rektorat, yang memberhentikan mahasiswa secara massal dan menutup ruang demokrasi, begitu persis dengan apa yang dilakukan oleh rezim orde baru di masa lampau. Birokrasi UP 45 jelas sekali menciderai asas-asas demokrasi yang terkandung dalam ideologi dan konstitusi kita. Ia dengan terang-terangan menutup ruang-ruang demokrasi bagi mahasiswa. Itulah seharunya yang dikatakan: “Penistaan Pancasila.”

Pembungkaman yang dilakukan oleh birokrat UP 45 bisa saja terjadi di kampus-kampus lainnya. Ditambah lagi dengan semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD ’45. Apabila kekacauan tersebut masih terus lestari, maka tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kehidupan berdemokrasi masyarakat Indonesia akan segera punah ditelan sistem kediktatoran yang semakin hari-semakin memperbaharui diri.

Satu-satunya cara bagi kita, sebagai bagian dari anak zaman, adalah pula melestarikan perlawanan terhadap sistem-sistem yang tidak adil dan tidak manusiawi.

Redaksi

You may also like

Awas! PBAK Penuh Racun

Penggantian nama masa orientasi pengenalan mahasiswa baru di